DPRD dan Wako Sepakat Bangun RSUD dan Kantor DPRD

0
49
Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial atas nama DPRD menanda tangani Nota Kesepakatan dengan Pemko Bukittinggi tentang Ranperda pemba ngunan RSUD Bukittinggi dengan Walikota H.Ramlan Nurmatias. Penanda tanganan Nota Kesepakatan itu juga disaksikan walikota Ramlan Nurmatias dan wakil Ketua DPRD H.Trismon dan Yontrimansyah pada rapat Paripurna DPRD.

Bukittinggi,dekadepos.com- 

Rencana Pemko Bukittinggi untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang baru bakal cepat terwujud. DPRD Kota Bukittinggi sudah menyetujui dibuatkan anggaran pembangunan kedua gedung dengan bentuk tahun jamak selama tiga ta hun anggaran secara berturut turut, yakni tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020.

Hal itu dikuatkan dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama Sistem Tahun Jamak (Multi Year) tentang Pembangunan RSUD dan Pembangunan  kantor DPRD antara Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dengan DPRD  Bukittinggi yang diwakili Ketua DPRD Beni Yusrial dan Wakil Ketua Trismon dan Yotrimansyah dalam rapat paripurna DPRD  yang berlangsung diruang sidang utama DPRD Bukittinggi,Rabu (6/9) kemaren.

Pada Rapat paripurna itu, selain menandatangani nota kesepakatan ber sama kegiatan pembangunan tahun jamak dan nota kesepakatan terhadapKUA /PPAS APBD 2018. Walikota Ramlan Nurmatias  juga menyampaikan pencabut an Ranperda Penyertaan Modal pada Bank Nagari sebesar Rp.7,6 Miliar pada tahun ini dan mendengarkan pandangan fraksi terhadap dua Ranperda yakni Ranperda dana cadangan pembangunan RSUD dan Ranperda penyertaan mo dal pada PDAM.

Dalam Nota Kesepakatan Bersama itu disebutkan,pembangunan RSUD dengan sistem tahun jamak selama tiga tahun anggaran yakni tahun  2018, 2019 dan 2020 dengann total anggaran sebesar Rp.113 Miliar. Sementara pembangunan Kantor DPRD juga dilakukan dengan sistem tahun jamak dengan dua tahun anggaran yakni 2018 dan 2019 dengan total anggaran sebesar Rp.79 Miliar.

Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Beni Yusrial didampingi dua Wakil Ketua H.Trismon dan Yontrimansyah yang dihadiri Walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias, Forkompimda Bukittinggi, Sekda dan pimpinan OPD da lam lingkungan pemko Bukittinggi dan undangan lainnya.

Tujuh fraksi di DPRD Bukittinggi menyetujui perubahan Perda Nomor 18 tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan RSUD yang awalnya berjumlah Rp.70 Miliar, lalu pada perubahan APBD 2017 di tambah sebesar Rp.13 Miliar sehingga berjumlah Rp.113 Miliar untuk pembangunan RSUD.

Sementara untuk anggaran pembangunan Kantor DPRD tetap sebesar Rp .79 Miliar tanpa dibuatkan dana cadangan.Walaupun semua fraksi menerima namun beberapa fraksi memberikan catatan terhadap perubahan Perda Dana Cadangan untuk Pembangunan RSUD tersebut.

Fraksi PAN melalui juru bicaranya M.Nur Idris menyampaikan sungguh pun fraksinya menyetujui namun Fraksi PAN tetap mengingatkan agar Pemko hati-hati melakukan pekerjaan dengan sistem tahun jamak (multi year) sangat rentan dengan perkara pidana korupsi.

“Kami setuju pembangunan RSUD dan Kantor DPRD dilakukan dengan sistem pekerjaan tahun jamak atau multiyear. Namun kami minta pemko untuk hati-hati dalaam pekerjaan dan perhatikan aturan hukum agar tidak terkena kasus pidana korupsi” kata M. Nur Idris.

Fraksi PPP melalui juru bicara Uneva Hariyanto meminta Pemko meng ingatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui PDAM. Fraksi Golkar melalui juru bicara Edison Katik Basa  meminta PDAM untuk segera mengguna kan dana penyertaan modal untuk pembelian lahan membuat embung air di Tabek Gadang.

Usai penandatangan nota kesepakatan, Walikota H.Ramlan Nurmatias dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpin an dan anggota DPRD yang sudah mengesahkan Ranperda perubahan perda dana cadangan dan penyertaan modal pada PDAM. Walikota juga menyampai kan terima kasih kepada Banggar yang sudah melakukan pembahasan KUA/ PPAS 2018.

Pada KUA/PPAS 2018 yang disampaikan Walikota disebutkan struktur pendapatan daerah diproyeksikan berjumlah Rp. 607,7 Miliar dengan rincian PAD sebesar Rp. 102 Miliar, Dana Perimbangan Rp. 476,7 Miliar dan Lain PAD sebesar Rp. 28,5 Miliar. Sementara untuk belanja daerah di perkirakan sebesar Rp. 719,7 Miliar dan pembiayaan sebesar Rp. 115,5 Miliar.

Sementara itu,Ketua DPRD Beny Yusrial juga menyampaikan apresiasi kepada segenap anggota DPRD yang telah bekerja siang dan malam dalam membahas berbagai Ranperda yang dibutuhkan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk kepentingan masarakat dan kota Bukittinggi.Dan kerja keras itu sudah dapat ditindak lanjuti sekarang dalam bentuk penandatangani Nota kesepakat an antara DPRD dengan Pemko Bukittinggi.

Kemudian,dengan penandatanganan nota kesepakatan ini,tentunya di harapkan dapat diimplementasikan secara tepat dan sesuai aturan dalam rang ka mewujudkan berdirinya RSUD untuk peningkatan pelayanan kepada masara kat kota Bukittinggi,ujar Beny Yusrial.

Khusus Untuk PDAM Tirta jam Gadang,jelas diharapkan dengan pemba ngunan Embung itu nantinya,tidak ada alasan lagi bagi PDAM untuk mengabai kan pelayanannya kepada masarakat,tambah Beny Yusrial.

Sebelum penutupan paripurna sore itu,Ketua DPRD Beny Yusrial juga  menyampaikan bahwa besok (hari ini Kamis -red) akan dilakukan paripurna dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Peru bahan APBD Tahun 2017. (Edis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here