KASUS PROYEK POKIR DI PASBAR, PINTU MASUK UNGKAP ‘PERMAINAN’ POKIR DI LUAK LIMOPULUAH

0
351
Ketua LSM Lidik Krimsus, Rothman Uchok Silitonga dan aktifias LSM TOPAN RI, Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo, dalam diskusi terbatas di Balai Wartawan Luak Limopuluah, bahas adanya 'permainan' pada proyek pokir

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com-

Keberhasilan aparat Polres Pasaman Barat mengungkap dugaan penyalahgunaan proyek pokok pikiran (pokir) melibatkan oknum DPRD Pasaman Barat berinitial AJ dengan oknum rekanan berinitial JKR, menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum Polres Limapuluh Kota dan Polres Kota Payakumbuh atau Kejaksaan Negeri Payakumbuh, untuk mengungkap adanya dugaan ‘permainan’ terkait pelaksanaan proyek pokir yang terjadi di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Pasalnya, aroma busuk adanya dugaan kongkalingkong terhadap pelaksanaan proyek pokir melibatkan oknum DPRD, rekanan dan oknum pejabat di lembaga atau dinas yang mengelola pokir tersebut, sudah lama menjadi gunjingan masyarakat, utamanya kalangan rekanan karena ada permainan fee 10-20 persen terkait proyek pokir tersebut.

Ketua LSM Lidik Krimsus RI, Rothman Uchok Silitonga

Hal itu diungkapkan dua aktifis Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dari TOPAN-RI Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo, dan LSM Lidik Krimsus RI, Rothman Uchok Silitonga dalam diskusi terbatas dengan sejumlah wartawan di Balai Wartawan Luak Limopuluah, Rabu (4/10).

Menurut Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo, dan Rothman Uchok Silitonga, pokir seharusnya dipahami sebagai penjaringan aspirasi oleh anggota DPRD saat melakukan reses. Akan tetapi sangat disayangkan, pokir ini berbeda pemahaman oleh oknum DPRD.

“Artinya, ada oknum DPRD menjadikan pokir untuk mengeruk keuntungan guna memperkaya dirinya, baik dengan cara mengerjakan proyek atau menentukan rekanan untuk mendapatkan fee dari proyek pokir tersebut,” ujar Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo, dan Rothman Uchok Silitonga mensinyalir.

Diakui Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo, dan Rothman Uchok Silitonga, pada hakekatnya, pokir yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh sangat membantu sekali untuk memacu pembangunan di daerah. Artinya, aspirasi masyarakat bisa diusulkan oleh anggota DPRD lewat dana pokir ini.

“Tetapi yang terjadi, pokir dijadikan sebagai ‘proyek’ bagi oknum DPRD untuk memperkaya pribadinya. Dan, sudah sepatutnya, dugaan tindakan gratifikasi yang dapat merugikan keuangan negara ini diwaspadai dan dihentikan,” ujar Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo, dan Rothman Uchok Silitonga.

Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo, dan Rothman Uchok Silitonga juga menyatakan, permainan proyek pokir ini melibatkan rekanan, oknum DPRD dan oknum lembaga atau dinas dimana proyek pokir itu ‘dititipkan’.

Aktifis LSM TOPAN-RI, Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo

“ Modusnya, membuat kesepakatan antara ketiga pihak tersebut dan kemudian barulah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada rekanan, dengan catatan memberikan fee proyek untuk oknum DPRD yang terlibat pekerjaan proyek pokir tersebut,” ungkap Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo, dan Rothman Uchok Silitonga.

Ditegaskan Saipul Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo, dan Rothman Uchok Silitonga, dengan berhasilnya Polres Pasaman Barat menangkap oknum DPRD dan rekanan dalam kasus penyalahgunaan proyek pokir di DPRD di daerah itu, tentunya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengungkap kasus pokir yang diduga terjadi dikedua daerah ini. (est)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here