Anggota DPRD Jangan Main-Main Dengan Dana Pokir

0
314

Limapuluh Kota, Dekadepos.com

Ketua LSM Dewan Pimpinan Kota (DPK) Lidik Krimsus RI Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, Rothman Uchok Silitonga bersama Ketua DPK Lidik Krimsus RI Kabupaten Tanah Datar, Guntur dalam keterangan persnya di Balai Wartawan Luak Limopuluah, Senin (1/5) mengingatkan kepada anggota DPRD dan Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh serta Pemkab Tanahdatar, tidak main-main dengan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD. Menurut Rothman Uchok Silitonga dan Guntur, pokir seharusnya dipahami sebagai penjaringan aspirasi oleh anggota DPRD saat melakukan reses. Akan tetapi sangat disayangkan, Pokir ini berbeda pemahaman oleh oknum anggota DPRD. Mereka ternyata menjadikan Pokir untuk bisa mengerjakan proyek, sekaligus menentukan rekanan. “ Bahkan ada rekanan menyetorkan sejumlah uang kepada oknum anggota DPRD tersebut agar bisa mendapatkan proyek yang digunakan melalui dana Pokir,” ujar Rothman Uchok Silitonga mensinyalir.

Diakui Rothman Uchok Silitonga dan Guntur, pokok-pokok pikiran (Pokir) yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Tanahdatar sangat membantu sekali untuk memacu pembangunan di daerah. “ Kepentingan masyarakat terutama konstituen tidak terakomodir lewat Musrembang, bisa diusulkan oleh anggota DPRD lewat dana Pokir ini. Tetapi yang harus diwaspadai, adanya oknum anggota DPRD mengusulkan proyek kepada pemerintah melalui dana Pokir, juga terlibat menentukan rekanan yang akan mengerjakan proyek tersebut,” ujar Rothman Uchok Silitonga dan Guntur.

IMG_20170501_150947

\Seharusnya oknum anggota DPRD yang mengusulkan proyek lewat dana Pokir itu kepada pemerintah, pelaksanaannya menentukan proyek itu urusan pemerintah. “Justru saat ini berkembang isu dikalangan anggota rekanan bahwa oknum DPRD yang terlibat menentukan kontraktor pelaksana, apalagi ada yang ikut melakukan pengerjaan proyek melalui dana Pokir,” tegas Rothman Uchok Silitongga dan Guntur. Diakui Rothman Uchok Silitonga, pada tahun 2016, proyek Pokir paling banyak masalah terutama jalan usaha tani. Oknum anggota DPRD ini melakukan modus dengan cara menawarkan kepada rekanan dengan patokan yang tinggi dengan memberikan fee buatnya sekian persen. Rekanan kalau tidak memberikan fee buatnya, oknum anggota DPRD tersebut tidak memberikan proyek lewat dinas terkait yang diusulkannya lewat dana Pokir ini.

Rothman Uchok Silitonga  menginggatkan bahwa saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di beberapa daerah tengah menangani perkara korupsi terkait pengelolaan anggaran dana pokok-pokok pikiran (pokir). Belakangan terungkap, anggaran pokir bagi kalangan legislatif (DPRD) yang bertujuan melahirkan kebijakan pro rakyat tersebut, malah diselewengkan. Modusnya, ulas Rothman Uchok Silkitonga dan Guntur, para anggota dewan melakukan kongkalingkong dengan pejabat berwenang di tingkat eksekutif. “ Apalagi ada sejumlah anggota yang tidak hanya menerima komitmen fee dari pokir, mereka malah menjadi “pemain” dengan mengerjakan sendiri proyek tersebut nantinya. Ini bisa terjadi lantaran ada sebagai oknum anggota dewan yang memiliki perusahaan atau CV yang berkaitan dengan proyek pemerintah,” tegas Rothman Uchok Silitinga dan Guntur. (Esha Tegar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here