Akibat Kebakaran Hutan, Limapuluh Kota Rugi Milyaran

0
14

Limapuluh Kota,Dekadepos.com

Kebakaran Hutan dan Lahan yang melanda Kabupaten Limapuluh Kota belakangan terkahir ini mengakibatkan kerugian materil bagi masyarakat.

Bupati setempat, Irfendi Arbi menilai akibat kebakaran  yang melanda Kabupaten Limapuluh Kota sepanjang Juni lalu, masyarakat mengalami kerugian milyaran Rupiah.

“ Kerugian yang diderita langsung oleh masyarakat akibat dari bencana kebakaran tersebut diperkirakan  sebasar 5 milyar Rupiah” ujarnya dalam nota jawaban pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2016, Baru-baru ini.

Dijelaskan Bupati, kebakaran tersebut tersebar pada 23 lokasi yang menghanguskan 301 Hektar hutan dan lahan di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan rincian, areal pemakaian lain (APL) terbakar lebih kurang 111 Ha,Kebakaran Hutan lindung 80 Ha, dan hutan suaka alam wisata (HSAW) lebih kurang 110 ha.

Dikatakannya selama ini, seiring dengan tugas Dinsosnakertrans, dalam penanganan saat terjadinya bencana  kebakaran tersebut pihaknya telah memberikan bantuan tanggap darurat terhadap kejadian bencana yang mengakibatkan terganggunya kehidupan masyarakat seperti adanya pengungsian, korban manusia atau terbakarnya rumah masyarakat yang lebih difokuskan kearah pemenuhan kebutuhan dasar, serta penyiapan penampungan sementara apabila ada masyarakat yang mengungsi, ungkapnya.

Selain itu, pasca bencana kebakaran hutan itu, menurutnya, bakal dilakukan berapa rencana kegiatan, diantaranya, pada lokasi APL dalam bentuk hutan rakyat, untuk hutan lindung dalam bentuk reboisasi, serta pada kawasan HSAW akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Kemudian, menjawab pertanyaan Fraksi Golkar dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan, pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan apakah nantinya dituangkan dalam APBD-P 2016, Irfendi Arbi menuturkan program pemulihan kualitas lingkungan pengendalian kerusakan itu sudah terakomodir dalam APBD 2016.

“ Hal itu sudah  dilakukan pemantauan, pengujian dan pengkajian terhadap kualitas lingkungan baik  kualitas air dan udara serta melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup”tuturnya.

Ditambahkannya, pihaknya juga telah menyiapkan rancangan perda tetang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana kewenangan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta penyelenggaraan perlindungan hutan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.

“ Untuk menunjang hal tersebut serta menjaga kualitas air dan udara Pemerintah Daerah sudah menjalankan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui kegiatan pengadaan bibit dan penanaman pohon di daerah sumber-sumber air”tungkasnya.(Esha Tegar)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here