Maharnis Zul : Jauhi Praktek Balas Jasa dalam Rekruitmen Pimpinan OPD

0
38

PAYAKUMBUH, Dekadepos.com

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh, Maharnis Zul, dengan tegas meminta kepada Plt. Walikota Payakumbuh Priadi Syukur, untuk menjauhi praktek balas jasa dan menjauhi kedekatan primodialisme dan kedekatan organisasi dalam retrutmen pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemko Payakumbuh. Artinya, pejabat yang direkrut, betul-betul sesuai antara kemampuan dengan jabatan yang akan diembankan kepadanya.

Ketegasan itu, ulas Maharnis Zul, merujuk kepada Nawacita ke 6 Presiden RI Yokowi tentang revolusi karakter bangsa yang merubah secara cepat cara pandang, sikap, prilaku yang berorentasi pada kamajuan, sehingga bangsa Indonesia sanggup berkompetisi dengan bangsap-bangsa lain.
Selain menyorot soal rekrutmen OPD, Maharnis Zul juga menyarakan kepada Plt. Walikota, Priadi Syukur, agar pendataan masalah sosial terkait Kartu Indonesia Pintas (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), hendaknya betul-betul mengacu kepada keluarga yang menyandang masalah sosial.

“ Masih terdengar komentar miring, ada yang patut dapat tapi tidak dapat. Ada patut tidak mendapat tapi mendapat. Mungkin saja komentar itu karena kecemburuan sosial, tapi mungkin juga ada benarnya. Pesan Fraksi Partai Golkar, tolong jauhi hal-hal yang tidak wajar,” tegas Maharnis Zul.
Pada kesempatan itu Maharnis Zul juga menyorot pengembangan sektor pariwisata dan Budaya Daerah Kota Payakumbuh yang perlu kajian yang mendatangkan keuntungan bagi daerah.

“ Baru-baru ini, kita Bagodang atau Barolek Godang. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga itu bukan main ramainya. Bagodang itu hanya sesaat, beberapa hari saja. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah tempat wisata yang parmanen, menyenagkan, manarik dan sekaligus bisa mengdatangkan keuntungan. Untuk itu, beberapa objek wisata yang telah ada, namun perlu kita tumbuhkembangkan yang baru. Jika diperlukan, kita besinergi dengan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Limapulih Kota dalam mengelola sektor pariwisata dan budaya untuk meningkatan pendapatan bagi daerah dan masyarakat,” pungkas Maharnis Zul.

Menjawab saran dan kritikan yang disampaikan Fraksi Partai Golkar, Plt. Walikota Payakumbuh, Priadi Syukur mengaku bahwa, terhadap pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eslon II akan dilakukan seleksi terbuka. Sedangkan pengisian untuk jabatan administrator dan pejabat pengawas (eslon III dan IV) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2002.
“Sementara terkait kebutuhan objek wisata untuk memberikan suasana rileks kepada masyarakat, dapat dijelaskan bahwa pemko melalui Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga berusaha meningkatkan kinerja dengan menitikberatkan kepada peningkatan sektor pariwisata, “ pungkas Priadi Syukur. (Esha Tegar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here