LAGI, WARGA BLOKIR JALAN RTH BENDUNGAN TALAWI

2
791
Aspirasi tak disikapi pemko, warga segel jalan menuju Ruang Terbuka Hijau Bendungan Talawi

PAYAKUMBUH, dekadepos.com –

Tak puas dengan sikap Pemko Payakumbuh yang tak mengubris tuntutan mereka, puluhan warga mengaku sebagai pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan proyek normalisasi Batang Lamposi, kembali memblokir jalan menuju Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bendungan Talawi yang terletak di Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Ompang Tanah Sirah, Kenagarian Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sabtu (16/9).

Jika dulu, pemblokiran jalan dengan cara memagar dan menyegel dengan spanduk bertuliskan; Tanah ini Diblokir/Disegel Warga, Karena Ganti Rugi Belum Tuntas. Namun, kali ini pemblokiran itu lebih tegas melibatkan advokat dan kosultan, Faisal Munir,SH dan rekan.

Jpeg

Dilarang memasuki/merusak/menguasai sesuai pasal 167 KUHP 551, KUHP 835. Tanah ini dibawah penguasaan kantor avokat dan konsultan Faisal Munir,SH. Demikian spanduk yang dipajang di lokasi tersebut sebagai bentuk perlawanan pemilik tanah atas tindak semena-mena pemko yang telah mencaplok tanah milik warga untuk pembangunan jalan inspeksi sepanjang aliran Batang Lamposi sampai ke RTH Bendungan Talawi, tanpa memberi ganti rugi seperserpun kepada pemilik tanah.

“ Tak ada jalan lain, kami terpaksa memblokir jalan menuju RTH Bendungan Talawi ini, karena pemko Payakumbuh telah merampas tanah warga tanpa memberikan ganti rugi kepala pemilik tanah, “ ujar ketua kolompok aksi, Zainal Sani, kepada wartawan saat berlangsungnya aksi pemblokiran.

Seperti diberitakan sebelumnya, sedikitnya 19 orang warga sebagai pemilik tanah, 4 orang diantaranya sudah memiliki sertifikat, telah dirugikan atas pembangunan proyek jalan normalisasi Batang Lamposi tersebut. “ Kami menuntut Pemko Payakumbuh untuk membayar ganti rugi atas tanah kami yang terpakai untuk pembangunan jalan dipinggir Batang Lamposi ini, “ ujar Zainal Sani didampingi Ismail Muhktar dan puluhan orang pemilik tanah yang turun ke lokasi saat melakukan aksi pemblokiran jalan.

Dulu, ulas Zainal Sani, sewaktu pembangunan normalisasi Batang Lamposi akan dimulai, pemko meminta izin kepada para pemilik tanah untuk diizinkan memakai tanah mereka hanya untuk melewatkan alat berat atau material proyek. “Namun, tanah warga yang dijanjikan hanya akan dipakai untuk melewatkan alat berat dan material proyek, diam-diam dirampas oleh Pemko untuk pembangunan jalan pada sisi kanan dan kiri aliran Batang Lamposi tersebut, tanpa pernah meminta persetujuan para pemilik tanah,” ujar Zainal Sani.

Diakui Zainal Sani, atas sikap semena-mena Pemko yang telah mencaplok tanah milik warga, mereka mengaku sangat dirugikan karena tidak dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut untuk berkebun dan bersawah.

“Kami telah melayangkan surat pengaduan kepada Ketua DPRD Payakumbuh, meminta keadilan kepada Pemko untuk menganti rugi tanah kami yang terpakai untuk pembangunan jalan disepanjang aliran Batang Lamposi tersebut, “ ujar Zainil Sani.

Sebelumnya juga telah diberitakan, seorang pemangku adat bernama Nurwarzir Dt. Panduko Simarajo Nan Kuniang, juga melakukan protes kepada Pemko Payakumbuh karena telah mencaplok tanah milik kaumnya untuk pembangunan RTH Bendungan Talawi.

“ Sebagian tanah pembangunan RTH adalah tanah milik kaum Pasukuan Mandahiliang Mudiak dibawah payuang Datuak  Paduko Simarajo Nan Kuning. Terkait pembangunan RTH di lokasi tersebut, Pemko tidak pernah meminta izin kepada kami. Malah pemko main serobot saja tanpa meminta persetujuan pemilik tanah,” ujar Nurwarzir Dt. Panduko Simarajo Nan Kuniang.

Diakui Nurwarzir Dt. Panduko Simarajo Nan Kuniang, sebelum pembangunan RTH itu dilaksanakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemko untuk melakukan pembicaraan. Namun, herannya, Pemko Payakumbuh tetap melaksanakan pembangunan RTH tersebut tanpa musyawarah.

“ Kaum pasukuan Mandahiliang Mudiak dibawah payuang Datuak  Paduko Simarajo Nan Kuning sudah melakukan pencegahan atau protes dilahan tersebut dengan cara memasang spanduk, namun tak ditanggapi oleh Pemko,” ungkap Nurwarzir Dt. Panduko Simarajo Nan Kuniang.

Sementara itu terkait muncul protes dari warga atas tanah yang terkena pembangunan normalisasi Batang Lampisi itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Payakumbuh, Muslim, pernah menyatakan kepada wartawan bahwa, Pemko melakukan pembangunan RTH sesuai dengan tata ruang. Karena, lahan bekas sungai lama disebelah bendungan Talawi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Sungai, dimana dijelaskan bahwa alur sungai lama dikuasai negara dan jadi aset negara dan daerah.

“Jadi, kita membangun RTH di atas bekas alur sungai. Dimana sungai lama itu kita timbun untuk membangun bendungan Talawi, dan bendungan itu tanahnya kita ganti rugi kepada masyarakat. Sementara untuk bekas aliran sungai itu, sesuai PP 38 tentang sungai, itu jadi aset negara dan daerah,” jelas Muslim saat itu. (esha tegar)

 

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here