Bupati : Tidak ada alasan Untuk menutup-nutupi Informasi ke Tengah Khalayak

0
26

LIMA PULUH KOTA, Dekadepos.com

Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar Yurnaldi mengapresiasi komitmen Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan Wakil Bupati Ferizal Ridwan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daerah setempat. Yurnaldi mengakui, selama keberadaan KI Sumbar, baru kali ini ia mendengar langsung komitmen bupati dan wakil bupatinya terhadap PPI. “Ini luar biasa. Sudah dua tahun lebih keberadaan KI Sumbar, baru kali ini saya mendengar langsung komitmen bupati dan wakil bupatinya terhadap PPID,” ungkap Yurnaldi ketika menjadi nara sumber dalam pertemuan PPID Kabupaten Limapuluh Kota di gedung Sago Bungsu, Kamis (8/12).

Menurut mantan wartawan Kompas itu, kedua pasangan kepala daerah ini paham betul dengan PPID. Menyimak komitmen kepada daerah tersebut, ia optimis PPID daerah ini akan berjalan dengan baik. “Kita patut pengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota. Saya yakin PPID Limapuluh Kota tahun mampu tampil menjadi yang terbaik atau setidaknya tiga besar,” ujar Yurnaldi.

Sebelumnya Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dalam sambutannya ketika membuka acara pertemuan PPID tersebut mengatakan, penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diyakini dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel. Dengan keterbukaan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam proses penyelengaraan pemerintah daerah diharapkan akan lebih meningkat. “Dengan menerapkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, kita yakin masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Tak kalah pentingnya, keterbukaan informasi ini diharapkan mampu menjadikan pemerintahan yang bersih dan terpercaya,” ungkap Irfendi.

Dikatakan, rakyat harus tahu apa yang dilakukan pemerintahnya. Jadi, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutup-nutupi informasi ke tengah khalayak. Setiap SKPD harus tahu dengan aturan ini agar terhindar dari sengketa informasi. “Apa saja kegiatan SKPD harus diinformasikan kepada publik. Masyarakat dewasa ini semakin kritis dan bisa menuntut jika sulit mendapatkan informasi, masyarakat itu bisa memprotes,” papar Irfendi.
Karena sudah ada aturan tentang keterbukaan informasi publik ini, Irfendi mengingatkan setiap SKPD untuk tidak menunggu adanya sengketa informasi.

“Kita tidak ingin adanya sengketa informasi. Untuk itu, saya minta setiap badan public melaksanakan aturan tentang keterbukaan informasi publik tersebut,” tekan Irfendi sembari menyebut keterbukaan informasi juga bisa menghalangi tindak korupsi atau penyelewengan oleh penyelenggara pemerintahan.

Hal senada ikut disampaikan Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan. Ia menyebut saat ini badan publik tidak bisa lagi seenaknya mengelak memberikan informasi publik dengan alasan rahasia negara. Menurutnya, jika pengelolaan informasi publik terlaksana dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ini akan semakin baik pula. “Kalau pengelolaan informasi badan publik itu tidak bagus, dampaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan rendah,” ujar Ferizal.

Menurut Ferizal, KIP utamanya terkait dengan bagaimana melayani masyarakat dan pertanggungjawabannya. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi itu Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini harus bisam memperbarui komitmen, integritas, membenahi sistem dan memperbaiki sikap atau karakter pribadi.
Menyimak prestasi PPID Kabupaten Limapuluh Kota selama ini yang hanya mampu menempati posisi 10 besar di Propinsi Sumatera Barat, Ferizal berharap tahun depan bisa berbenah dan mampu menaikan peringkat setidaknya masuk tiga besar. “Kita ingin tahun 2017 mendatang PPID kita tampil menjadi yang terbaik dan setidaknya masuk 3 besar di propinsi Sumatera Barat,” ujar Ferizal.(Esha Tegar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here