7 Fraksi DPRD Bukittingi Setujui Raperda SOPD jadi Perda

0
57

Bukittinggi.Dekadepos.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, akhirnya mengesahkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menjadi Peraturan daerah (Perda).

Pengesahan SOPD baru itu dihasilkan dalam Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi dengan agenda, Pandangan Akhir Fraksi tentang Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA ) tahun 2017 dan Hantaran APBD tahun 2017 oleh Walikota Ramlan Nurmatias, yang dilaksanakan di Istana Bung hatta, kemarin.

“Alhamdulillah, mayoritas 7 Fraksi di DPRD Bukittinggi dapat menyetujui dan menerima Ranperda pembentukan SOPD baru. Dengan disyahkannya Ranperda SOPD menjadi Perda, menandakan hal yang baik untuk kemajuan Bukittinggi ke depan,” ujar Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial usai Rapat Paripurna.

Menurut Beny, pengesahan yang dilakukan malam itu setelah melalui pembahasan yang cukup panjang oleh anggota dewan bersama panitia khusus dan pemerintah daerah, yang juga di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Setelah mendengarkan pandangan akhir Fraksi, maka DPRD Bukittinggi menyepakati 26 perangkat daerah baru dalam rapat paripurna yang digelar tersebut.

Dalam SOPD yang baru itu kata Beny, terdapat perampingan yang sebelumnya sebanyak 29 perangkat daerah menjadi 26 perangkat daerah. Dari 26 perangkat daerah itu terdapat 17 dinas, dua sekretariat, satu inspektorat, tiga badan dan tiga kecamatan.

Adapun 17 dinas dalam SOPD baru itu meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat.
Kemudian Dinas Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

“DPRD berharap dengan disyahkannya SOPD, diharapkan dalam penempatan pejabat yang akan mengisi perangkat baru itu, pemerintah daerah dapat memperhatikan kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan sesuai kompetensi bidang yang akan dibawahinya,” harap Beny. Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here