DANA POKIR DPRD LIMAPULUH KOTA YANG FANTASTIS RAWAN KORUPSI

0
466
Foto: Istimewa

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com –

Fantastis. Ternyata, anggaran pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota tahun anggaran 2018 tercatat sebanyak Rp118 milliar lebih diperuntukan untuk pokok-pokok pikiran (pokir) 35 orang anggota DPRD setempat. Sedangkan Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, hanya kebagian mengelola anggaran pembangunan infrastruktur sekitar Rp 30 milliar saja.

Hal itu, diungkapkan secara blak-blakan oleh Wakil Bupati Ferizal Ridwan kepada rekan media, menyikapi terjadinya kebijakan kesenjangan anggaran antara eksekutif dan legislatif yang sangat mencolok di daerah ini.

“ Jujur, politik anggaran sudah bergeser ke DPRD ini, tentunya sangat menganggu kebijakan pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” aku Wakil Bupati Ferizal Ridwan.

Namun, terkait anggaran pembangunan infrastruktur 2018 yang tidak seimbang antara DPRD dengan Kepala Daerah itu, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo mengakui bahwa, anggaran tersebut telah dibuat dan disahkan secara bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

Dana Pokir Rawan Korupsi

Terlepas soal kebijakan anggaran yang tidak seimbang antara DPRD dengan Kepala Daerah berbanding 70 persen 30 persen ini, yang jelas anggaran pembangunan infrastruktur lewat kebijakan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD senilaiRp 118 Milliar lebih itu sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Ketua LSM Lidik Krimsus RI untuk Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, Rotman Uchok Silitongga.

Ketua LSM Lidik Krimsus RI untuk Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, Rotman Uchok Silitongga, ketika diminta komentarnya terkait penganggaran pembangunan infrastruktur yang sangat fantastis untuk anggota DPRD Limapuluh Kota melalui pokok-pokok pikiran itu, perlu diawasi semua pihak.

“ Dana pokir sebanyak itu sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu, semua elemen masyarakat termasuk aparat penegak hukum yang ada di daerah ini diminta untuk mengawasi jika terjadi dugaan korupsi lewat kebijakan dana pokir ini” pinta Rotman Uchok Silitongga.

Tak hanya itu, ulas Rotman Uchok Silitongga, dia juga meminta kepada para kepala OPD yang ada dilingkungan Pemkab Limapuluh Kota untuk berhati-hati mengelola anggaran pembangunan pokir DPRD ini.

“Saya sarankan, jangan layani dan atau perlu tolak dengan tegas apabila ada oknum anggota DPRD yang bermain dibalik pengangaran dana pokir ini. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa, lewat kebijakan pembangunan infrastruktur dana pokir ini, kerap terjadi oknum anggota DPRD ikut bermain dengan rekanan dengan cara mengarahkan rekanan tersebut untuk mendapatkan proyek. Ujung-ujungnya oknum anggota dewan itu kebagian fee proyek sampai 5 sampai 10 persen dari anggaran proyek yang akan dikerjakan,” beber Rotman Uchok Silitongga.

Ditegaskan Rotman Uchok Silitongga, jika pihaknya menemukan bukti terjadinya dugaan kongkalingkong pada proyek pokir anggota DPRD ini, dia berketad akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu kepada lembaga penegak hukum.

“Untuk itu, saya ingatkan agar Kepala OPD yang ada dilingkungan Pemkab Limapuluh Kota agar berani menolak apabila ada oknum anggota DPRD Limapuluh Kota yang coba-coba bermain proyek dana pokir. Jika nanti terbukti ada Kepala OPD yang mengakomodir permainan oknum anggota dewan lewat dana pokir ini, kepala OPD yang bersangkutan juga akan saya laporkan ke aparat penegak hukum karena ikut serta dalam praktik dugaan tindak  pidana korupsi, kolusi dan nepotisme” pungkas Rotman Uchok Silitongga. (est)