17 Sengketa Teregister, KI Himbau Aparatur Pemerintah Terbuka

0
22

LIMA PULUH KOTA, Dekadepos.com

Sepanjang tahun 2016, Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menyebutkan bahwa pihaknya telah meregister sekitar 17 sengketa yang masuk ke Lembaga yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Dari 17 sengketa yang masuk, teregister serta telah memiliki putusan tersebut tidak ada satupun pihak pelapor/terlapor yang banding atas perkara yang telah diputuskan itu.

Meski baru sekitar 17 sengketa yang teregister, pihak KI menyebut masih ada antrian dari sengketa yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Beberapa sengketa yang masuk ke KI, diantarannya di Pemprov Sumbar, di SKPD, masalah pendidikan, Dana BOS serta permasalahan di pertanahan.

“ Sampai pertengahan Desember ini, ada sekitar 17 sengketa yang teregister, namun begitu masih ada yang dalam tahap antrian. Sengketa tersebut meliputi permasalahan di Pendidikan, Tanah termasuk sengketa di Pemerintah Propinsi.” Sebut Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, Arfitriati akhir pekan lalu di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Arfitriati, Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat

 Ia juga menambahkan, terkait sengketa yang masuk ke Komisi Informasi, diselesaikan melalui dua proses, pertama dengan cara mediasi dan kedua dengan cara ajudikasi/penyelesaian perkara melalui pengadilan, namun pengadilanya adalah pengadilan oleh KI/bukan pengadilan umum.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Sumbar berharap aparat pemerintahan semakin terbuka untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat. Sehingga tidak ada lagi warga/masayarakat yang mengeluh karena kesulitan mendapatkan informasi publik.

“ Kita tentu sangat berharap, aparat pemerintahan sampai ke tingkat bawah (Jorong. Red) bisa memahami dan menerapkan UU ini, apalagi informasi-inforamasi yang berkaitan dengan publik”. Tambah Arfitriati.

Ia juga menyebutkan bahwa Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memiliki wewenang, Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Esha Tegar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here