Cabut Izin Usaha Tambang di Pangkalan

0
39

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com –
Berbagai pihak meminta kepada pemkab Limapuluh Kota dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, untuk mencabut izin usaha pertambangan yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di kawasan, Kecamatan Pangkalan dan Kapur XI, kabupaten Limapuluh Kota.

Hal itu ditegaskan Ketua Lidik Krimsus Limapuluh Kota-Payakumbuh, Rothman Uchok Silitongga, dalam diskusi terbatas di Balai Wartawan Luak Limopuluah, Rabu (15/3).

“ Alasan pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, akan mempertimbangan berbagai aspek dalam membekukan izin usaha tambang di Kecamatan Pangkalan, dengan dalil untuk memenuhi kebutuhan material bagi masyarakat, alasan itu tidak dapat diterima, sepanjang izin usaha tambang diberikan pihak pemerintah dapat merusak ekosistem, lingkungan dan bahkan mengancam nyawa manusia,” tegas Rothman Uchok Silitongga.

Dikatakan Rothman Uchok Silitongga, izin usaha tambang di Kecamatan Pangkalan, kami nilai telah mendatangkan modarat bagi masyarakat. Apapun alasannya, Pemkab Limapuluh Kota dan Pemprov Sumbar, harus mencabut izin usaha tambang yang beroperasi di sekitar lokasi tersebut. Pasalnya, setiap tahun, daerah ini selalu terjadi banjir dan longsor. Bahkan, pada tahun ini, sempat menelan korban jiwa 8 orang tewas tersapu banjir dan longsor.
SAM_6616

Tak hanya itu, ulas Rothman Uchok Silitongga, puluhan hektar sawah dan ladang masyarakat, juga rusak berat akibat aktifitas tambang, baik akibat aktifitas pertambangan material batu gunung (andesit) maupun akibat penambangan material pasir dan batu (sirtu).

“Jika hujan tiba, lumpur bekas galian tambang mengalir dan lalu menimbun persawahan masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak bisa lagi menggarap sawah dan ladang mereka. Selain warga kehilangan mata pencarian, mereka juga terancam miskin dan tidak dapat lagi menyekolahkan anak-anaknya, karena penghasilan mereka dari hasil pertanian tidak ada lagi sama sekali, karena sawah dan ladang mereka sudah ditimbun resapan lumpur,” ulas Rothman Uchok Silitongga.

Sejauh ini, ulas Rothman Uchok Silitongga, Pemprov Sumbar sudah memberikan izin sebanyak 6 usaha tambang di kawasan Kecamatan Pangkalan. Keenam perusahaan tambang tersebut yang sudah beroperasi di daerah itu adalah PT. Koto Alam Sejahtera, PT. Hasaba Global Materindo, PT. Atika Tunggal Mandiri, PT. Bintang Sumatera Pasific, PT. Anshar Terang Crushindo dan PT. Dempo Bangun Mitra.
Ketua Lidik Krimsus Limapuluh Kota-Payakumbuh, Rothman Uchok Silitonga

“Dua diantara enam perusahaan tambang tersebut yakni PT. Koto Alam Sejahtera, PT. Hasaba Global Materindo, tercatat sebagai perusahan paling dekat dengan lokasi longsor di Jorong Polong Duo, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, jelas Rothman Uchok Silitongga.
Warga Mengeluh
Seorang warga Koto Alam, Abu Bakar Siddik, mengaku sudah lama dirugikan atas adanya aktifas tambang di lokasi tersebut. “Sawah saya dan warga lain seluas sekitar 5 hektar termasuk sawah-sawah dan ladang gambir milik warga lainnya, tidak bisa digarap lagi karena tertimbun lumpur akibat dampak penambangan yang dilakukan PT. Koto Alam Sejahtera (PT.KAS), “sebut Abu Bakar Sidik sembari memperlihatkan surat perjanjian dan foto areal sawah miliknya yang tertimbun resapan lumpur akibat dampak aktifitas tambang yang dilakukan PT.KAS.

Diakui Abu Bakar Sidik, 19 Maret 2015 lalu pihak perusahaan PT.KAS sudah sudah membuat perjianjian dengan 12 orang warga yang sawah dan ladangnya rusak akibat dampak aktifitas tambang PT.KAS.
Perusahaan tambang yang dekat dengan longsor di Koto Alam, Pangkalan.

Namun, surat perjanjian diatas kertas bermaterai Rp 6000 yang ditandatangani pihak perusahaan dan warga serta diketahui Camat Pangkalan, Zulkifli Lubis dan Walinagari Koto Alam, Sulmarni, itu tidak ditepati sama sekali.
Sebagai orang awam, Abu Bakar Sidik, juga meyakini bahwa, longsor hebat yang terjadi di Kelok 17 Koto Alam yang telah merenggut 5 nyawa pengendara yang melintas dijalan negara Sumbar-RIau itu, disebabkan adanya aktifitas tambang yang ada diperbukitan yang ada di kawasan Kelok 17 ini.

<img src=
“ Jika perusahaan melakukan penambangan dengan bahan peledak atau dinamit, tanah yang berada dipinggir jalan tempat saya berjualan ini, bergetar akibat dampak ledakan,” ungkap Abu Bakar Sidik, yang meminta izin usaha tambang PT.KAS dicabut saja karena berdampak merusak lingkungan.

Komentar yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Sumbar, Darman Sahladi. Menurut Darman Sahladi, besar dugaan bahwa longsor yang terjadi kawasan ini akibat adanya aktifitas tambang dikawasan perbukitan yang berada di sepanjang pinggir jalan negara Sumbar-Riau ini.

“Kita akan membawa persoalan tambang yang dampaknya telah merusak lingkungan ini, ke dalam rapat resmi DPRD dengan pemerintah propinsi, karena izin usaha pertambangan sudah menjadi wewenang pemerintah propinsi,” ujar Darman Sahladi.
Sementara itu Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, dengan tegas menyatakan, terjadinya longsor di Kekok 17 itu berat dugaan dipicu oleh aktifitas tambang yang ada di sekitar lokasi.

“Sebelum ada usaha pertambangan di sekitar lokasi, bencana longsor dilokasi tersebut tidak separah ini. Namun, sejak adanya izin usaha tambang di kawasan perbukitan tersebut, dua hari saja hujan tiba, sudah ada puluhan titik tanah longsor dan bahkan sempat memakan korban jiwa.

“ Kita akan tinjau izin usaha tambang di lokasi tersebut. Jika perlu, izin usaha tambang itu kita cabut, karena dampaknya selain merugikan lingkungan juga telah mendatangkan kerugian harta benda dan bahkan nyawa manusia, ” tegas Ferizal Ridwan. (esa tegar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here