Delapan Daerah di Sumbar Ikuti Kick Off Metting KPK di Bukittinggi

0
85

Bukittinggi,Dekadepos.com

Delapan Daerah yang berada di Sumatera Barat bagian Utara (Sumbarut) mengikuti “Kick Off Meeting” Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang diadaka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Balaikota Bukittinggi ,pada kamis (9/2) kemaren.
Kedelapan daerah yang mengikuti Kick Off Meeting tersebut, diantara nya,Bupati Pasaman Barat,H.Syahiran.Bupati kab.50 Kota,H.Irfendi Arbi, Waliko ta Padang Panjang,Hendri Anis,dan Walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias selaku tuan rumah.Sedangkan 4 daerah lainnya,seperti Kab.Pasaman, Kab. Ta nah Datar,Kota Payakumbuh dan Kab.Agam diwakili oleh Sekdanya masing masing.
Adliansyah Nasution selaku Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pence gahan KPK menyebutkan,kegiatan yang diadakan ini merupakan tin dak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diikuti 15 kepala daerah di Sumbar .Sebagai mana KPK ingin melakukan fungsi koordinasi supervisi terkait pencegahan korupsi.

Menurut Adliansyah, Dalam rencana aksi Pencegahan Korupsi Terinte grasi ini hanya untuk 15 Kepala Daerah di Summatera Barat.Dimana untuk Kick Off Meeting pertama diadakan di kota Padang dan diikuti 7 kepala Daerah pa da Selasa (7/2), dilanjutkan di Pemprov Sumatera Barat pada Rabu (8/2) dan hari ini Kamis (9/2) di Pemko Bukittinggi diikuti 8 daerah.

Dikatakan Adliansyah,dalam rencana aksi itu ada 7 poin penting yang su dah direncanakan untuk 15 kabupaten/kota di Sumbar.Diantaranya, menyang kut masalah pembuatan sistem e-Planning. Dengan itu perencanaan pengang garan harus menggunakan aplikasi elektronik. Mendorong pembangun sistem penganggaran secara elektronik (e-Budgeting). Lalu sistem pelaksanaan lelang secara elektronik, pelayanan terpadu satu pintu (Paten) terkait perizinan, pem berdayaan dan pengotimalan APIP dan masalah tambahan penghasilan pega wai (TPP).

Apabila seluruh poin itu telah dapat didorong secara baik, maka akan bisa mereduksi sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan. Untuk itu,Adliansyah mengharapkan semuanya benar-benar sesuai visi dan misi dari kepala daerah, program-program strategis dan lain sebagainya yang digunakan sebagai acuan. Sehingga, setiap usulan dari program harus jelas da sar hukumnya, yang dikunci dalam sistem elektronik. Itulah yang kita dorong ke masing-masing daerah di Indonesia,ungkapnya.
 
Sehubungan dengan itu,ia mengharapkan sistem dalam membuat stan dar satuan harga dan standar biaya bangunan dibuatkan seragam. Sehingga masing-masing OPD akan seragam dalam pembiayaan, termasuk pembiayaan pembangunan. Tujuannya agar berjalan baik.  Untuk mendukung hal itu, Adlian syah berharap masing-masing daerah membuatkan Perwako atau Perbup nya. Sehingga tidak ada lagi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai aturan. Itulah tujuan Kick Off Meeting , demi mencegah korupsi terintegrasi,tandasnya.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam sambutannya mengata kan Bukittinggi termasuk kota sejarah dengan unggulan nya pariwisata. Waliko ta Ramlan Nurmatias beserta Wakil Walikota H. Irwandi sudah satu tahun me mimpin Bukittinggi.Cukup banyak yang telah dibenahi. Seperti,Terminal, parkir, kebersihan kota berikut ketertiban. Lebih 200 penghargaan yang diterima sela ma 1 th ini. Ramlan mengakui cukup berhati-hati menyangkut masalah anggar an dan pembiayaan.Sejauh ini pekerjaan dilaksanakan sesuai aturan yang berla ku.

Dalam kesempatan itu Ramlan menyampaikan terima kasih kepada KPK telah memilih Kota Bukittinggi sebagai tempat pelaksanaan Kick off Meeting dalam rangka rencana aksi pencegahan korupsi. Termasuk sudah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap progress rencana aksi pencegahan ko rupsi terintegrasi ini.Untuk itu,Walikota Ramlan Nurmatias berharap bisa selalu meminta bantuan dan bimbingan KPK. Agar penyusunan anggaran dan prog ram yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpotensi untuk di salahgunakan.( Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here