Bukittinggi Pertama di Sumbar Serahkan LKPD

0
30

Bukittinggi.Dekadepos.com.

Walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat Eliza di Kan tor BPK Perwakilan Sumatera Barat di Padang,Kamis (23/3). Penyerahan LKPD itu merupakan sebagai wujud daerah yang menjunjung tinggi aturan dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan,

Dari 19 kanbupaten dan kota,termasuk Pemprov Sumatera Barat, Bukittinggi merupakan daerah pertama yang telah menyampaikan LKPD tahun 2016 ke BPK. Dibanding periode sebelumnya, penyerahan LKPD 2016 lebih cepat sepuluh hari, karena tahun lalu LKPD diserahkan 31 Ma ret yang merupakan batas terakhir penyampaiannya sebagaimana diatur Permendagri 13/2006 tentang Pedoman PengeloLaan Keuangan Daerah.

“Ini sebagai wujud komitmen kita menjalankan sistem anggaran yang baik dan professional,sehingga penyampaian LKPD bisa kita lakukan lebih cepat sepuluh hari dibanding tahun lampau,” kata Walikota Ramlan Nurmatias di sela-sela penyampaian LKPD tersebut di Padang.

Sebagai tahun kedua dalam pelaksanaan anggaran berbasis akrual, Pemko Bukittinggi menurut Ramlan, telah banyak belajar dari tahun sebe lumnya. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan 2015 menjadi acu an dalam melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu laporan keuangan.

LKPD yang disampaikan meliputi pernyataan tanggungjawab mutlak ,Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 2016, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2016, laporan keuangan meliputi realisasi anggaran, laporan peru bahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas,laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan ihtisar kinerja pemerintah daerah 2015 dan rancangan 2016.

Proses penyusunan laporan keuangan sebagaimana diaturPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah an menurut Walikota Ramlan Nurmatias,merupakan laporan keuangan konsolidasian. Intinya, menggabungkan antara seluruh laporan keuangan SKPD dan PPKD dengan cara menggabungkan akun yang sama dan meng eliminir akun timbal balik,jelasnya.

Secara umum LKPD tersebut meliputi laporan realisasi Anggaran ter catat realisasi pendapatan Rp647,045 miliar, belanja sebesar Rp630,661 miliar dan pembiayaan netto sebesar Rp65,263 miliar.Sementara, laporan perubahan saldo anggaran lebih sebanyak Rp81,135 miliar.Untuk neraca tercatat asset sebesar Rp1,378 triliun dengan kewajiban sebanyak 2,821 miliar dan ekuitas Rp1,375 triliun dengan penurunan ekuitas sebesar Rp . 864 miliar disebabkan pemindahan kewenangan urusan ke Pemprov Sum atera Barat.

Lalu, laporan Operasional 2016 tercatat untuk kegiatan operasional defisit sebesar Rp68,948 miliar, kegiatan non operasional defisit Rp2,351 miliar, sedangkan untuk pos luar biasa tidak terealisasi, sehingga akumu lasi keseluruhan defisit Rp71,299 miliar. Untuk posisi laporan arus kas ter catat penurunan kas sebesar Rp9,119 miliar.Laporan perubahan ekuitas 2016 terjadi penurunan dari Rp1,440 triliun,menjadi Rp1, 375 triliun.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat,Eliza menyebutkan, lapo ran LKPD Kota Bukittinggi tersebut,akan diperiksa terlebih dahulu dan da lam kurun 60 hari kemudian baru dikembalikan ke Pemko Bukittinggi.Da lam pemeriksaan itu, pihaknya meminta Pemko Bukittinggi memfasilitasi penyediaan ruangan khusus agar bisa bekerja maksimal di Bukittinggi.

Sedangkan kepala SKPD walikota diminta memfasilitasi agar tidak keluar daerah selama pemeriksaan. “Tujuannya tiada lain untuk memu dahkan proses pemeriksaan kita,” harap Eliza…. (Aldo)…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here