Mutasi dan Promosi Pejabat di Pemko Payakumbuh Terkesan Kurang Pertimbangan

0
45
Juru bicara DPRD Payakumbuh, Mahanis Zul bacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Walikota tahun 2017.

PAYAKUMBUH, dekadepos.com-

Walaupun rekomendasi DPRD terhadap LKPj Walikota bukan kartu truf untuk menjatuhkan Walikota, namun anggota dewan setempat meminta agar rekomendasi DPRD terhadap LKPj Walikota Payakumbuh tahun 2017, dijadikan sebagai cambuk untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  yang ada dilingkungan Pemko Payakumbuh untuk lebih teliti dan lebih profesional dalam mengemban dan menjalankan tugas-tugas dimasa mendatang.

Hal itu diungkapkan juru bicara DPRD Payakumbuh, Maharnis Zul, dalam sidang paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Walikota Payakumbuh tahun 2017 yang digelar di ruang sidang DPRD setempat, Senin (30/4/2018).

Disebutkan Maharnis Zul, khusus untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), DPRD merekomendasikan agar Badan yang memiliki tugas soal kepegawaian ini dalam menjalankan  tupoksinya, baik dalam perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, promosi, mutasi, demosi, pemberhentian, dokumentasi dan informasi kepegawaian, diminta untuk mengacu sesuai aturan.

“Badan ini memiliki posisi strategis menyangkut SDM kepegawaian yang akan berdampak pada kemajuan dan kemunduran pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah-salah mengelola, bisa menimbulkan amburadulnya pemerintahan,” tegas Maharnis Zul.

Lebih jauh diungkapkan Maharnis Zul, dalam melaksanakan tugas diharapkan BKPSDM mempedomani Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PERMENPAN RB No.38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

“Selain itu, DPRD juga berharap Perwako tentang Pola Karier dan Perwako tentang Standart Kompetensi Jabatan agar dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika regulasi tersebut di atas telah dipedomani dalam melaksanakan tugas, maka semua akan berjalan mulus. Tapi, dalam pengamatan DPRD, regulasi tersebut di atas agak diabaikan. Promosi, mutasi dan demosi, terkesan kurang pertimbangan, “ ulas Maharnis Zul.

Ditegaskannya, untuk promosi ada indikator-indikator yang mesti dipenuhi minimal kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Untuk mutasi, paling kurang 2 tahun seseorang menduduki jabatan, baru boleh dimutasikan.

“ Herannya, ada ASN dilingkungan Pemko Payakumbuh dalam 5,5 tahun sudah mutasi 10 kali. Demosi, penurunan jabatan, apalagi non job, diawali dengan teguran lisan dan tulisan. Apabila tidak juga berubah, baru dilakukan penurunan jabatan atau non job. Kesan yang paling  menyedihkan dan bahkan menimbulkan duka batin yang mendalam, tidak saja bagi ASN yang bersangkutan, juga keluarga dan sanak famili, tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, ada pejabat jabatannya turun dan bahkan di non job kan,” ujar Maharnis Zul.

Sekali lagi, uas Maharnis Zul, DPRD berharap kepada Pimpinan BKPSDM, Sekretaris, Kabid dan staf, pelajari dan pedomani semua regulasi yang berkaitan dengan tupoksi yang sedang diemban.

“Pengaruh-pengaruh dari luar yang diduga bersileweran yang akan menciderai nama baik, abaikan saja. Rekomendasikan kepada Bapak Walikota hal-hal yang patut dan mungkin sesuai aturan yang berlaku. Kita tidak rela, prestasi yang telah diperoleh Walikota dengan susah payah, rusak gara-gara promosi yang sebahagian menimbulkan tanda-tanya dan mutasi yang tiap sebentar. Harapan kita, semoga ASN Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugasnya merasa nyaman, tenang, damai, penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab,” pungkas Maharnis Zul (est)