DPRD Minta Pemprov Cabut Izin 6 Perusahan Tambang di Koto Alam Pangkalan

0
33

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com –

DPRD Kabupaten Limapuluh Kota meminta Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, untuk mencabut izin 6 perusahan tambang yang diizinkan kembali beroperasi di kawasan Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten  Limapuluh Kota.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dihadapan Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, dalam jumpa pers yang digelar diruang pertemuan Ketua DPRD setempat usai sidang paripurna istimewa Peringatan Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota ke 176, Kamis (13/4).

Menurut Safaruddin, sebanyak 35 orang anggota DPRD Limapuluh Kota terdiri dari 8 Fraksi, dalam pandangan umum fraksi menolak diizinkannya kembali 6 perusahan tambang beroperasi di kawasan Koto Alam, Pangkalan.

Bupati Irfendi Arbi bersama ketua DPRD memerikan keterangan pers

“ DPRD Limapuluh Kota meminta Pemprov Sumbar untuk mengkaji kembali izin pengoperasian ke 6 perusahan tambang tersebut. Pasalnya, pasca penutupan sementara setelah peristiwa banjir dan longsor, belum ada kajian terkait keberadaan tambang yang berada di kawasan hutan lindung tersebut. Padahal, sebanyak 64 titik longsor sempat menutup jalan negara Sumbar-Riau. Bahkan, longsor tersebut telah merenggut 6 nyawa manusia akibat tertimbun longsor,” ulas Safaruddin.

Diakui Safaruddin, penolakan DPRD atas diizinkankannya kembali 6 perusahaan tambang tersebut beroperasi, berimbas kepada Ranperda Lingkungan Hidup yang diajukan Pemkab Limapuluh Kota. “ Seluruh fraksi yang ada di DPRD Limapuluh Kota menolak Ranperda Lingkungan Hidup  tersebut. Pasalnya, dalam Ranperda itu tidak disinggung soal mekanisme tambang yang pergunakan bahan peledak atau dinamit. Terkait Ranperda itu, DPRD meminta kepada Pemkab untuk bersinergi dengan Pemprov terkait soal keberadaan tambang di kawasan Koto Alam yang berada di kawasan hutan lindung tersebut,” ujar Safaruddin.

Diakui Safaruddin, seluruh anggota DPRD Limapuluh Kota memberikan dukungan kepada Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan paguyuban warga Kabupaten Limapuluh Kota yakni Gonjong Limo serta tokoh masyarakat Luak Limopuluah yang berencana akan menggugat Pemprov Sumbar, terkait diizinkan 6 perusahan tambang yang berada di kawasan Koto Alam, Pangkalan untuk beroperasi kembali.

“ Secara resmi, DPRD Limapuluh Kota akan melayangkan surat kepada Pemkab Limapuluh Kota dan Pemprov Sumbar, terkait diizinkannya kembali ke 6 perusahan tambang itu beroperasi,” ujar Safaruddin.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi mengatakan Pemkab Limapuluh Kota sudah bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang (UNP) untuk meneliti dan mengkaji terkait diizinkannya 6 perusahan tambang untuk beroperasi kembali di kawasan Koto Alam, Pangkalan.

“ Untuk mengkaji hal tersebut, sudah ada tim khusus yang dibentuk bersama UNP. Nanti, para ahli tambang dari UNP ini akan melakukan penelitian terhadap aktifitas tambang di lokasi tersebut, apakah berimbas negatif kepada lingkungan dan masyarakat di Pangkalan,” ujar Irfendi Arbi.

Sementara itu, warga Koto Alam, Abu Bakar, memprotes keras atas diizinkannya kembali beroperasinya 6 perusahan tambang di Koto Alam, Pangkalan.

“Keberadaan perusahaan tambang itu telah mendatangkan mudharat bagi masyarakat. Apapun alasannya, Pemprov Sumbar harus mencabut izin usaha tambang yang beroperasi di sekitar lokasi perbukitan Koto Alam ini. Karena setiap tahun, daerah ini terjadi banjir dan longsor, dan bahkan pada tahun ini sempat menelan korban jiwa 6 orang tewas tersapu longsor di Kelok 17 Koto Alam,”ujar Abu Bakar.

Tak hanya itu, ulas Abu Bakar, puluhan hektar sawah dan ladang masyarakat, juga rusak berat akibat aktifitas tambang. “Jika hujan tiba, lumpur bekas galian tambang mengalir dan menibum persawahan dan ladang masyarakat.

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar, Darman Sahladi, yang juga putra Kabupaten Limapuluh Kota, ketika melakukan peninjauan pasca bencana banjir dan longsor di Koto Alam, Pangkalan, beberapa waktu lalu mengakui pihaknya setuju izin perusahaan tambang di Koto Alam itu dizabut.

“Saya akan persoalan izin tambang di Koto Alam Pangkalan ini ke DPRD Sumbar,” janji Darman Sahladi. (esa tegar)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here