DUGAAN KONGKALINGKONG PROYEK TTP BAKAL TERKUAK: Sejumlah Pejabat Pemkab dan Pejabat BPTP Sumbar Mulai Dipanggil Jaksa

0
371
Seorang pejabat BPTP Sumbar diperiksa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh, terkait proyek pembangunan TTP Guguak.

PAYAKUMBUH, dekadepos.com –

Dugaan terjadinya praktek kongkalingkong pada proyek pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Guguak yang dibangun di Jorong Padang Sindia, Balubuih, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sepertinya bakal segera terkuak.

Betapa tidak, sejumlah pihak terkait dengan pelaksanaan proyek TTP yang telah menguras dana Pemerintah Pusat senilai hampir Rp 11 Milliar melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumbar dengan sistim multy year pada tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 itu, satu persatu mulai dipanggil atau diundang pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk dimintai keterangan.

Sejauh ini, pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh belum bersedia memberikan keterangan pers atas pemanggilan atau diundangnya sejumlah pihak yang terkait dalam proyek Pembangunan TTP Guguak, yang kini kondisinya tidak terurus itu.

Baca juga : http://www.dekadepos.com/mengguak-dugaan-kongkalingkong-proyek-ttp-di-kabupaten-limapuluh-kota/

 

kantor pusat TTP Guguak kondisinya dibiarkan tak terurus.

Namun yang pasti,  sebelumnya Walinagari Sungai Talang, Mulyadi, mantan Ketua KAN Nagari Sungai Talang, Dartinus Dt. Mantaro, Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Sungai Talang, Edi Syafrianto, Ketua Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Talang, Nanda, mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Limapuluh Kota, Afrizul Nazar, termasuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Limapuluh Kota, Eki Purnama serta pemilik tanah Ed Nawi dan sejumlah rekanan yang terlibat dalam pembangunan fisik dan pengadaan tanaman proyek TTP Guguak tersebut, membenarkan bahwa mereka memang sudah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

“Saya sudah dua kali diundang pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait proyek pembangunan TTP Guguak tersebut, “ungkap Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Limapuluh Kota, Eki Purnama, ketika dihubungi, Jum’at (16/3).

wartawan berusaha mengambil gambar ketika salah seorang pejabat BPTP Sumbar dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Malah, untuk menyikapi adanya dugaan menyimpangan dalam proyek TPP Guguak tersebut, sejumlah pejabat dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumbar, sudah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Hasil pantauan media ini, seorang pejabat dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumbar, Kamis (15/3) juga datang memenuhi undangan Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait proyek pembangunan TTP Guguak ini.

Pria beruban berkaca mata minus yang belum diketahui nama dan jabatannya itu, tampak tengah dimintai keterangan di ruangan Kasi Pidsus. Namun, sayangnya ketika media ini akan melakukan konfirmasi terkait kedatangan pejabat BPTP Sumbar itu, Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Nurtaman, SH, tidak berhasil dihubungi karena sedang tidak ada dikantornya.

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Payakumbuh, Ade Azhari, SH, yang coba dikonfirmasi, juga tidak berhasil ditemui karena menurut petugas piket Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dia sedang tugas luar memberikan pelatihan di SKB Payakumbuh.

Ancam Ambil Tanah Miliknya     

Sementara itu, Ed Nawi mengaku sebagai pemilik tanah lokasi pembangunan TTP Guguak tersebut, ketika dihubungi, Sabtu (17/3) di kediamannya di Ketinggian, Guguak, mengaku akan mengambil kembali tanahnya, karena pihak Walinagari Sungai Talang dan KAN tidak memenuhi janjinya.

Menurut Ed Nawi, sesuai perjanjian dengan Walinagari dan KAN Sungai Talang, tanah miliknya seluas sekitar 2,9 hektar itu bunyinya akan dibangun pabrik kakao dan pabrik jahe. “ Saya mau menyerahkan lahan milik saya ke Nagari karena dibuat perjanjian ketika pabrik kakako dan pabrik jahe sudah jalan, maka keuntungan dari hasil produksi akan dibagi dua. Artinya, separo untuk Nagari dan separo untuk pemilik lahan,” ungkap Ed Nawi.

Namun, pengusaha peternakan ayam cukup terkenal di Kabupaten Limapuluh Kota itu mengaku, perjanjian hitam diatas putih yang dibuat di Notaris Sahrul Nizam, itu tidak berjalan seperti yang diharapkannya.

“ Sejak dibangunnya TTP diatas lahan saya itu, saya benar-benar dirugikan dan malah sibuk dua kali dipanggil Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Untuk itu, saya akan mengambil lahan saya itu kembali,” ujar Ed Nawi sekaligus mengakui tidak ada berhubungan dengan pihak BPTP Sumbar atas dibangunnya TTP di atas lahan miliknya itu. (est)