Pemko Bukittinggi Anggaran Rp10 Miliar untuk Pembangunan Embung Tabek Gadang

0
266
Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial tengah membuka Rapat pari purna DPRD yang didampingi Wakil Ketua DPRD Yontrimansyah dan Wakil Wali kota H.Irwandi. (foto/berita: Edison Sikumbang)

 

Bukittinggi.Dekadepos.com

Pengadaan tanah untuk pembangunan embung di Tabek Gadang dengan dana Rp 10 milyar, ditargetkan selesai 2017. Sehingga pada tahun 2018 Balai Wilayah Sungai Sumatera V dapat langsung mengerjakan fisiknya.Dan Saat sekarang  ini, telah dilakukan pembicaraan dengan pemilik tanah dan tokoh-tokoh masarakat di Tabek Gadang dan Aur Kuning.

Hal itu diungkapkan Wakil Walikota Bukittinggi H.Irwandi dalam menja wab pandangan umum fraksi DPRD terkait perubahan perda nomor 15 tahun 2014 tentang penambahan modal kepada PDAM dalam Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi yang  dilaksanakan, Kamis (24/8) kemaren.

“Alhamdulillah untuk pengadaan tanah itu sudah disetujui dan sekarang sudah dilakukan proses melengkapi dokumen yang diperlukan, dalam rangka proses pelepasan hak atas tanah tersebut,”ungkap H.Irwandi.

Dikatakan,Selain di Tabek Gadang, PDAM juga merencanakan pembang unan embung di Ngarai Sianok dengan kapasitas 100 liter per detik.Tahun 2020 juga selesai pembangunan SPAM Regional Balingka oleh pemprov Sumatera Barat dengan kapasitas 200 liter perdetik.Sekarang ini volume air yang sudah  tercapai 219 liter perdetik. Ditambah dengan Tabek Gadang menjadi 319 liter perdetik. Jika semua berjalan sesuai rencana,maka tahun 2020 kebutuhan air bersih sebanyak 600 liter perdetik dapat terpenuhi,ujar Irwandi.

Disisi lain dijelaskan juga oleh Irwandi,dimana sejak tahun  2014, PDAM belum menyetorkan bagian laba kepada pemerintah Daerah. Hal ini dilandas kan dengan edaran Mendagri no 609-447/SJ tanggal 18 Februari 2013, yang menyatakan PDAM dengan cakupan  pelayanan belum mencapai 80 persen, dibebaskan dari kewajiban penyetoran deviden.

Sedangkan terkait dengan bekas galian pipa PDAM yang belum ditimbun ,Menurut H.Irwandi ,Untuk penggalian pipa yang belum diaspal, dapat kami jelaskan, karena pengerjaannya belum selesai dan nantinya akan dilakukan tes tekanan terlebih dahulu. Jika semua sudah selesai, baru akan dilakukan rekon disi atau pengaspalan ulang,kata Irwandi.

Sementara itu, Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, mengungkapkan, jawaban Wakil Walikota tersebut, akan menjadi referensi bagi anggota DPRD untuk melakukan pembahasan dalam merumuskan perubahan perda nomor 15 tahun 2014 tentang penambahan modal kepada PDAM.

Selain jawaban Wawako, dalam paripurna tersebut, juga diagendakan pemandangan umum fraksi terhadap hantaran ranperda perubahan APBD  2017. Pada umumnya, fraksi di dewan mempertanyakan target pendapatan dapat terealisasi nantinya dan sesuai dengan angka yang dihantarkan. Karena hingga kini capaian PAD selalu di bawah target.

“Berdasarkan hantaran, terjadi kenaikan dan penurunan di APBD. Intinya kita semua ingin ke arah yang lebih baik. Kita harapkan kinerja SOPD penghasil dapat lebih ditingkatkan. Sehingga target PAD dapat direalisasikan,” harap Beny Yusrial.

Dari pandangan Umum Fraksi yang dibacakan masing masing juru bicara fraksi , Secara garis besar, seluruh frakasi di DPRD Bukittinggi menyetujui ran perda perubahan APBD 2017 untuk dibahas secara bersama.

Rapat Paripurna DPRD hari kedua Kamis (24/8),selain dihadiri Wakil Wali kota H.Irwandi juga hadir para Pimpian SDPD atau yang mewakilinya,dari DPRD hadir ketua DPRD Beny Yusrial yang langsung membuka rapat Paripurna yang didampingi Wakil ketua Yontrimansyah dan segenap anggota DPRD dan juga hadir yang mewakili masing masing Forkopimda.(Edis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here