Caleg diminta bermain Cantik dan Jangan PHP Masyarakat

0
81

Limapuluh Kota, Dekadepos.com

Jelang digelarnya/dilaksanakannya Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi Pemilu tahun 2019. Rakor tersebut di gelar di Aula salah satu hotel di Kawasan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh pada Sabtu (11/11) sekitar pukul 08.00 Wib. Dan diikuti pengurus Partai Politik, sejumlah SKPD, Ormas, OKP, Kapolres, Dandim, KPU, Panwas dan tamu undangan lainnya.

Dalam Rakor tersebut, KPU menampung sejumlah saran/masukkan dari peserta yang hadir, termasuk dari Pengurus Partai Politik. Perwakilan Partai Golkar, mengusulkan agar Daerah pemilihan di Kabupaten Limapuluh Kota yang selama ini hanya Lima Dapil, dirubah menjadi Tujuh Dapil. Hal yang sama juga diungkapkan Syahrul Isman, mewakili Nahdatul Ulama. Menurutnya perubahan Dapil nanti bisa terjadi di Kecamatan Harau.

“ Kita berharap dari masukkan yang ada/dirangkum, adanya perubahan Dapil terutama di Kecamatan Harau. Dan yang paling tepenting Pileg/Pemilu tahun 2019 nanti bisa berjalan dengan lancar dan aman”. Ucapnya.

Sementara, Ketua Panwaslu Kabupaten Limapuluh Kota ketika diminta masukkan/tangapan dalam Rakor tersebut mengatakan bahwa ia sebagai Pengawas Pemilu tidak bisa/tidak akan mengusulkan apapun ke KPU terkait Penyusunan Penetapan Dapil, sebab Panwaslu hanya bersifat mengawasi. “ Secara Tugas Pokok dan Fungsi/Tupoksi, kami hanya mengawasi. Namun hendaknya dalam penyusunan Dapil, KPU harus memperhatikan jumlah penduduk perkecamatan”. Ucapnya.

Sementara perwakilan dari Polres Limapuluh Kota menyebutkan akan timbulnya indikasi/permasalahan karena jumlah penduduk di Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut akan berkurang karena Update jumlah penduduk. “ Indikasi Permasalahan kita perkirakan akan muncul dari Dapil Pangkalan dan Kapur IX, sebab Update jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah pemilih”. Sebut Randi.

Meski begitu, ia berharap dan menghimbau seluruh peserta pemilu dan masyarakat nantinya sama-sama menjaga agar indikasi masalah tersebut dapat diatasi.

Ketua Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Limapuluh Kota, Irmaizar yang juga hadir dalam Rakor tersebut meminta agar kedepan KPU terus melibatkan Walinagari dalam setiap tahapan Sosialiasi terkait Pemilu. Sebab Walinagari yang tersebar di 13 Kecamatan mempunyai fungsi yang besar namun selama ini terkesan dibaikan. “ Kita berharap kedepan, Setiap Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU bisa sampai ke tengah-tengah masyarakat, Termasuk ke setiap Walinagari. Untuk itu kita berharap kedepan KPU bisa mengundang khusus kami (Walinagari di Kabupaten Limapuluh Kota.red) untuk mendapatkan Sosialiasi/masukkan”. Ucap Wali Nagari Sungai Kamuyang itu.

Ia juga menambahkan, Kepada Calon Legislatif (Caleg) yang akan duduk di DPRD agar nantinya bermain cantik dalam meraih simpati masyarakat/mensosilisasikan diri agar dipilih pada Pileg 2019. “ Caleg kita harapkan bermain cantik, jangan berikan harapan yang nantinya tidak bisa direalisasikan/diwujudkan. “ tutup Irmaizar.

Sedangkan H. Dalius anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang mewakili Partai PDI-P berharap agar KPU Kabupaten Limapuluh Kota untuk menelaah ulang terkait Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “ Kami mohon KPU bisa menelaah ulang terkait UU Pemilu”. Pintanya.

Sebelumnya seperti diberitakan/dikutip dari http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/ Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017. Dalam UU ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Adapun jumlah kursi DPRD provinsi, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) mengikuti jumlah penduduk pada provinsi yang bersangkutan. Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten / kota atau gabungan kabupaten / kota. Sementara j umlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Untuk jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi, didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota. Ditegaskan dalam UU ini, KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang Undang ini. Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD KabupatenlKota sebagaimana dimaksud, KPU melakukan konsultasi dengan DPR. Adapun jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) untuk setiap provinsi, menurut UU ini, ditetapkan  4 (empat), dengan daerah pemilihannya adalah provinsi. (Est)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here