Kapolres Bukittinggi AKBP Arly Jembar: “ Dugaan Pencemaran Nama Baik Walikota Ramlan Nurmatias akan Ditindaklanjuti”

0
204

Bukittinggi.Dekadepos.com

Kapolres Kota Bukittinggi AKBP.Arly Jembar Jumhana akan menindak lanjuti laporan Walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias terkait pencemaran nama baiknya melalui SMS yang dikirimkan Orang TaK Dikenal (OTK) dan melaporkan nya secara resmi ke Polres Bukittinggi, Senin lalu (15/5)

“Kita dari Polres akan menindak lanjuti laporan Pak Walikota itu, dan kita akan gelar perkara di Polres”,ujar Arly Jembar Jumhana kepada Dekadepos.com menjelang Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD.Selasa (16/5) kemaren

Pada gelar perkara itu, kita akan pelajari isi SMS,kemudian mengambil keterangan beberapa saksi yang tahu dengan isi SMS itu,dan setelah itu kita akan tetapkan pasal yang akan ditetapkan,ungkap Kapolres.”Dan yang pasti laporan Pak Wali itu akan kita tindak lanjuti dan akan kita usut tuntas,”tambahnya.

Laporan Walikota Bukittinggi H.Ramlan Nurmatias ke Polres Bukittinggi Senin (15/5) didampingi Kabag Hukum dan kabag Humas terkait pencemaran nama baiknya melalui SMS,dan terbit dibeberaa media cetak dan Online me munculkan beragam pendapat.Ada yang prihatin akan peristiwa yang dialami walikota itu dan ada juga yang memberikan berbagai saran pendapat.Namun ada juga mengatakan walikota melapor ke polres itu bagian dari pengalihan isu tentang pembangunan rumah Dinas Walikota.

Dekadepos.com  yang mengkomfirmasikan kepada Kabag Humas pemko Bukittinggi,Yulman secara tegas dia mengatakan,Tindakan Walikota Ramlan Nurmatias melapor ke polisi terkait dugaan pencemaran nama baik atas dirinya melalui SMS gelap, bukanlah dimaksudkan untuk pengalihan isu dari persoalan pembangunan rumah dinas kepala daerah.

Laporan ke pihak berwajib yang telah disampaikan walikota pada Senin sore (15/5) di Mapolres Bukittinggi,murni tuntutan terhadap fitnah yang telah disebarkan orang tak dikenal  terhadap diri walikota. Melalui short message service (SMS),Walikota  Ramlan Nurmatias  difitnah telah berbuat asusila deng an seorang warga Birugo dan dikaitkan dengan pelantikan Kepala Dinas Keseha tan Kota Bukittinggi Yandra Verry. Ramlan diisukan melantik kepala DKK tersebut karena takut perbuatan asusila dengan warga Birugo terbongkar .

“Persoalan rumah dinas walikota sudah sesuai aturan dan ketentuan dan tidak perlu ditutup-tutupi, sedangkan kasus yang dilaporkan walikota ke polisi itu terkait pencemaran nama baik, jadi sama sekali bukan pengalihan isu,” tegas Yulman.

Menurut Yulman, Jika sebelumnya Pak Wali beberapa kali dihujat di me dia massa ataupun melalui media sosial seperti dituding macam-macam, wali kota menanggapi hal itu biasa saja,karena sudah resiko selaku pejabat politis. Tapi, ketika dirinya difitnah telah berbuat asusila,tentu tidak bisa ditolerir kare na sudah mencemarkan nama baik pribadi pak Wali, keluarga dan juga masyarakat.

Artinya, walikota juga manusia biasa yang punya keluarga dan lingkung an. Apalagi Walikota Ramlan Nurmatias juga seorang ninik mamak pemangku adat dalam kaumnya. Karenanya merasa sangat tersinggung jika dirinya difit nah telah berbuat tidak sesnonoh dan SMS yang mengisyukan hal itu ternyata juga disebarkan ke berbagai pihak di Bukittinggi, termasuk DPRD.

“Jika tudingan menerima uang suap Rp320 juta terkait pelantikan kepa la DKK masih mungkin masih bisa diterima pak Wali, tapi kalau sudah menyang kut harga diri,pak walikota juga punya hak untuk menuntutnya secara hukum ” ujar Yulman.

Untuk itu,Yulman selaku Juru bicara Pemko Bukittinggi itu mengimbau semua pihak agar langkah jalur hukum yang dilakukan Walikota Ramlan Nurma tias atas fitnah terhadap dirinya hendaklah disikapi secara positif. Siapapun ber hak melindungi dirinya dan mendapatkan pelayanan terhadap tuntutan hukum ,  karena Indonesia memang negara hukum. Dengan begitu, diharapkan pihak kepolisian segera dapat mengungkap tokoh di balik beredarnya SMS yang berisi fitnah terhadap walikota Bukittinggi itu.tambahnya. (Aldo/Edis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here