Maju Bersama, Genjot Penguatan Ekonomi dan Realisasi Pembangunan

Pemerintahan “Ideal” Butuh Dukungan Semua Elemen :

Lima Puluh Kota, Dekadepos.com 

Beragam prestasi dan penghargaan yang ditoreh Pemkab Limapuluh Kota dua tahun belakangan ini, setidaknya menandakan adanya perubahan pada tubuh birokrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan pasangan Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan. Semua itu tidak akan terlaksana tanpa kerja keras, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.  Hal tersebut menjadi pesan sekaligus motivasi dari Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, kepada ratusan pejabat dan ASN dalam apel perdana usai pelaksanaan libur Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriyah, Senin (3/7). “Kedepan, kita harus benar-benar melakukan kerja nyata, bekerja cepat, lebih terarah dan terukur,” kata Irfendi Arbi dalam arahannya.

Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat di 79 nagari, katanya, tidak terlepas dari adanya keterbatasan, baik anggaran, program maupun tenaga dan pikiran dalam merealisasikan pembangunan. Namun demikian, pemkab akan terus berupaya merealisasikan semua itu dalam bentuk program kegiatan. Ia meminta dukungan seluruh pihak, terutama para pejabat serta ASN di lingkungan birokrasinya agar terus bekerja maksimal memberi pelayanan terutama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Terkait pelayanan publik dan penataan birokrasi, Pemkab Limapuluh Kota sudah berupaya membuat terobosan melalui penataan dan menciptakan formulasi baru.

Penataan khusus pada bidang pelayanan masyarakat, belakangan ini, lebih dititikberatkan ke tingkat terendah seperti di tingkat kecamatan dan nagari alias tidak terfokus di pusat kabupaten saja. Sejak awak 2016 lalu, Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, mulai memberlakukan sistim “PATEN” yaitu sebuah sistim pelayanan untuk mempermudah proses pengurusan administrasi warga di 13 Kecamatan.

“Karena selama ini, banyak masyarakat mengeluhkan tidak optimalnya pelayanan administrasi yang terpusat di Disdukcapil di Kota Payakumbuh, sehingga terasa menyulitkan terutama bagi masyarakat yang tinggal di kecamatan jauh,” kata Irfendi. Ia optimis, dengan kinerja maksimal seluruh aparatur akan dapat mengatasi semua masalah yang dihadapi, termasuk kebutuhan sosial. Terhadap pelayanan publik lainnya, pemkab Limapuluh Kota juga sudah meluncurkan berbagai program berbasis elektronik. Mulai dari penyusunan perencanaan (e-Planning), penganggaran (e-Budgeting) hingga sistem pelayanan terpadu (e-Sipadu). Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, merupakan salah satu arahan Presiden Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (e-Goverment).

Adapun  pengelolaan informasi publik, pemkab di bawah jajaran Humas dan Pemberitaan Sekretariat Daerah, baru-baru ini juga sukses membuat inofasi terhadap sistem pengelolaan informasi berbasis media sosial, bernama “Colek Lima Puluh Koto Oke”. Karena, Bupati Irfendi menginginkan, agar program kegiatan pemkab, dapat terkoneksi serta diketahui langsung oleh masyarakat umum. Adanya realisasi Dana Desa serta Dana Insentif Daerah (DID) yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke masing-masing daerah hingga nagari, membuat pengawasan pengelolaan keuangan daerah lebih diperketat. Apalagi mengingat jumlah alokasi dana khususnya Dana Desa/Nagari, tidak sedikit jumlahnya yang mencapai rata-rata Rp1 miliar/ tahun ke setiap nagari.

Terhadap proses penganggaran, Pemkab Limapuluh Kota berhasil menyelesaikan kinerjanya, mulai dari penyusunan, pengajuan hingga pengesahan APBD 2017 secara tepat waktu. Penyusunan anggaran untuk program kegiatan dilakukan berdasarkan skala prioritas pembangunan yang diusulkan pada Musrenbang secara berjenjang. Sehingga, Limapuluh Kota diganjar banyak penghargaan terutama atas penilaian kinerja daerah dalam penghitungan DID 2017. Dimana, penilaian kinerja dilakukan melalui pendekatan tiga indikator yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan.

Pertama, Anugerah Dana Rakca 2016. Tahun berikutnya, Anugerah Dana Rakca juga kembali diraih Pemkab, pada 2017 karena kinerja pemerintah yang membanggakan. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Keuangan RI, untuk daerah-daerah yang berkinerja baik. Untuk Provinsi Sumbar, selain Kabupaten Limapuluh Kota, penghargaan serupa juga diraih Pemko Padang, Pemko Payakumbuh, Pemkab Dharmasraya dan Padang Pariaman. “Alhamdulillah, Limapuluh Kota juga mendapat Anugerah Dana Rakca pada 2016, dan tahun ini (2017) secara berturut-turut,” tambah Bupati Irfendi Arbi.

Selain menerima penghargaan Anugerah Dana Rakca dan bertolak ke Jakarta Mei 2017 lalu, ia juga akan menerima DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa 2017. Karena, anugerah Dana Rakca 2016 juga dibarengi dengan bonus Dana Insentif Daerah (DID). Adapun Penghargaan berikutnya, yaitu Kawastara Pawitra. Ini merupakan penghargan di bidang pendidikan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada daerah yang dinilai memiliki integritas dalam penyiapan calon kepala sekolah.

Anugerah Kawastara Pawitra ini diterima Bupati Irfendi Arbi pada 15 Oktober 2016 silam di Kota Solo. Berikutnya, Penghargaan ‘National Procurement Award 2016’ dengan Kategori Penerapan Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Peme­rintah (LKPP) Republik Indonesia. Penghargaan itu diraih Irfendi Arbi karena dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan standardisasi penyelenggaraan pengadaan ba­rang/jasa melalui LPSE e-procurement di Pemerintahan Kabupaten  Limapuluh Kota. Usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala LKPP RI, Agus Prabowo di Jakarta pada 3 November 2016 itu, Bupati Irfendi Arbi mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya, semua penghargaan yang diraih selama ini oleh Pemkab Limapuluh Kota merupakan prestasi berbagai pihak dan masyarakat Limapuluh Kota secara keseluruhan.

Karena itu, ia sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah berko­mitmen dan bekerja keras di bidang LPSE di daerah ini. Penghargaan tersebut membuktikan bahwa  penye­lenggaraan pengadaan barang dan jasa di daerah Limapuluh Kota sudah terlaksana dengan baik sesuai regulasi yang ada. “Prestasi ini milik Kabupaten Limapuluh Kota. Penghargaan ini bisa kita raih karena komitmen dan berkat kerja keras  semua pihak. Penghargaan ini saya per­sem­bahkan buat seluruh masya­rakat Kabupaten Limapuluh Kota dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bekerja secara sungguh-sungguh,”  ujar Bupati.

Bupati Irfendi Arbi juga berharap, agar segenap jajaran ASN dan pihak terkait, tidak cepat berpuas diri dengan penghargaan yang mereka terima. Irfendi juga berjanji, ke depannya Pemkab Limapuluh Kota akan terus meningkatkan standar sis­tem manajemen pengamanan informasi LPSE. Antara lain dengan penambahan fitur, peningkatan kapasitas server, hingga peningkatan keamanan informasi. “Kita akan terus menyokong LPSE demi terwujudnnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang bersih transparan dan akuntabel. Kita juga akan pantau terus, Dengan adanya penghargaan bukan berarti kita puas dan mem­biarkan LPSE tidak terawasi,” pungkasnya.

 

Memasuki Dua Tahun, Raih Predikat WTP Berturut-turut

Memasuki dua tahun masa pemerintahan Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, tidak hanya sukses membuat perubahan terhadap penataan birokrasi. Tapi, pemerintahan rezim “Ideal’ itu juga berhasil meraih penghargaan, terhadap prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua kali berturut-turut. Hal ini menjadi spirit tersendiri bagi seluruh kalangan ASN di lingkungan birokrasi Limapuluh Kota. Betapa tidak, sejak tahun 2010, daerah Luak Nan Bungsu baru berhasil meraih predikat opini WTP pada masa Irfendi Arbi- Ferizal Ridwan, terhadap laporan administrasi pertanggungjawaban keuangannya.

“Keberhasilan kita memperoleh prediket opini WTP, sedianya bisa dijadikan spirit dan pengatrol semangat bagi seluruh pejabat maupun ASN dalam bekerja. Karena, opini WTP yang kita raih hari ini merupakan, perwujudan atas pengakuan kinerja yang nyata yang berkekuatan hukum,” kata Bupati Irfendi Arbi, usai menerima penghargaan WTP dari BPK Sumatera Barat, akhir Mei 2017 lalu. Pada tahun 2016 lalu, Pemkab Limapuluh Kota dianugerahi sebagai daerah penerima opini WTP atas laporan penataan keuangan daerah tahun 2015 dan peyelenggaraan pemerintahan oleh BPK RI. Terhadap keberhasilan itu, Kabupaten Limapuluh Kota diganjar mendapatkan Anugerah Dana Rakca.

Anugerah Dana Rakca merupakan, dana insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI, terhadap daerah yang dinilai berkinerja baik.  Kriteria utama itu adalah pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP atau WDP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan bisa menetapkan Perda APBD tepat waktu. Daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD dan penetapan Perda APBD bisa tepat waktu, diberikan alokasi minimum sebesar Rp7,5 miliar per daerah, hingga maksimum mencapai Rp50 miliar. Penilaian kinerja daerah dalam penghitungan DID 2017 dilakukan melalui pendekatan tiga indikator yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan.

Anugerah “Dana Rakca” Tahun 2016 diberikan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan layanan dasar publik dan perekonomian daerah. Penghargaan prediket WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2016 itu diterima langsung oleh Bupati Irfendi Arbi di kantor BPK Sumatera Barat, bersama Ketua DPRD Syafaruddin Dt Bandaro Rajo dan sejumlah pejabat beserta para staf Humas, pertengahan Mei 2017 lalu.

Anugerah WTP yang kedua kali itu diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Eliza, di Padang, Jumat (26/5). Irfendi bertekad, opini itu harus terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan serta pengelolaan dan asset daerah. Ia berharap, prestasi ini menjadi momentum untuk menunjukan kinerja yang lebih baik lagi. “Prestasi ini harusnya menjadi momentum untuk lebih meningkatkan dan mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kita mesti menjadikan ini sebagai sebuah kebanggaan yang harus terus dipertahankan,” tutur Irfendi kala itu.

Selain menekankan laporan pertanggunggung kegiatan dan keuangan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Bupati Irfendi juga getol menggandeng penegak hukum untuk mengawasi jalannya kegiatan pemerintah. Bahkan, tak tanggung-tanggung, Bupati juga mengganggandeng lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI April 2017 lalu.

Ia bahkan mendapat apresiasi dari KPK RI karena dinilai berkomitmen melakukan pencegahan aksi Korupsi didaerahnya. Pasalnya, dari 15 daerah yang mengikuti rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi bersama pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Sumatra Barat, Irfendi Arbi satu-satunya Pemeimpin Daerah yang menghadiri langsung kegiatan tersebut.

Tata Birokrasi, Berikan Penguatan Nagari, Manfaatkan Semua Potensi 

Dukungan terkait program pembangunan akan lebih optimal apabila seluruh perangkat kerja (OPD) melalui bidang masing-masing, mampu memberikan penguatan kepada lembaga atau pemerintah nagari dalam hal memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Segala potensi perlu dikelola, sebagai upaya menciptakan kemandirian pembangunan. Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, mengatakan ke depan seluruh perangkat kerja pemerintah daerah perlu membuat terobosan dan inovasi bagaimana memberikan penguatan ke lembaga pemerintah di tingkat terendah. Salah satunya dengan cara menciptakan kemandirian pembangunan, supaya pemerintah kecamatan dan nagari tidak selalu bergantung kepada bantuan pemerintah daerah.

Selaku wakil kepala daerah yang memiliki fungsi pengawasan umum terhadap seluruh program kegiatan pemerintah daerah, Wabup menekankan perlunya dilakukan pembenahan dan penataan birokrasi. Sebab, kendati sudah mengalami peningkatan, baik dalam aspek kinerja dan disiplin, pejabat dan aparatur perlu diberikan pembinaan dan revolusi mental. “Masih banyak yang harus ditata agar mesin birokrasi kita dapat bekerja maksimal. Baik itu terhadap kompetensi pejabat hingga SDM pegawai kita, dan mental seluruh aparatur kita harus terus diberikan pembinaan, supaya kita memiliki aparatur yang berkinerja profesional,” kata mantan anggota DPRD Limapuluh Kota periode 2004-2009 tersebut.

Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur daerah, kata Ferizal, dirasa perlu diberikan karena tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dipegang oleh seluruh aparatur. Faktor ini menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, agar dapat mewujudkan visi-misi kepala daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Limapuluh Kota tahun 2016-2021. Disamping itu, juga untuk memberikan penguatan kepada seluruh instansi daerah menjalankan kinerja sesuai aturan perundang-undangan. “Selaku pengawasan umum, makanya saya selalu getol dan sering marah-marah apabila ada aparatur kita, yang bekerja tidak sesuai SOP. Ini saya lakukan, agar aparatur kita kita bisa bekerja lebih profesional, tidak tersandung persoalan hukum,” katanya.

Putra Lareh sago Halaban itu menambahkan, bersama Bupati Irfendi Arbi, dirinya akan terus mendorong terciptanya kenyamanan, disamping terus menuntut kinerja baik. Ini mengingat Limapuluh Kota, masih jauh tertinggal di banding daerah lain di Sumatera Barat, baik dari angka ekonomi maupun dari segi infrastuktur. “Makanya, untuk nagari sebagai penyelenggara pemerintahan terbawah, saya selalu menekankan agar bisa menciptakan kemandirian pembangunan. Nagari harus mampu mengelola, memanfaatkan potensi, untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena, jika hanya mengharapkan bantuan dari daerah, kita segala terbatas, baik di anggaran maupun program dan tenaga,” sebutnya.

Potensi nagari yang dimaksud Ferizal, diantaranya adalah potensi ekonomi yang dapat dikelola sehingga mendatangkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan. Tidak hanya nagari, pemerintah daerah, katanya, perlu memikirkan brand city atau potensi yang bisa dijual guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia mencontohkan, seperti halnya potensi Bidang Pariwisata, dimana saat ini 3 kawasan wisata Limapuluh Kota, diantarannya Lembah Harau, Fly Over Kelok Sembilan dan BPTU Padang Mangateh kini sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata Provinsi Sumatera Barat. “Ini mestinya yang kita kembangkan, karena, selain komoditi pertanian dan perkebunan, Limapuluh Kota kaya potensi wisata,” sebut Ferizal.

Adapun terhadap potensi bidang pariwisata, sambungnya, di Limapuluh Kota tidak hanya potensi wisata alam, tetapi juga meliputi wisata sejarah, wisata kuliner hingga wisata religi. “Kita punya Cagar sejarah peradaban Batu Menhir di Maek, Talempong Batu di Talanganau, Makam dan Pustaka Tan Malaka, Makam pahlawan PDRI dan banyak lagi lainnya. Ini lah modal emas Limapuluh Kota, yang perlu kita berdayakan bagi kesejahteraan rakyat,” tuturnya. (Esha Tegar). 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *