MERASA TAK DIPERHATIKAN PEMKO, ‘OPAKAI’ DEMO

0
31

Bukittinggi.Dekadepos.com –
Karena merasa tidak diperhatikan pemerintah kota Bukittinggi akan nasibnya yang akan digusur PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI). Sekitar 500 orang warga yang tinggal di areal Stasiun Bukittinggi akan menggelar aksi damai ke DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (6/7). Aksi damai warga Stasiun itu akan didampingi oleb 18 orang pengacara dari LBH Padang dan Bogor.
Untuk memperjuangkan nasib warga yang tinggal di areal stasiun dengan hak sewa menyewa antara warga dengan pihak PT.KAI dulunya PJKA.Warga membuat suatu Organisasi yang diberi nama “Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (OPAKAI)” dengan badan Hukum No.AHU-009784.AH.01.07 tahun 2017.
Menurut Ketua OPAKAI,Kumar Z Chan yang didampingi Wakil ketua, H. Chairunnas,Sekum,Yanche Dede Saputra,Bendahara,Andi Akbar,didampingi Pengawas dan Advokadsi,Al Defri serta beberapa warga Stasiun dalam Jumpa Pers yang diadakan di Kedai nasi Cema jalan Sudirman Bukittinggi,Rabu (6/7) kemaren menyebutkan,aksi damai yang akan diadakan OPAKAI besok (hari ini-red) merupakan dampak dari berbagai komentar dan statmen yang dimuncul kan Vice Presiden Divre II Sumatera Barat PT.KAI dan Pemko Bukittinggi yang terkesan mengadu domba warga stasiun Bukittinggi.
Dari statmen itu,sepertinya Pemko Bukittinggi tidak dapat mencarikan solusi atas pengusuran yang akan dilakukan PT.KAI terhadap warga OPAKAI yang notabenenya warga kota Bukittinggi yang turut membayar pajak di kota Bukittinggi.Seharusnya walikota Bukittinggi mendatangi warganya ke Stasiun untuk berdialog mencarikan solusi,dan bukannya mengatakan persoalan warga stasiun itu bukan masalah Pemko Bukittinggi.
Kemudian,Vice Presiden Divre II Sumatera Barat PT.KAI,Sulthon yang menyebutkan untuk persoalan penertiban warga stasiun ini tidak ada keterkait annya dngan Pemko Bukittinggi.”Ini jelas suatu pelecehan kepada pemko Bukit tinggi”,ujarKumar Z Chan.
Untuk itu,walaupun kami warga Stasiun tidak dapar perhatian dari pem ko Bukittinggi,namun kami tdetap akan mempertahankan harga diri Pemko Bukittinggi dimata aturan.Sebab di era Otonomi Daerah ini.Pemerintah Daerah punya hak untuk mengatur dirinya.Untuk itu melalui aksi damai yang akan ka mi adakan besok (hari ini-red),kami akan menyampaika semua unek enek kami kepada anggota DPRD Bukittinggi dan kalau bisa turut dihadiri dari jajaran Pem ko Bukittinggi,ujar Kumar Z Chan.
Ditambahkan Kumar,apabila penggusuran terhadap warga Stasiun tetap dilakukan PT.KAI,maka warga akan memesang tenda di lahan kosong bekas Ru mah Dinas Walikota di Belakang Balok,dan kalau tidak tertampung yang lain nya akan memasang tenda di areal TMSBK.
Semetara itu,H.Chairunnas pada kesempatan itu,mengakui adanya pem bohongan publik atau adu domba yang dilakukan pihak PT.KAI antara Pemko Bukittinggi dengan warga.Sedangkan Pemko Bukittinggi megadu domba antara warga dengan warga.Seperti yang diungkapkan Walikota ketika Safari Rama dhan di masjid Agung yang mengatakan,kalau H.Chairunnas sudah siap untuk pindah dari Stasiun.”Sedangkan saya sendiri tidak pernah bertemu dengan walikota untuk membicarakan persoalan stasiun ini,apalagi untukmengatakan siap,pindah:”,ungkap H.Chairunnas.
Artinya,pola adu domba yang telah menyebar inilah membuat warga se makin resah.Makanya untuk melepaskan unek unek warga stasiun yang terga bung dalam OPAKAI mengadakan aksi damai ke DPRD untuk meminta perhati an DPRD untuk mencarikan solusinya,tambah Chairunnas.
Sedangkan Al Defri selaku Advokat warga Stasiun berharap,pemko Bukit tinggi dapat secara bijak mencarikan solusi,bukannya berlepas tangan dengan mengatakan persoalan penertiban warga penyewa lahan PT.KAI tidak ada kait annya dengan pemko Bukittinggi.Seharusnya Pemko Bukittinggi yang punya wilayah harus mencarikan solusi yang terbaik untuk warganya.ungkap Al Defri.
Sekretaris Umum OPAKAI,Yanche Dede Saputra pada kesempatan itu menyatakan,perlawanan terhadap,penertiban yang dilakukan PT.KAI bukanlah dalam bentuk mempertahankan hak warga Stasiun,melainkan mempertahan kan nasib kami kami ini yang tidak memiliki tempat tinggal,ujarnya.
OPAKAI MEMBANTAH ISI SURAT PERINGATAN 1 DAN 2
Selain mengadakan aksi damai,OPAKAI juga mengirimkan surat bantah an kepada Vice Presiden Divre II Sumatra Barat PT.KAI (Persero) atas Surat Pe ringatan 1,Nomor.KA.203/V/8/DIVRE II SB-2017 dan Surat Peringatan 2 ,nomor .KA.203/V/10/DIVRE II SB-2017 yang diberikan kepada warga Stasiun.Karna SP 1 dan 2 itu sangat bertentangan dengan UUD 1945,pasal 33 ayat 3.Undang Un dang nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkereta Apian.
Dengan adanya ketidak singkronan antara undang Undang itu dengan perbuatan yang dilakukan pihak PT.KAI,maka warga Stasiun melalui OPAKAI menyatakan Menolak Pengosongan lahan Emplacement rel Kereta api karena surat peringatan yang diberikan tidak berdasar.Menganggap tindakan yang apa bila dilakukan PT.KAI untuk mengosongkan lahan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.
Kemudian,warga menyetujui pengosongan lahan tersebut,apabila lahan yang dimaksud bertujuan untuk pengaktifan kembali Kereta Api Padang pan jang-Bukittinggi-Payakumbuh dan menolak pengosongan selaian untuk hal ter sebut.Dan masarakat terdampak beserta OPAKAI menyatakan menolak dan perlawanan terhadap apa yang diniatkan dalam surat Peringaan tersebut. Ung kap Kumar Z Chan sembari membagikan Surat bantahan terseut kepada wartawan.

Selain itu,OPAKAI juga mengadukan nasib warganya kepada Ombuds mant Sumatra Barat.Surat tertangghal 28 Juni 2017 yang ditandatangani Ketua Umum OPAKAI,Kumar Z Chan, Sekum,Yanche dede Saputra dan Ketua Tim Ad vokasi OPAKAI Al Defri.Pada initinya menyebutkan,Kalau warga Stasiun yang terkena penertiban PT.KAI telah mencoba mengadukan permasahalaan yang dihadapinya ke DPRD Kota Bukittinggi,dan telah menghasilkan rekomendasi untuk PT.KAI agar rencana pembangunan Hotel,Balkondes di Stasiun ditinjau kembali dengan mempertimbangkan nilai nilai kemanusiaan.Namun masih saja tidak digubris oleh PT.KAI.

Warga juga mengadukan naibnya kepada ayahanda Walikota,namun jawaban walikota,”itu kebijakan pusat yang tak dapat ditentang”.Pada hal beli au memiliki kekuatan dan kemampuan dengan adanya Otonomi daerah untuk menyatakan bahwa pembangunan yang akan dilakanakan PT.Patra jasa harus melalui kajian terlebih dahulu.bagaimana nasib rakyatnya,jikalau rencana pe nertiban tetap berjalan tanpa mempertimbangkan kelangsungan hajat hidup masarakatnya.

Bahkan warga merasa ada pemaksaan sepihak dari PT.KAI agar perenca naan ini berlangsung dengan segera.Disinilah akhirnya kami menilai ada indika si yang tidak benar dalam proses rencana pembangunan ini.Ada pihak pihak terkait yang ingin memamfaatkan Instruksi Bapak Presiden untuk mendapat kan keuntungan keuntungan tertentu baik bagi pribadi ataupun golongan.Oleh karena itulah kami warga Stasiun dan OPAKAI memberanikan diri melaporkan hal ini kepada Ombudsment Sumatra Barat.Dan kiranya mendapat perhatian yang serius dari Ombudsment terhadap nasib warga stasin Bukittinggi.Isi surat OPAKAI kepada Ombudsmnet Sumatra Barat. (Aldo/Edis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here