Datangi DPRD Minta Perlindungan, Warga Terkena Pembangunan Jalan Kereta Api di Bukittinggi Resah

1
24

Bukittinggi.Dekadepos.com

Enam orang perwakilan dari 139 Kepala Keluarga (KK) penyewa lahan milik PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI) di seputaran Stasiun Kereta Api Bukitting gi mendatangi Kantor DPRD Bukittinggi,Senin (8/5).Kedatangan perwakilan war ga itu untuk minta perlindungan.karena menurut warga,lahan stasiun kereta Api dikosongkan bukan semata untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api, melainkan juga akan dibangun Hotel Berbintang  dengan fasilitas yang megah dan Balkondes.Sehingga warga penyewa lahan PT.KAI itu merasa dibohongi.

Keenam  Perwakilan dari 139 KK yang akan digusur itu,masing masingnya ,H. Khairunnas,Mister, Aldefri, Panche Dede Saputra,Andi Akbar dan Ivans Hay kel. di DPRD mereka diterima langsug oleh Ketua DPRD,Beny Yusrial,Wakil ke tua,H.Trismon dan Yontrimansyah serta para anggota DPRD di ruang kerja ketua DPRD.

H.Khairunnas sebagai pembicara pertama kepada Pimpinan dan anggota DPRD menjelasan,Kedatangannya ke DPRD untuk minta Perlindungan DPRD  sebagai perwakilan rakyat di lembaga Dewan ini.Sebab dengan adanya pembe ritahuan pihak PT.KAI secara mendadak ke pada warga penyewa tanah PT.KAI itu membuat warga panik.Karena warga secara tegas disuruh pindah secepat nya ,sebab pada awal Agustus areal lahan milik PT.KAI itu harus kosong,teruta ma yang berada di kawasan stasiun Bukittinggi.

Kepanikan warga itu muncul,karena pihak PT,KAI dalam mengosongkan lahan miliknya itu,bukan semata untuk mengaktifkan kembali jalur KA Padang Panjang – Bukittinggi sampai Payakumbuh.Namun dialik itu,Pihak PT,KAI konon kabarnya telah menyerahkan kawasan Stasiun Bukittinggi kepada pihak ketiga yaitu PT.Patrajasa untuk membangun Hotel berbintang yang dilengkapi berba gai sarana pendukungnya yang megah serta untuk Balkondes.ujar Khairunnas.

IMG_20170508_164910

Menurut H.Khairunnas,Warga penyewa lahan PT.KAI merasa dibohongi , karena sosialisasinya penertiban bangunan sepanjang jalur KA termasuk Stasi un untuk pengaktifan kembali Kereta Api dijalur Padang panjang-Bukittinggi-Payakumbuh.Dan ternyata dibalik itu ada rencana pembangunan Hotel Berbin tang dan Balkondes di Stasiun Bukittinggi.”Disinilah warga merasa di bohongi”, ungkap Khairunas.

“Kami warga penyewa lahan PT.KAI sangat komit dengan perjanjian yang dibuat,kapan dibutuhkan kami siap pindah tanpa meminta ganti rugi dan mem bongkar bangunan kami secara sendiri,tapi lahan itu betul betul untuk Kepenti ngan pengatifan kembali jalur KA.tetapi sekarang ini kiami dibohongi dengan kilah untuk pengaktifan jalur KA,tetapi dibelakannya ada yang tersirat untuk membangun Hotel dan Balkondes.Inilah yang kami laporkan ke DPRD untuk minta perlindungan DPRD selaku wakil kami”,ujar H.Khairunnas.

Kalau pihak PT.KAI jujur sejak awal kontrak sewa menyewa ditanda tang ani , kalau nantinya lahan PT.KAI itu akan dibangun Hotel dan sarana lainnya ,kami mungkin mengerti.Tetapi sekarang ini,disaat warga tengah memikirkan nasibnya menghadapi Puasa,lebaran,anak masuk sekolah.Tiba tiba PT.KAI pe rintah paksa untuk pinda.mau dikemanakan nasib 139 KK penyewa lahan PT. KAI yang ada di Stasiun Bukittinggi ini.Dalam waktu dekat ini juga tidak ada ru mah yang tersedia untuk disewa sebanyak 139 Unit,kata Khairunnas menam bahkan ,139 penyewa lahan PT.KAI miliki surat resmi dari PT,KAI dan terdaftar di Kelurahan,RT/RW.

Kemudian,menurut H.Khairunnas lagi,Pada Maret PT.KAI menerbitkan surat untuk tidak memperpanjang kontrak atau sewa lahan.April sosialisasi oleh PT.KAI.Namun yang disosialisasikan hanya tentang pengosongan  Stasiun Bukittinggi.Dengan sosialisasi untuk mengaktifkan kembali jalur KA Padang panjang-Bukiittinggi-Payakumbuh itu,warga penyewa siap pindah tanpa ganti rugi.Namun pada sosialisasi yang diadakan jumat (5/5)kemaren masarakat ti dak boleh bertanya.Dan Cuma mendengar dan menekan warga harus pidah pa da Juni dan Juli,dan pada 1 Agustus 2017 semuanya sudah kosong. Perlindung an inilah yang kami minta ke DPRD.Urai H.Khairunnas menambahkan kalau se karang ini sudah beredar gambar maket pembangunan Stasiun berupa Hotel dan Balkondes.

“Masarakat tidak memperjuangkan haknya ,namun memperjuangkan nasibnya”,tegas Khairunnas.

“kalau memang PT.KAI menyewakannya kepada pihak ketiga,kenapa tidak kepada kami warga Bukittinggi,sebab kami juga siap untuk menyewanya” ,kata Aldefri menambahkan.

Sedangkan Ivans Haykel juga mengatakan warga penyewa lahan milik PT.KAI merasa dibohongi oleh sosialisai yang dilakukan pihak PT.KAI dalam pen aktifan kembali jalur KA dari padang panjang-Bukittinggi-payakumbuh.kalau memang areal stasiun akan dibangun oleh pihak ketiga kenapa tidak Pemko Bukittinggi yang membangunnya,karena pemko Bukittinggi juga sanggup untuk menyewanya.setelah itu,kalau memang akan diaktifkan jalur KA Padang pan jang-Bukittinggi-Payakumbuh,kenapa tidak diawali dari Padang Panjang,kok harus dari Bukittinggi dulu.Percayalah kalau memang untuk kepentingan peng aktifan kembali jalur KA Padang panjang-Bukittinggi-Payakumbuh dan diawali dari Padang Panjang,baru saja sampai penertiban itu sampai di Padang Luar, kami warga stasiun siap untuk pindah, kata Ivans mempertanyakan kebijakan PT.KAI tersebut.

Kemudian dampak dari penertiban kepada warga penyewa lahan PT.KAI ini.akan terjadi gejolak sosiologi ,ekonomi dan phisikologi terhadap penyewa, karena penertiban dilakukan terkesan tergesa gesa dan disaat warga butuh bia ya meghadapi lebaran dan tahun baru ajaran sekolah.Untuk itulah kami mewa kili 139 KK penyewa lahan stasiun milik PT.KAI meminta perlindungan kepada DPRD.Apapun keputusan DPRD tentu warga akan menerimanya asalkan warga tidak menjadi korban kebijakan sepihak dari PT.KAI,tambah Ivans Haykel.

Wakil Ketua DPRD H.Trismon pada kesempatan itu mengakui,baik pihak PT.KAI maupun pemko Bukittinggi belum ada memberitahu secara resmi ke DPRD tentang penertiban yang akan dilakukan sepanjang rel KA.Seharusnya Pemko dan PT.KAI memberitahu DPRD,karena menyangkut dengan masarakat banyak.Dan kewajiban DPRD pula untuk menerima perwakilan dari 139 KK war ga penyewa  Stasiun Bukittinggi,ujar Trismon menambahkan penertiban yang dilakukan PT.KAI,DPRD  tahunya dari pemberitaan Koran.

Sekarang,apa yang menjadi keberatan dari 139 KK warga Penyewa lahan Stasiun Bukittinggi sudah kami tampung di DPRD.dan DPRD akan mengundang pihak PT.KAI dan pemko Bukittinggi untuk membicarakan penertiban yang dila kukan PT.KAI,kata Trismon.

Sedangkan Yontrimansyah yang juga selaku wakil ketua DPRD pada ke sempatan itu meminta kepada pemko Bukittinggi untuk tidak ikut ikutan mela kukan pemaksaan kepada warganya.Dan kepada PT.KAI hendaknya baiyo iyo dengan DPRD sebelum penertiban dilakukan,karena DPRD merupakan perpanjangan  tangan dari masarakat.

Ketua DPRD Bukittinggi,Beny Yusrial dihadapan perwakilan 139 warga penyewa lahan PT.KAI itu berjanji untuk mengawal aspirasi yang disampaikan warga penyewa stasiun Bukittinggi,karena untuk mengawal,aspirasi itu merupa kan hak dari segenap anggota DPRD .

Kemudian,kalau Penertiban yang dilakukan pihak PT.KAI hanya akal akal an untuk memuluskan kepentingan pihak ketiga,maka DPRD paling terdepan untuk menolaknya.Apalagi untuk pembangunan itu harus ada persetujuan DP RD.Namun semuanya itu, tentu kita cari tahu kepastiannya kepada pihak PT. KAI.Dan yang terpenting apa yang menjadi aspirasi warga telah kami tampung dan akan kami bicarakan dengan pemko Bukitinggi dan pihak P.KAI,ujar Beny Yusrial.( Eds/Aldo ).

 

1 KOMENTAR

  1. Lha wong tanahnya saja milik PT KAI, jadi seharusnya harus siap bila assetnya diminta. Tapi mungkin proses reaktivasinya akan dilaksanakan 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here