Mengguak Dugaan Kongkalingkong Proyek TTP di Kabupaten Limapuluh Kota

0
659
kantor pusat TTP Guguak kondisinya dibiarkan tak terurus.

 

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com –

Program Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian RI untuk membangun Taman Teknologi Pertanian (TTP) guna  meningkatkan inovasi teknologi di daerah, untuk menarik minat pemuda tani masuk di sektor pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, khusus di Kabupaten Limapuluh Kota dipastikan terancam gagal.

Pasalnya, proyek pembangunan TTP yang telah menguras dana pemerintah pusat melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumbar senilai hampir Rp 11 Milliar dengan sistim multy year tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 dibangun di Jorong Padang Sindia, Balubuih, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, kini nasibnya terkatung-katung tak menentu karena tersangkut persoalan tanah.

Tak hanya itu, meskipun seluruh fasilitas fisik bangunan termasuk sarana pendukung serta perbanyakan bibit kakao unggul, display teknologi perbaikan teknologi budidaya kakao, teknolosi budidaya jeruk, teknolosi budidaya buah naga, teknologi budidaya tumpangsari diantara kakao dan teknologi budidaya tumpangsari diantara jeruk  serta peternakan sapi dan itik sudah rampung dikerjakan, namun sampai saat ini keberadaan TTP tersebut belum diserahterimakan oleh pihak BPTP Sumbar kepada Pemkab Limapuluh Kota.

Hasil pantauan media ini di lokasi, tidak jelas dan terkatung-katungnya nasib keberadaan TTP Guguk, akibat persoalan tanah yang sedang bermasalah dengan pemilik tanah, sejumlah bangunan permanen baik kantor pusat Kegiatan Pengembangan Teknologi, rumah produksi pengolahan hasil kakao dan rumah produksi pengolahan hasil ubi kayu, jahe dan kelapa serta rumah produksi pengeringan ultra violet, termasuk sejumlah mesin-mesin produksi serta fasilitas lainnya dibiarkan tak berfungsi sebagaimana mestinya.

Tak hanya itu, bahkan akibat tidak terurusnya TTP Guguak tersebut, sejumlah tanaman percontohan seperti tanaman merambat sudah menjalar menutupi ke kebangunan.

Ketika media ini mencoba mencari tahu apa yang menjadi penyebab dibiarkannya TTP Guguak itu terlantar, warga setempat tidak mengetahuinya. Namun yang jelas, saat ini tidak ada aktifitas atau kegiatan di lokasi TTP. Kecuali, ada seorang petugas bernama Buk Nur yang ditugaskan oleh pihak PBTP Sumbar untuk menggelola TTP Guguak ini, namun saat ini dia sedang pergi ke Solok.

Diduga Masalah Tanah

Informasi yang dikumpulkan menyebutkan bahwa, tidak berfungsinya TTP Guguak berat dugaan karena persoalan tanah yang sedang bersengketa dengan pemilik tanah yang meminta tanahnya dikembalikan, karena perjanjian atau kesepakatan bagi hasil yang dijanjikan pihak BPTP Sumbar tidak dipenuhi.

Sementara keterangan lain dari mantan Ketua KAN Nagari Sungai Talang, Dartinus Dt. Mantaro, yang dihubungi Senin (11/3) di Sungai Talang menyebutkan bahwa, tanah pembangunan TPP itu adalah  tanah ulayat nagari yang diserahkan pemerintahan nagari untuk pembangunan TPP Guguak tersebut.

“ Sebagai Ketua KAN, saat itu, secara kelembagaan saya ikut menandatangani surat penyerahkan tanah ulayat nagari untuk pembangunan TTP tersebut. Namun, belakangan ada isu tanah tersebut milik seorang pengusaha,” sebut  Dartinus Dt. Mantaro yang mengakui sudah dua kali dipanggil Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait proyek pembangunan TTP Guguak itu.

Sementara itu Walinagari Sungai Talang, Mulyadi, (statusnya saat ini cuti karena ikut Pemilihan Walinagari,red) ketika diminta komentarnya mengakui bahwa tanah pembangunan untuk TTP tersebut bukanlah tanah ulayat nagari seperti yang dijelaskan mantan Ketua KAN Dartinus Dt. Mantaro.

“ Yang benar, tanah untuk pembangunan TTP tersebut pinjam pakai dengan sistim bagi hasil dengan pemilik tanah,” ungkap Mulyadi yang juga mengaku sudah dua kali dipanggil kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait soal keberadaan TTP Guguak ini.

Keterangan yang sama juga dilontarkan Ketua Badan Musyawarah  (Bamus) Nagari Sungai Talang, Edi Syafrianto. Menurutnya, dialah orang yang pertama yang dihubungi pihak BPTP untuk pembangunan TTP di Kabupaten Limapuluh Kota ini.

Sekitar Januari 2015 lalu,ungkap Edi Syafrianto, Kepala BPTP Sumbar, Hardianto dan tim datang menemuinya untuk koordinasi bahwa ada proyek pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TTP) untuk Kabupaten Limapuluh Kota. Untuk itu pihak BPTP meminta disediakan lahan seluas 2,5 hektar.

Karena tidak ada lahan tersedia seluas itu, maka pihak BPTP menyarankan disediakan saja lahan seluas 1,5 untuk alas tanah. Artinya, alas untuk pembangunan kantor dan fasilitas pendukung lainnya.

“Hal hasil, melalui Pemerintahan Nagari Sungai Talang akhirnya dibuatlah kesepakatan untuk mendirikan TTP tersebut diatas tanah pinjam pakai dengan sistim bagi hasil dengan pemilik tanah seorang pengusaha peternakan ayam bernama Ed Nawi,” beber Edi Syafrianto.

Diakui Edi Syafrianto, sejak dimulainya proyek pembangunan TTP tersebut dia tidak tahu lagi masalah TTP, termasuk soal keuangan dan pembangunan fisik karena tidak pernah lagi dibawa serta oleh pihak BPTP Sumbar.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Limapuluh Kota, Afrizul Nazar, ketika diwawancarai wartawan

“Yang saya tahu, setelah pembangunan TTP tersebut rampung, pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Nagari (BUMnag) Sungai Talang yang dipimpin oleh Nanda,” beber Edi Syafrianto sekaligus mengakui bahwa secara resmi keberadaan TTP tersebut oleh BPTP Sumbar belum diserahkan kepada Pemkab Limapuluh Kota.

Edi Syafrianto juga mengungkapkan bahwa terkait proyek pembangunan TTP tersebut dirinya sudah dua kali dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Sementara itu mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Limapuluh Kota, Afrizul Nazar, yang diminta komentarnya mengakui tidak tahu banyak persoalan yang melilit TTP tersebut.

“ Saat proyek TTP itu digulirkan di Kabupaten Limapuluh Kota pihak BPTP Sumbar hanya sekadar koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Limapuluh Kota termasuk memberian support kegiatan pertanian di lokasi,” sebut Afrizul Nazar yang juga mengakui sudah dua kali dipanggil Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait proyek pembangunan TTP tersebut.

Ketika ditanya apakah lokasi TTP tersebut dibangun diatas tanah ulayat nagari, menurut Afrizul Nazar saat dia tanya  pihak BPTP Sumbar, Inmuardanil, mengakui bahwa proyek pembangunan TTP tersebut dibangun diatas tanah ulayat nagari.

Lantas, jika benar proyek TTP Guguak itu dibangun di atas tanah ulayat nagari Sungai Talang, kenapa muncul masalah dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah?

Pertanyaan lainnya, mungkinkah pihak Balitbangtan Kementerian Pertanian RI, menyetujui pembangunan TTP Guguak dengan asset bernilai Puluhan Mliiliar itu dibangun di atas tanah yang statusnya tidak jelas? Tentunya satu hal yang sangat tidak logis. Tapi yang jelas, aroma busuk adanya dugaan kongkalingkong dibalik proyek pembangunan TTP Guguak tersebut sudah tercium oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh. (est)