Aliansi LSM Pasbar Minta BPN Pasbar Bebas Pungli dan Transparan

0
82
Aliansi LSM Pasaman Barat, bepose bersama Kepala BPN Pasaman Barat, usai audiensi di BPN setempat.(sutan)

PASBAR,Dekadepos.com-

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) diminta transparan dalam pengurusan sertifikat masyarakat.

“Apapun bentuk aturannya tolong masyarakat diberitahu. Jangan ada pungutan liar untuk membebani masyarakat dalam mengurus sertifikat,” tegas Ketua Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat, Helju Sepli Tuhari saat audensi Aliansi LSM dengan BPN Pasaman Barat, Selasa (29/8/2017).

Dia mengatakan,  selama ini BPN sangat tertutup dalam proses pengurusan sertifikat. Mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui berapa standar biaya pengurusan sertifikat sehingga banyak yang membayar dengan biaya yang tinggi.

Saat audensi itu ada lima poin yang dituntut Aliansi LSM kepada BPN. Pertama, BPN Pasaman Barat diminta transparan mengurus serifikat hak milik. Kedua, BPN agar membuat sejenis surat edaran mekanisme pengurusan sertifikat baik proyek dan pribadi.

Ketiga, tidak ada lagi pungutan liar dalam setiap pengurusan sertifikat. Keempat, masyarakat mengurus sendiri tanpa melalui calo dan kelima, BPN harus membuat banner kepada masyarakat tentang biaya dan alur pengurusan sertifikat.

“Kelima tuntutan itu dalam rangka bentuk transparansi BPN kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi pungutan liar lagi yang membebani masyarakat.Jangan ada terkesan masyarakat dibodoh-bodohi oleh aparat,” tambah Dewan Kehormatan Aliansi LSM Pasaman Barat, Jasmir Sikumbang.

Ia menambahkan pihak BPN harus koperatif dan terbuka dalam setiap pengurusan sertifikat. Jangan persulit masyarakat dengan urusan berbelit-belit.

“Kami ingin masyarakat tidak terbebani dengan berbagai pungutan. Kepada masyarakat diharapkan juga jangan mengurus sertifikat melalui calo atau perantara,” tegas Jasmir.

Menyikapi tuntutan Aliansi LSM Pasaman Barat itu, Kepala BPN Pasaman Barat, Rita Sastra menyambut baik dengan masukan yang diberikan Aliansi LSM Pasaman Barat itu.

“Kita akan membuat surat edaran dan banner tentang mekanisme pengurusan sertifikat kepada masyarakat. Pungutan liar tidak ada dan jika ada itu tidak tanggung jawab BPN karena perbuatan oknum,” tegasnya.

Hadir pada audensi Ketua LSM Eka Nusa, Liza Syafitri, Ketua LSM LP3DRI, Burhan Sikumbang dan sejumlah anggota LSM lainnya. (Sutan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here