KUNJUNGAN KERJA KOMISI A&B DPRD PAYAKUMBUH KE DPRD KABUPATEN BANTUL , Pedagang Tradisional Diberi Kemudahan Modal Usaha Melalui Dana Bergulir

0
37

DJOGJAKARTA, Dekadepos.com

Usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke pemko Yogyakarta, Komisi A dan B DPRD Kota Payakumbuh melanjutkan kunker ke DPRD Kabupaten Bantul. Banyak hal yang ingin diketahui dan dipelajari dalam kunker tersebut, termasuk soal regulasi dan sektor pariwisata. Sepetri apa?

Usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemko Yogyakarta, Komisi A dan B DPRD Payakumbuh yang dipimpin Ketua DPRD, Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bantul, Jum’at (25/11).

Dalam pidatonya, ketika disambut Komisi B DPRD Kabupaten Bantul, Ketua DPRD Payakumbuh, Yendri Bodara Dt. Parmato Alam, mengatakan bahwa, kunker ke DPRD Kabupaten Bantul ini selain ajang silaturahmi dan tukar informasi, sekaligus untuk mendalami terkait kebijakan pemerintahan Kabupaten Bantul, untuk dapat diaplikasikan di Kota Payakumbuh.

“ Hasil kunjungan kerja ini nantinya, akan kami terapkan di Kota Payakumbuh sebagai upaya membangun daerah,” ungkap Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dalam pidato sambutannya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bantul, Widodo, kepada rombongan Komisi A dan B DPRD yang merima rombongan Komisi A dan B DPTD Payakumbuh menyatakan, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, pemkab Bantul bersama-sama dengan DPRD memiliki komitmen untuk membangun wilayah pasar tradisonal.
“ Setiap tahun, anggaran pembangunan infrastruktur pasar, terus mencapai Rp20 M sampai Rp40 M setiap tahun,” sebut Widodo sekaligus mengaku kondisi pasar di kabupaten Bantul sangat baik dan hal itu dibuktikan tidak ditemukannya lagi kondisi pasar yang bocor dan becek.

Widido juga mengatakan, pemkab Bantul tak hanya meningkatkan pembanguan sarana dan sarana fisik pasar saja. Malah, dukungan modal usaha bagi pedagang melalui dana bergulir terus ditingkatkan.

Pada kesempatan itu, Widodo juga menyinggung soal keberadaan toko-toko modern seperti Indomart dan Alfamart yang keberadaannya terus menjamur dan dapat mengancam keberadaan pedagang tradional di Kabupaten Bantul.

“ Pemerintah Kabupaten Bantul membatasi pendirian ritel modern ini, karena keberadaannya dapat mengancam dan mematikan pedagang tradisonal. Untuk itu, ada pembatasan izin bagi toko-toko modern tersebut, “sebut Widodo.

Pada kesempatan itu, Widido yang didampingi sejumlah kepala SKPD Kabupaten Bantul, juga mengekpos sektor pariwisata kabupaten Bantul yang mampu memberikan hal positif terhadap ekonomi masyarakat dan daerah setempat.

“Untuk mendukung sektor pariwisata, Kabupaten Bantul punya 37 desa wisata yang menarik untuk dikujungi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegera, seperti kawasan wisata bagian Selatan Kabupaten Bantul, merupakan wilayah pesisir yang termasyur dengan wisata baharinya. Dari sektor industri, Kabupaten Bantul didominasi oleh industri kerajinan mikro dan kecil, seperti kerajinan gerabah dan kerajinan batik,” sebut Widodo.

Dalam kesempatan tanya jawab, anggota Komisi A dan B DPRD Payakumbuh, seperti Ahmad Ridho, Maharnis Zul, Ahmad Zifal dan Heri Iswandi Dt.Monti, Edwar DF, berkesempatan mempertanyakan tentang pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Regional Kabupaten Bantul, dengan tujuan mencoba memperbandingan keberadaan TPA Regional yang ada di Kota Payakumbuh.

Namun, sayangnya, karena keterbatasan waktu karena kunjungan kerja dilakukan pada hari Jum’at, Komisi B DPRD Kabupaten Bantul tidak secara detil menjelaskan keberadaan TPA Regional tersebut.

“ Pada kesempatan lain, kita akan coba mendalami keberadaan TPA regional ini pada daerah lain. Tujuannya, untuk mencari tahu sistim pengelolaan TPA milik Pemerintah Propinsi yang ada di ada di daerah Kabupaten atau kota itu, “ sebut Syafrizal dan Aribus Madri berkomentar usai kunker ke DPRD Kabupaten Bantul. (ds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here