PEMBONGKARAN BANGUNAN DI SIMPANG SURAU GADANG RICUH

0
23

 

Buittinggi,Dekade Pos.

Sebanyak enam petak bangunan semi permanen dikawasan Simpang Surau Gadang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Bukittinggi dibongkar paksa tim gabungan yang terdiri dari petugas Satpol PP, TNI dan Polisi, Rabu (14/12) pagi. Sempat terjadi kericuhan dalam pembongkaran tersebut, karena pemilik bangunan mencoba menghalangi petugas.

Kericuhan bermula saat petugas yang berjumlah lebih kurang 120 personil tersebut akan melakukan pembongkaran, rencana tersebut  dihadang oleh sejumlah warga yang merupakan penyewa di areal kawasan tersebut. Bahkan salah seorang pemilik berusaha menghentikan mesin eskavator dengan tidur dibawah mesin tersebut.

Salah seorang warga yang menolak namanya disebutkan dan ikut menentang pembongkaran itu mengatakan tanah yang mereka tempati adalah tanah Pusako tinggi suku pisang Datuak Batuduang Ameh.

“Pemerintah merampas harta pusaka pusaka tinggi yang kami miliki secara turun temurun. Dirampas paksa tanpa bisa menunjukkan bukti oleh pihak Pemko. Kami minta penyelesaian kepada pemerintah, kami sudah membalas surat pemberitahuan yang diberikan pemko, kalau ini adalah tanah pusaka tinggi suku pisang datuak Batuduang Ameh.” Ujarnya marah.

Sementara Syafnir, Kasat Pol PP Bukittinggi yang mengomandoi pem bongkaran ini mengatakan, pembongkaran tersebut merupakan instruksi langsung dari wali kota dan telah melalui musyawarah dan mekanisme. Meski mendapat penghadangan dari warga, namun proses pembongkaran dan pengosongan lahan di tanah milik negara itu berjalan sesuai instruksi.

“Tanah ini merupakan milik negara sudah masuk dalam APBD perubahan tahun 2016 yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota. Jika ada yang masih keberatan, pihak yang merasa dirugikan atas pembongkaran ini, silahkan mengajukan tuntutan secara hukum.” Tegas Syafnir.

Kasat menambahkan, tindakan pengosongan dan pembongkaran oleh tim gabungan penegak perda ini telah melalui musyawarah dan mekanisme. Menurut Syafnir, kasus tanah tersebut sejak tahun 2012 silam

“Katanya ini tanah Pusako tinggi masyarakat disini, tapi mereka tidak bisa memperlihatkan buktinya, sedangkan pemerintah sudah jelas telah membayar ganti rugi atas tanah ini, dan penyewa yang menghuni 6 tempat disini sudah diberi batas waktu yang cukup. Pemerintah telah memberikan 3 kali surat pemberitahuan dan peringatan dimana batas waktu paling lambat hari Senin (12/12) kemarin, ternyata penyewa belum mengosongkan areal ini. Jadi terpaksa, kita melakukan pembongkaran,” Jelas Syafnir.

Pembongkaran tersebut sempat dihalangi oleh pemilik dan beberapa orang lainnya. Namun, setelah diberi pengarahan dan pengertian, pembongkaran dapat dijalankan. (Aldo)…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here