Kajari Pasbar Wanti-Wanti Dalam Penggunaan Dana Desa

0
52
Bupati Syahiran bersama Kajari Teguh Wibowo saat sosialisasi pengawasan Dana Desa di Auditorium kantor Bupati Pasbar Kamis, (24/8/2017). (sutan rajo ameh)

PASBAR, dekadepos.com-

Saat ini Kabupaten Pasaman Barat gencar-gencarnya melakukan pemerataan pembangunan, salah satunya dengan pemekaran nagari. Dengan alasan itu pula, walinagari di Pasbar bisa saja terjerat hukum dalam penggunaan anggaran tersebut.

Nagari di Pasbar saat ini mencapai 92 nagari yakni 72 nagari pemekaran atau nagari persiapan dan 19 nagari induk. Untuk mengamankan penggunaan dana desa tersebut, kejaksaan negeri Pasbar langsung melakukan pengawasan.

Hal tersebut,disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Pasbar, Teguh Wibowo di hadapan Bupati Pasbar H. Syahiran dan 92 walinagari, di auditorium kantor bupati setempat Rabu (23/8/2017) dalam Sosialisasi Penggunaan dana Desa dan Pengawasan TP4D. Dia menegaskan, dalam bekerja terutama walinagari agar hati- hati dan harus berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jangan tergiur dengan godaan dunia ketika ada anggaran di nagari atau desa.

“Saya tekankan di sini, walinagari harus bekerja dengan ikhlas. Jangan tergoda dengan apa yang sedang dijalani. Kesalahan bermula ketika adanya godaan, baik internal maupun eksternal,”papar Teguh Wibowo.

Kata dia,dana desa merupakan proyek pembangunan nasional yang harus dikawal oleh kejaksaan. Baik ada atau tidaknya permintaan pengawasan. Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tetap melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada walinagari atau perangkat desa.

“Kami akan mengawal serta mengawasi pengelolaan dana desa. Pengawalan dan pengawasan ini sebagai bentuk antisipasi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa,” kata Teguh Wibowo.

Dari hasil monitoring, menurut dia  banyak perangkat desa atau nagari yang belum paham tentang pengelolaan dana desa, sehingga ditakutkan akan tersangkut dengan hukum. Selain itu juga, bagaimana penyusunan rencana pembangunan menggunakan dana desa. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Nantinya, tim akan memberikan bagaimana pengelolaan dana desa yang benar, mulai dari Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan lainnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Sosialisasi akan dilakukan serentak oleh tim TP4D Kejaksaan se-Indonesia. Kita juga mengimbau agar walinagari menggunakan ‎dana sesuai aturan dan jangan sampai dikorupsi. Karena, Pemerintahan Presiden Jokowi membangunan dari pinggiran, yakni dari desa. Dengan itu, jangan disalahgunakan dana desa tersebut,” tegasnya.

Bupati Pasbar H. Syahiran mendukung penuh apa yang dilakukan oleh kejaksaan negeri. Karena, anggaran di nagari tidak sedikit, sehingga penyimpangan berpeluang besar terjadi. Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasbar untuk memberikan pemahaman kepada walinagari agar tidak terjerat hukum dalam kasus penggunaan dana desa sudah sangat bagus.a

“Kegiatan ini bukan menakut-nakuti, sebab walinagari masih banyak yang belum paham tentang penggunaan dana tersebut. Jangan nanti walinagari terjerat kasus hukum karena salah guna anggaran dana desa ini.  Baik walinagari nagari induk maupun walinagari nagari persiapan harus ikuti kegiatan ini dengan baik. Karena saya ingin di masa pemerintahan saya ini, tidak ada satupun walinagari yang terjerat kasus hukum soal penggunaan dana nagari, malu kita,”harap Syahiran mengakhiri.(sutan rajo ameh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here