Ngopi Bareng Sejumlah Komponen, JKA Inginkan Sejumlah Hal

0
96

Payakumbuh, Dekadepos.com

Jhon Kennedy Aziz (JKA) Anggota DPR-RI dari Komisi VIII menggelar sillaturahmi dengan sejumlah komponen masyarakat di Luak Limopuluah (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota) sillaturahmi tersebut digelar dengan bentuk Ngopi bareng di salah satu Cafe di Kawasan Koto Nan IV Kecamatan Payakumbuh Barat pada Jumat siang (2/9). Diantara mereka yang hadir Ketua DPRD Payakumbuh, YB. Dt. Permato Alam, Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Riko Febrianto.

Dihadapan puluhan warga yang hadir, Politisi Golkar asal Kabupaten Padang Pariaman yang juga tengah melaksanakan Reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) itu mengatakan bahwa kedepan ia menginginkan sejumlah hal, baik di DPR-RI maupun untuk rakyat Indonesia kedepannya.

” Kita ingin kedepannya agar biaya penyelenggaraan haji/biaya haji semakin dikurangi, namun pelayanan harus lebih baik. Selain itu kita melalui Panitia Kerja (Panja) di DPR-RI berharap kepada Pemerintah agar kuota haji lebih diprioritaskan bagi orang-orang tua, sebab kasihan kita jika mereka harus menunggu berangkat haji jika terlalalu lama menunggu”. Sebutnya.

Ia juga menambahkan, untuk tahun 2018 nanti Pemondokan bagi Jemaah Haji Asal Indonesia lebih dekat dekat tempat pelaksanaan Ibadah haji, jika dahulu berjarak 7 Km kedepannya akan berjarak 4 Km.

” April nanti kami akan melakukan survei jelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2018 ini, kita akan melihat dari dekat kesiapan pelaksanaan ibadah haji tersebut” ujarnya.

Sementara itu terkait Pemilu serentak tahun 2019 nanti, JKA menyebutkan bahwa Golkar menargetkan perolehan Kursi sebanyak-banyaknya. ” Kita menargetkan perolehan Kursi sebanyak-banyaknya dalam Pemilu Serentak nanti, termasuk peroleh kursi di DPR-RI.” ujarnya.

Terkait adanya wacana Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD ia mengatakan bahwa hal tersebut memiliki sisi baik dan buruknya, namun hal tersebut untuk saat ini tentu belum bisa dilakukan.

” Menurut saya, Pemilihan kepala daerah yang saat ini dilakukan secara langsung (tidak dipilih DPRD) lebih banyak mudaratnya, sebab oknum Kepala daerah yang telah terpilih itu tentu akan berpikir bagaimana cara mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan, ujung-ujungya jika mereka tidak ikhlas tentu akan melakukan hal-hal yang kurang baik dan berurusan dengan penegak hukum.” ujarnya. (Est)