Cegah Terjadinya Penyimpangan, Kejari Berikan Pemahaman kepada Aparatur Pemko Bukittinggi

0
308
Suasana pemberian pemahaman kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tentang peran Tim Pengawal Pengaman Pemerin tahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejari Zulhadi Savitri Noor yang didampingi Wakil Walikota H.Irwandi di ruang rapat utama Balaikota. (foto;Edison Sikumbang)

Bukittinggi.Dekadepos.com.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tentang peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi melaksanakan Sosialisasi kepada Kepala SKPD, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemko Bukittinggi bertempat di ruang rapat utama Balaikota, Kamis (24/8).

Sebagai nara sumber sosialisasi langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi Zulhadi Savitri Noor dan Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Bukittinggi Alexander Zaldi.

Zulhadi Savitri Noor pada kesempatan itu menjelaskan,Keberadaan TP4D ini untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya Pe merintahan dan Pembangunan melalui upaya pencegahan preventif dan persuasif.

“Upaya pencegahan preventif dan persuasif tersebut dilakukan dengan cara memberikan penerangan  hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksana an pekerjaan, pengawasan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib admi nistrasi pengelolaan keuangan Negara,” jelas Zulhadi.

Disamping itu TP4D juga memberikan pendampingan hukum dalam setiap program pembangunan dari awal sampai akhir, agar disetiap kegiatan ter hindar dari masalah hukum untuk itu disilahkan minta dilakukan pendamping an oleh TP4D, dan tentunya proyek -proyek yang dilakukan pengawalan yakni proyek yang strategis dan yang harus dinikmati masyarakat banyak.

Ketua TP4D Alexander Zaldi yang juga Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bukit tinggi mengatakan, “TP4D melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pekerjaan yang akan dan atau sedang dikerjakan pada lingkungan pemerintah ,BUMD, dan hal ini dilaksanakan berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, TP4D dalam melakukan kegiatannya tidak memungut bia ya karena biaya telah ditanggung melalui anggaran Kantor Kejaksaan Negeri,” ungkapnya.

Ditambahkan Alexander,apabila ada yang meminta uang dengan menga tas namakan Kepala kejaksaan Negeri Bukittinggi silahkan untuk dilaporkan, himbaunya.

Sementara itu,Wakil Walikota Bukittinggi H.Irwandi yang hadir pada kegiatan sosialisasi itu mengucapkan terima kasih kepada Kajari dan TP4D yang te lah memberikan pemahaman kepada Aparatur dilingkungan Pemko Bukittinggi.

“kita mengucapkan terima kasih kepada Kejari dan TP4D ,karena pemahaman yang diberikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tadinya Keja ri sudah membuka pintu bagi Bapak-bapak yang ingin berkonsultasi, untuk itu lakukanlah pada kesempatan pertama, dimana dari awal Bapak kejari sudah memberi signal mulai dari perencanaan sudah dapat dilakukan pengawalan oleh TP4D, diharapkan setelah proyek selesai tdak ada permasalahan,” ujar Irwandi kepada peserta sosialisasi.

Kemudian,dengan terlaksananya sosialisasi TP4D tentunya diharapkan stigma negatif tentang ketakutan dalam mengelola program dan kegiatan ter utama berkaitan dengan aspek keuangan yang dialami oleh Kepala SKPD dan Pihak ketiga tidak terjadi.

Proyek atau kegitan yang telah pernah dilakukan pengawalan oleh TP4D pada tahun 2016 yakni proyek pada BPBD dan yang sedang dilakukan adalah Proyek Pembangunan RSUD Kota Bukittinggi dan Proyek Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi. (Edis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here