Payakumbuh Belum Dimasuki Angkutan Online

0
137

Payakumbuh, Dekadepos.Com

Meski disejumlah Kabupaten/Kota di Indonesia diramaikan dengan hadirnya angkutan berbasis online/daring, termasuk beberapa Kota di Sumatera Barat. Namun hingga pertengahan Januari 2018 ini, belum satupun angkutan berbasis online baik untuk jenis roda dua maupun roda empat yang bakal masuk/beroperasi di Kota Payakumbuh.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Adrian baru-baru ini. Menurutnya, sejauh ini memang belum ada angkutan online/daring yang akan beroperasi di Kota Payakumbuh. Jikapun ada yang akan membuka/perluas angkutan online hingga ke Payakumbuh, nantinya pengusaha angkutan tersebut mengurus izinya bukan di Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, namun ke Kementrian dan ditingkat Propinsi.

“ Sejauh ini belum ada perusahaan/pengusaha angkutan online yang akan memperluas usaha angkutan berbasis online di Kota Payakumbuh. Baik angkutan jenis kendaraan roda dua maupun kendaraan angkutan roda empat”. Sebut Adrian, Selasa (23/1) di Kantornya di Komplek Terminal Bus Koto Nan IV Kecamatan Payakumbuh Barat.

Adrian, Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh.
Foto : Minang Terkini

Sebelumnya, seperti dikutip dari www.jawapos.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) membatasi angkutan online yang beroperasi maksimal 400 unit. Sembari menunggu peraturan gubernur (pergub), pengemudi angkutan daring diminta segera mempersiapkan semua persyaratan yang wajib dipenuhi untuk beroperasi secara legal.

“Setelah melakukan kajian, peluang angkutan daring di Sumbar diperkirakan hanya 400 unit. Jumlah tersebut tidak saja untuk Kota Padang. Namun bagi seluruh kabupaten/kota,” terang Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar Amran di Padang, Senin (1/1).

Dishub Sumbar telah melaporkan perkiraan kuota tersebut ke tingkat pusat. Sebab persetujuan kuota harus mendapat izin dari pemerintah pusat. Hal ini merujuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang efektif berlaku mulai 1 November 2017.

Penentuan kuota 400 angkutan daring yang akan beroperasi di Sumbar sesuai dengan standar umum. Karena dari 100 persen angkutan di Sumbar, 70 persen di antaranya angkutan pribadi. 30 Persen lebihnya angkutan umum. “Angkutan umum ini, 20 persen di antaranya sudah berizin. Nah, kami adopsi kuota ini dalam yang 10 persen itu,” jelas Amran.

Setelah pergub tentang dikeluarkan sebagai turunan dari Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang sekaligus menjadi payung hukum beroperasinya angkutan daring atau online di Sumbar, para pengemudi diwajibkan untuk segera mendaftar. (Est)