Mahasiswa Unand Demo Kasus SPJ Fiktif Dinas Prasjaltarkim

0
28

PADANG,Dekadepos.com

Kasus dugaan korupsi SPJ Fiktif yang terjadi di Dinas Prasarana, jalan, tata ruang dan permukiman Provinsi Sumatera Barat yang merugikan negara 43 milyar kembali mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa. Korupsi ini diduga dilakukan dalam proyek pembebasan tanah dan pembangunan jalan samudera kota Padang dan pembangunan fly over duku di Padang Pariaman.

Perhatian ini diwujudkan dalam bentuk aksi unjuk rasa yang dilakukan pada hari Jumat 10 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wib di halaman kantor DPRD Sumbar, Padang. Aksi dilakukan oleh mahasiswa dari Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM PK) Fakultas Hukum Univ. Andalas dengan jumlah sebanyak 11 orang dengan koordinator lapangan Diki Rafiq. Sementara itu Pihak DPRD Sumbar yang hadir menemui massa diantaranya Kabag Humas Jon Lizar. Meskipun jumlah massa tidak banyak namun tuntutan yang disampaikan dalam terik matahari siang itu sangat padat dan bermakna. Tuntutan itu antara lain meminta agar DPRD Sumbar melakukan fungsi pengawasan kepada Gubernur dengan meminta laporan penggunaan APBD 2013, 2014 dan 2015 serta meminta KPK melakukan supervisi terhadap kasus pengadaan lahan bermotif SPJ fiktif tsb.
AddTextToPhoto_10-3-2017-6-41-12

AddTextToPhoto_10-3-2017-6-41-54

Diki Rafiq (Korlap aksi) dalam orasinya mengatakan bahwa sebelum ini Lam PK telah bergabung dengan Koalisi Masyarakat Sipil dalam unjuk rasa di Kantor Kejati Sumbar menuntut kasus ini diusut tuntas. Saat itu sudah ada pernyataan sikap dari Kajati akan mengusut kasus ini, tetapi ternyata kasus ini dilimpahkan ke Bareskrim Polri, sehingga titik temunya semakin tidak jelas.

Lebih lanjut Diki Rafiq mengatakan Lam PK meminta kepada DPRD melakukan pengawasan dan mendorong agar korupsi ini diusut oleh KPK.

“Kasus ini seperti bola liar, jumlahnya sangat besar 43 milyar, tentu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Kami menilai bahwa lebih baik KPK yang mengusut kasus ini agar lebih cepat dan tuntas,” tegasnya.

Mahasiswa Hukum Unand angkatan 2013 ini terlihat bersemangat menyampaikan orasinya meskipun cuaca di halaman gedung DPRD sangat terik. “PPATK memberikan informasi aliran dana korupsi ini ke Bareskrim Polri, sehingga Kejati Sumbar mengambil sikap untuk mensupervisi kasus ini ke Bareskrim. Hal ini tentu memperlambat kasus ini terungkap dan seolah-olah dilempar ke sana kemari,” tutupnya.

Sementara itu Jon Lizar (Kabag Humas DPRD Sumbar) yang hadir menemui peserta aksi mengatakan bahwa semua komponen masyarakat Sumbar termasuk DPRD mendorong agar kasus ini diusut tuntas karena merugikan negara LK 43 milyar.

“Dilihat dari informasi yang beredar, pengusutan kasus ini telah berjalan dengan baik karena lembaga negara seperti PPATK, BPK, Bareskrim Mabes Polri telah berkoordinasi mencari titik terang untuk menuntaskannya”, lanjutnya.

Jon Lizar juga mengatakan bahwa DPRD mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan juga mendorong agar kasus dugaan korupsi ini diusut dengan tuntas, karena tidak ada yang kebal hukum di negara ini.

“Pengusutan kasus ini kita percayakan kepada aparat penegak hukum, biarkan mereka bekerja secara profesional. Masyarakat bisa melakukan pengawasan dan mendorong agar diselesaikan dengan tuntas,” tutup Jon Lizar.

Kasus dugaan korupsi SPJ Fiktif sebesar 43 milyar yang terjadi di Dinas Prasjaltarkim Sumbar telah menarik perhatian banyak kalangan di Sumbar. Lsm, Koalisi Masyarakat sipil dan kelompok mahasiswa terus mengkaji dan mengawasi serta mendorong agar kasus ini diusut tuntas. Pada Februari yang lalu aksi unjuk rasa juga telah dilakukan di Kantor Kejati Sumbar oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar menuntut agar Kejati mengusut kasus ini.(ZUL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here