Aliansi BEM Sumbar Kutuk Korupsi

0
36

Padang,dekadepos.com
Nurul Fikri, Ketua Aliansi BEM Sumbar yang juga menjabat sebagai Presiden BEM Unand dalam orasinya di gedung DPRD Sumatera Barat mengutuk penangkapan aktivis mahasiswa di Jakarta, tuduhan makar yang ditujukan kepada ulama, kasus korupsi Spj Fiktif yang terjadi di Prasjaltarkim Sumbar sebesar 43 milyar. Nurul Fikri juga mempertanyakan perkembangan kasus SPJ Fiktif yang sampai saat ini tidak jelas. di samping itu terjadinya peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan (penyidik KPK yang menangani kasus korupsi E-KTP) juga menjadi perhatian dalam orasinya.
Aksi unjuk rasa Aliansi BEM Sumbar diawali dengan menggelar longmarch dari kampus UNP menuju Gedung DPRD Sumbar pada Rabu (12/4), dikoordinatori oleh Hasnul Dwi, mendapat perhatian media baik cetak maupun online. Aksi ini diikuti oleh sekitar 70 orang mahasiswa berasal dari berbagai elemen BEM di Sumatera Barat.

demo
Tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa yaitu meminta Kapolri mengembalikan kasus SPJ Fiktif kepada Kejati Sumbar, menuntut penegak hukum agar segera menuntaskan tindak pidana korupsi E-KTP, menuntut polisi agar taat pada UU nomor 9 tahun 1998 dengan menghentikan sikap arogansi terhadap mahasiswa atau masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di depan umum.
Sementara itu Indra Irwan Rahim, Ketua DPRD Sumbar, dalam sambutannya mengatakan masalah korupsi E-KTP sudah ditangani oleh KPK karena hal tersebut merupakan wewenang pusat.

demo3
“Penangkapan terhadap mahasiswa merupakan kewenangan polisi dan polisi bertindak tentu sesuai hukum. Terkait masalah SPJ fiktif, DPRD Sumbar sudah melakukan upaya dengan berkirim surat, tapi kewenangan pengusutan tentu dari pihak penegak hukum. Fungsi pengawasan telah dilakukan DPRD. Berdasarkan informasi yang beredar, kerugian negara sedang dihitung kembali oleh BPK pusat. Setiap aspirasi masyarakat dan mahasiswa pasti kita respon dan tindaklanjuti.” tutupnya.
Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dengan pihak DPRD karena mahasiswa melakukan orasi di dalam gedung, namun ketegangan bisa diatasi dengan menyepakati bahwa mahsiswa boleh masuk gedung tetapi tidak berorasi.
Aksi diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan  antara Aliansi BEM Sumbar dengan DPRD Sumbar. Dalam nota kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa DPRD Sumbar menuntut KPK untuk mengambil alih pengusutan kasus SPJ Fiktif, DPRD Sumbar akan melibatkan Aliansi BEM Sumbar dalam pengawasan kasus tsb dan apabila dalam waktu lima bulan tuntutan tidak dipenuhi maka BEM Sumbar bersama DPRD Sumbar akan membawa eskalasi massa yang lebih besar. (Zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here