Meski Ditentang OJK, Pemko dan Bank Mandiri, UN Swissindo Tetap Pengaruhi Masyarakat

Payakumbuh, dekadepos.com –
Masyarakat Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota dihebohkan dengan kehadiran sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama UN Swissindo. Melalui relawannya, lembaga yang diakui Pemko Payakumbuh belum terdaftar di Kebangpol itu, menebar janji-janji kepada masyarakat yang ada di kedua daerah itu, akan membagi-bagikan uang peninggalan Soekarno yang disimpan di Bank Swiss.

Herannya, meski janji relawan UN Swissindo tersebut belum bisa diakui kebenarannya, namun ribuan warga Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, sudah banyak yang tergiur dengan janji-janji muluk relawan UN Swissindo tersebut.

Puncak keresahan masyarakat atas munculnya lembaga UN Swissindo yang menebar janji-janji itu, menimbulkan reaksi dari anggota DPRD setempat. Buktinya, sejumlah fraksi yang ada di lembaga DPRD setempat angkat bicara dan minta pemko Payakumbuh bertindak tegas atas kehadiran lembaga UN Swissindo, karena sudah menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Para wakil rakyat yang duduk di lembaga DPRD Payakumbuh itu mempertanyakan keberadaan lembaga yang bergerak dalam jasa keuangan dan banyak memberikan iming-iming kepada masyarakat Kota Payakumbuh.

“ Kehadiran UN Swissindo sudah meresahkan, karena memberikan iming-iming kepada masyarakat akan mendapatkan sejumlah dana dari UN Swissindo. Dari informasi yang didapat, sudah banyak masyarakat Kota yang Payakumbuh yang tergiur dan bergabung ke Swissindo. Karena keberadaan lembaga ini tidak jelas, maka perlu kita antisipasi bersama ,” pinta Ahmad Zifal Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam rapat paripurna mengambil keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2016 yang digelar baru-baru ini di DPRD setempat.

Anggota Fraksi di DPRD Payakumbuh itu tidak hanya meminta masyarakat untuk waspada terhadap keberadaan UN Swissindo, malah pihak DPRD meminta pemerintah kelurahan agar selektif memberikan atau menerbitkan surat atau rekomendasi kepada warga, jika ada yang berusaha mengurus surat-surat untuk dijadikan syarat menjadi anggota Swissindo.

“ DPRD sangat menyesalkan pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah memberikan izin bagi UN Swissindo untuk menggelar acara. Kedepan, Dinas Pariwissta Pemuda dan Olahraga diminta lebih selektif untuk mengeluarkan izin terhadapan pemakaian pentas di Kota Payakumbuh terutama untuk kegiatan organisasi,” tegas Ahmad Zifal.

Diakui Ahmad Zifal, akhir-akhir ini masyarakat Kota Payakumbuh diresahkan dengan adanya kegiatan yang berdalih menawarkan janji pelunasan hutang kredit. Tak hanya itu, relawan UN Swissindo juga memberikan iming-iming kepada masyarakat akan mendapat bantuan uang dari UN Swissindo Rp 15 juta perbulan.

“ Sudah banyak, masyarakat Kota Payakumbuh bergabung dengan lembaga tersebut akibat diiming-imingi akan mendapatkan sejumlah dana dari Swissindo,” sebut Ahmad Zipal.

Terkiat munculnya keresahan di tengah masyarakat atas kehadiran UN Swissindo, Walikota Payakumbuh menerbitan surat edaran Nomor: 200/143/Kesbangpol-PYK/VIII/2017. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Lurah se Kota Payakumbuh, isinya meminta kewaspadaan terhadap kelompok/organisasi masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.


Ditegaskan Walikota Riza Falepi, menyikapi aktifitas lembaga/orgtanisasi dan jasa keuangan yang tidak mempunyai legalitas dasri Otoritas Jasa Keuangan maupun dari Bank Indonesia (BI) dengan praktik menjanjikan kesejahteraan masyarakat terhadap pelunasan hutang/kredit di perbankan dan jasa kredit lainnya, maka sehubungan dengan hal tersebut diminta mewaspadai organisasi/lembaga yang tidak memiliki pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (tidak berbadan hukum) sesuai amanah Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Neger, Gubernur dan Bupati/Walikota (tidak terdaftar) sesuai amanah Pasal 16 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyatakatan.

Poin terakhir dalam surat edaran tersebut, Walikota Riza Falepi, meminta kepada kepada SOPD dan Lurah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh turut serta maupun mendaftarkan diri sebagai anggota atau relawan, kelompok organisasi atau lembaga tersebut, karena disinyalir kegiatan tersebut dapat menimbulkan keresahan didalam masyarakat.
UN SWISSINDO RAMBAH LIMAPULUH KOTA
Ternyata, keberadaan UN Swissindo tidak hanya mengepakkan sayapnya di wilayah Kota Payakumbuh. Belakangan, relawan UN Swissindo juga merambah masyarakat yang ada di wilayah Jorong dan Nagari yang ada di kawasan Kabupaten Limapuluh Kota. Setidaknya, sudah ribuan warga yang ada di daerah itu yang tergiur dengan kehadiran UN Swissindo.

Herannya, meski keberadaan lembaga UN Swissindo tersebut diragukan banyak pihak keabsahannya. Namun, para relawan UN Swissindo seperti tak peduli dengan ketegasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pemko dan DPRD Kota Payakumbuh. Sampai hari ini, para relawan UN Swissindo tersebut masih terus bergerilya mencari warga yang mau diajak bergabung dengan UN Swisssindo.

Sejumlah masyarakat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, juga heboh membicarakan UN Swissindo.

Menurut informasi yang dikumpulkan di nagari tersebut, sudah ada puluhan orang yang menyerahkan KTPnya untuk mendaftar masuk UN Swissindo, karena diiming-iming akan mendapat uang Rp 15 juta setiap bulan dari UN Swissindo.
BANK MANDIRI TERBITKAN PENGUMUMAN
Ternyata, kehadiran UN Swissindo di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, tidak hanya mengusik ketenangan masyarakat. Malah, pemko dan DPRD Kota Payakumbuh juga dibikin repot, akibat ulah dan kehadiran UN Siwissindo, termasuk Bank Mandiri juga terseret-seret ke dalam pesoalan UN Swissindo.

Agar tidak ingin dicap terlibat kepada kepentingan organisasi UN Swissindo, pihak Bank Mandiri menerbitan pengumuman kepada masyarakat. Adapun isi pengumuman Bank Mandiri dengan tegas menyatakan bahwa, sehubungan dengan beredarnya dokumen yang mengatasnamakan UN Swissindo tentang Voucher Human Obligation, Biaya Peningkatan Kesejahteraan Hidup (VMI), dengan ini disampaikan bahwa, Bank Mandiri tidak pernah bekerjasama dengan organisasi yang mengaku bernama UN Swissindo. Atas hal tersebut, Bank Mandiri tidak bertanggungjawab atas segala resiko dari informasi yang beredar di masyarakat terkait organisasi tersebut, termasuk tentang pendaftaran Voucher Human Obligation (VMI1) di kantor Bank Mandiri.

Ditegaskan pihak Bank Mandiri, Satuan Tugas Penangganan Dugaan Tindakan melawan hukum di Bidang Penghimpunan Dana masyarakat dan pengelolaan investigasi atau Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebelumnya telah meminta masyarakat mewaspadai penipuan UN Swissindo dengan berbagai modus pengumpulan dana masyarakat.
TAK PEDULI, UN SWISSINDO PAJANG SPANDUK HIMBAUAN
Herannya, meski banyak mendapat tantangan dari lembaga resmi seperti pemko dan DPRD termasuk pihak Bank Mandiri, sepertinya pihak relawan UN Swissindo tak mau peduli dengan segala bentuk himbauan dan edaran banyak pihak  tersebut.

Buktinya, pihak UN Swissindo terus berupaya menyakinkan  masyarakat dengan cara memajang spanduk berisi himbauan. Salah salah satu spanduk berisi himbauan yang sempat dicepret www.dekadepos.com  terpasang di jalan Prof. M.Yamin arah Pekan Selasa, Payakumbuh Timur, tepatnya persisnya di depan kantor cabang PLN Payakumbuh.

Spanduk ukuran sekitar 1X4 meter yang dipajang pihak UN Swiisindo tersebut berisi Pengumunan yang berbunyi; Semua pemilik VM1 agar mendaftarkan vouchernya masing-masing ke Bank Mandiri terdekat, pada hari/tanggal 18 Agustus dan sudah dimulai tanggal 17 Agustus 2017, guna diregistrasi untuk mendapatkan rekening baru Bank Mandiri.
Bagi yang belum mendapatkan VM1 agar segera mendaftarkan diri ke Posko UN Swissindo terdekat dengan membawa Pas Foto, Foto Copy KTP, tanpa dipunggut biaya. Demikian isi pengumuman yang dipajang pihak UN Swissindo tersebut.

Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumbar, Bob Hasfian sudah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai tak tak tergiur dengan tawaran Swissindo yang beralih menawarkan janji pelunasan hutang atau kredit.
“Jauh-jauh hari sudah kita ingatkan bahwa Swissindo tersebut illegal. Jangan sampai masyarakat tergiur dari program yang ditawarkan oleh Swissindo,” ungkap Bob Hasfian.

Diungkapkan Bob Hasfian, pola yang dilakukan Swissindo untuk pelunasan hutang, tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada lembaga keuangan ataupun perbankan.

Sebelum bergabung ke Swissindo, masyarakat juga diiming-imingi akan mendapatkan bagian sejumlah uang , apabila hutang yang diurus Swissindo yang Bank Swiss berhasil di bawa ke Indonesia. “Jangan sampai masyarakat tergiur apalagi tertipu dengan Swissindo ini,” pungkas Bob Hasfian. (esha tegar)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *