Hindari Banjir Landa Kapur IX dan Pangkalan, Pengerukan Sungai Harga Mati

0
61

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com –

Tak ada jalan lain. Solusi mengatasi bencana banjir di Kecamatan Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, salah satu cara adalah melakukan pengerukan sedimentasi sungai. Bila hal itu tidak dilakukan, dikhwatirkan banjir akibat luapan sungai akan terus terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota. Hal itu diungkapkan oleh Camat Kapur IX, Andri Yasmen, Senin (10/4) kepada awak media.
Menurut, Andri Yasmen, kondisi sungai sudah lama terlupakan dan tidak terawatt, akhirnya ketinggian sedimentasi yang mengakibatkan penyempitan aliran sungai melebihi tinggi jalan. Sehingga hujan dengan intensitas lebat dalam waktu hitungan menit, air sungai sudah meluap menggenangi jalan di Kapur IX.
“Akibat tingginya sedimentasi, menyebabkan batang Kapur mendangkal. Kemudian juga membuat sungai menyempit. Sehingga salah satu solusinya adalah dilakukan pengerukan sedimentasi aliran batang Kapur. Sehingga air yang datang dari hulu dengan debit besar saat hujan bisa tertampung,” harap Andri Yasmen.

 

Pendangkalan Sungai Batang Kapur mengkhawatirkan

Menurutnya, pendangkalan dan penyempitan aliran sungai akibat banyaknya sedimentasi terlihat jelas di aliran Batang Kapur tepat di Nagari Durian Tinggi dan Sialang. Bahkan, ketinggian sedimentasi sudah melebihi jalan, sehingga hujan sedikit saja air sudah menggenangi jalan,” terang Camat.
Kondisi itu, menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Kapur IX terutama yang tinggal dekat aliran sungai. Apalagi, melihat kejadian banjir besar yang terus berulang sejak dua tahun terakhir. Bila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka tidak mustahil banjir akan terus berulang menghantam dua kecamatan itu.

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, juga sudah menyebut bahwa akibat mendangkalnya aliran sungai yang bermuara ke waduk PLTA Koto Panjang, membuat aliran sungai tidak bisa menampung air dengan jumlah besar.

“ Salah satu cara agar banjir tidak berulang setiap tahun adalah dengan pengerukan sedimentasi diberbagai aliran sungai yang menuju ke PLTA. Bahkan waduk PLTA Koto Panjang juga harus dilakukan pengerukan agar aliran air menuju waduk bisa lancar, “ ungkap Bupati Irfendi Arbi.
Kedepan, harap Bupati Irfendi Arbi, Pemerintah Provinsi Sumbar dan Provinsi Riau, serta Balai Sungai  kedua wilayah harus kerjasama mengatasi persoalan ini.  “ Sistem buka tutup pintu waduk di PLTA perlu lebih jelas lagi. Selain itu, pengerukan PLTA Koto Panjang juga sangat perlu dilakukan, agar bencana tidak berulang di Kabupaten Limapuluh Kota,” harap orang nomor satu di Luak Limo Puluah itu beberapa waktu lalu ketika melihat air di waduk PLTA Koto Panjang, pasca banjir.

             3 Kali Surati Balai Sungai
Sementara itu Walinagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Ardi Ekis, mengaku bulan Agustus dan Oktober 2016 lalu, sebelum banjir menghantam Kabupaten Limapuluh Kota sudah menyurati Balai Sungai di Padang untuk melakukan pengerukan sedimentasi dan normalisasi sungai.

Kemudian pasca banjir lalu, Walinagari juga kembali menyurati Balai Sungai di Padang untuk minta izin pengerukan sedimentasi dialiran batang Kapur. Kemudian juga menyurati terkait minta pemasangan Baju Baronjong disepanjang 9 KM aliran Batang Kapur.

“Kita sudah tiga kali menyurati Balai Sungai di Padang. Karena kita melihat akibat sedimentasi membuat sungai menyempit dan berubah alirannya. Salah satu solusinya adalah pengerukan dan normalisasi sungai,” jelas Ardi Ekis.

Dia menyebut, dampak dari menyempitnya aliran sungai, membuat banjir berulang. Sehingga menjadi kekhwatiran sekaligus ketakutan bagi masyarakat Durian Tinggi dan Sialang. Bahkan, persoalan normalisasi dan pengerukan sungai juga sudah disampaikan Walinagari kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
“Kita sudah sampaikan persoalan ini kepada Gubernur. Kemudian kita juga sudah mendampingi Balai Sungai meninjau Batang Kapur. Mudah-mudahan pengerukan dan normalisasi batang Kapur bisa dilakukan sebelum datang musim penghujan,” harap Walinagari.
Karena aliran batang Kapur sudah beralih dan merambah ketanah warga, jika dilakukan normalisasi sungai, sebut Walinagari, pihak nagari sudah duduk bersama dengan niniak mamak serta masyarakat untuk membicarakan serta mencari solusi. “Intinya masyarakat sudah sepakat dan setuju, tidak ada masalah,” sebutnya. (esa tegar)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here