DPRD Kabupaten Pringsewu, Lampung Belajar ke Kabupaten Solok

0
29
SOLOK,Dekadepos.com
 
 Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), yang dulu disebut Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Zunianto, S.Pd, hari Selasa (31/1), memimpin kunjungan kerja DPRD Pringsewu ke DPRD Kabupaten Solok, untuk saling tukar Informasi seputar Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Kedatangan Pihak DPRD Kabupaten Pringsewu di Kabupaten Solok,  disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupatn Solok, Yondri Samin, SH, MH di Ruang Rapat Utama Paripurna bersama Sekwan DPRD Kabupaten Solok, Si is, SP, MM, Kabag Persidangan, Aznul  Hakim, S.Sos dan Kabag Anggaran, Ruswandi, S.Sos.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, SH, MH, dalam sambutannya memperkenalkan tentang Kabupaten Solok dan DPRD Kabupaten Solok yang dilanjutkan dengan selayang pandang tentang DPRD Kabupaten Solok, baik jumlah anggota dan dari partai mana saja anggota dewan berasal.  Sementara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau dulu Balegda DPRD Pringsewu, Zunianto, S.Pd di dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuannya yakni ingin mempelajari tentang pemerintahan desa atau nagari di Sumatera Barat dan tata cara pemilihan kepala desa.
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan ucapkan terima kasih atas sambutan dan kesediaan DPRD Kabupaten Solok menyambut rombongan DPRD Kabupaten Pringsewu ini. “Kunjungan kami bermaksud untuk bertukar pendapat tentang Produk Hukum yang dihasilkan dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, seperti apa saja produk hukum yang telah dihasilkan DPRD Kabupaten Solok dari UU No. 6 Tahun 2014  tersebut?,” tanya Zunianto.
Wakil Ketua DPRD Yondri Samin, SH, MH menuturkan bahwa Produk Hukum yang sudah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Solok yang bersumber dari Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa adalah Perda tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Perda ini sudah disahkan melalui Paripurna sebagai Perda Inisiatif DPRD dan untuk saat ini sedang dievaluasi oleh Pemerintahaan Provinsi Ujarnya, “Kita berencana untuk menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari ini secara serentak, namun belum dapat dilaksanakan dengan serta merta karena bervariasinya masa jabatan Para Wali Nagari tersebut, untuk itu dibutuhkan proses penyelarasan dengan pemilihan bertahap melalui gelombang-gelombang yang pada akhirnya dapat diselenggarakan pemilihan serentak Wali Nagari yang diperkirakan pada tahun 2026 nanti,” terang Yondri Samin.
Sementara anggota DPRD Pringsewu lainnya, Romansyah, mempertanyakan bagaimana pernyaratan dari pencalonan Wali Nagari atau Pekon yang biasa disebut oleh pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Pringsewu, apakah calon Petahana dan PNS boleh mencalonkan diri sebagai Wali Nagari atau Pekon?. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, SH, MH menjawab bahwa Wali Nagari Boleh untuk mejabat selama 2 (dua) Kali Periode dengan artian para calon Incumbent atau Petahana dapat mencalonkan diri ulang, sedangkan untuk para calon dari kalangan PNS boleh mencalonkan diri dengan syarat mendapatkan izin dari pejabat daerah semisal Bupati ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Pringsewu memohon izin untuk dapat mengadopsi beberapa hal dan pasal dalam PERDA Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari untuk nantinya disertakan dalam Produk Hukum DPRD Kabupaten Pringsewu, karena masih banyaknya masalah yang belum diatur di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti batas usia maksimal, domisili, kualifikasi pendidikan minimal dan lainnya (Ujang Jarbat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here