Daerah Tak Siap, Peringatan Hari Bela Negara Batal Dipusatkan di Kab. 50 Kota

0
273

LIMA PULUH KOTA, Dekadepos.com

Rencana Pemusatan peringatan Hari Bela Negara (HBN) pada 19 Desember 2016 di Kabupaten Lima Puluh Kota ternyata batal karena sejumlah persoalan dan dipusatkan di Kota Padang. Rencana kedatangan Presiden Jokowi guna menghadiri peringatan tersebut diharapkan tetap membawa harapan agar tuntutan kompensasi terhadap daerah basis PDRI diwujudkan.

Pembatalan pemusatan kegiatan HBN di Limapuluh Kota, diketahui setelah Kementerian Pertahanan RI dalam hal ini Dirjen Bela Negara mengirimkan surat ke pengurus Yayasan Perjuangan Peduli (YPP) PDRI, terkait rencana pelaksanaan HBN di Kota Padang. Padahal, para tokoh pengurus YPP PDRI bersama unsur pemkab Limapuluh Kota, sejak jauh hari telah mengusulkan agar peringatan HBN dilaksanakan di daerah basis PDRI.

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, yang menjabat sekretaris YPP PDRI mengaku tetap bangga, atas rencana dilaksanakannya peringatan HBN di Padang. “Kendati batal dipusatkan (HBN) di Limapuluh Kota, kita tetap bangga, karena kehadiran bapak presiden ke Sumatera Barat, karena adanya usulan dari YPP PDRI. Tapi, kompensasi atas pembangunan daerah basis PDRI hal mutlak dan patut diwujudkan,” kata Ferizal, di kantor bupati setempat, Jumat (16/12).

Tugu PDRI di Pasar Koto Tinggi Gunung Omeh Kab. 50 Kota

Ferizal menyebut, dirinya sedikit menyesalkan tidak adanya kesiapan daerah seperti Badan Kesbangpol dalam melakukan persiapan. Padahal, sejak jauh sebelum keluarnya Keppres RI No 28 Tahun 2006, Limapuluh Kota sudah melaksanakan peringatan Bela Negara. Para tokoh Luak Limopuluah bersama YPP PDRI juga telah mengusulkan bahkan mendesak, agar kegiatan HBN bisa digelar di daerah yang menjadi basis perjuangan.

Sebagai wakil bupati dan pengurus YPP PDRI, dirinya mengaku sudah melakukan berbagai upaya guna mewujudkan harapan para tokoh di daerah. Mulai dari melakukan kunjungan konsultasi memberikan proposal ke Kementerian Pertahanan RI, Kemenko Polhukam, hingga ke Istana Negara di Jakarta.

“Kita tetap harus menyadari arti pentingnya perjuangan PDRI bagi negara ini, sehingga tidak ada yang lupa dengan sejarah berdirinya bangsa. Patut kita sukuri, PDRI yang diperingati sebagai Hari Bela Negara menjadi pengakuan, bahwa PDRI benar-benar ada. Hal yang wajar, jika pemerintah pusat memberi kompensasi bagi daerah yang menjadi basis PDRI,” sebutnya.

Ferizal menambahkan, saat ini kompensasi pembangunan atas perjuang PDRI baru sebatas pembangunan tugu di Kota Bukittinggi, serta monumen PDRI di Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Limapuluh Kota. Itu pun, pembangunan monumen, masih terbengkalai. Seyogianya, pembangunan monumen atau fasilitas lainnya, tidak cuma menjadi pekerjaan YPP PDRI, tapi tanggung jawab semua pihak.

Tak hanya itu, harapan atas kompensasi yang perlu diwujudkan oleh pemerintah pusat ialah diprioritaskan pembangunan, yang bisa dibiayai melalui Anggaran Khusus dan Daerah Istimewa yang berasal dari APBN, atau program kegiatan lembaga dan kementerian terkait. Walaupun wujud atas kompenasi itu harus melalui kebijakan atau semacam Keppres atau Inpres.

“Ini lah yang perlu kita suarakan bersama, tidak hanya oleh masyarakat tapi juga seluruh unsur pemerintah daerah. Harusnya, urusan sejarah, kita jangan sampai kehilangan objektifitas, sekalipun terhadap orang yang tidak kita sukai. Sebagaimana diungkapkan oleh Syafruddin Prawiranegara,” tutur Ferizal. (Esha Tegar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here