Perda Disetujui, Kepsek dan Komite Diminta Tak Lakukan Pungutan

0
20

Payakumbuh, Dekadepos.com

Meskipun 8 Fraksi yang ada di DPRD Kota Payakumbuh menyetujui Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan yang diajukan Pemko untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, ketok palu, kedelapan fraksi tersebut meninggalkan catatan dan saran kepada pemko Payakumbuh untuk mematuhi aturan-aturan terkait diundangkannya Perda Penyelenggaraan Pendidikan tersebut. Fraksi Partai Demokrat, misalnya, meminta kepada pemko agar melakukan pemerataan mutu pendidikan disetiap SD dan SMP termasuk melakukan pemerataan tenaga pendidik yang berprestasi pada setiap SD dan SMP. Tegasnya, setiap tenaga pendidik yang berperastasi, jangan tertumpu atau terfokus pada sekolah-sekolah favorit saja.

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat meminta, dalam pemerimaan siswa diberlakukan system rayonisasi serta sesuai dengan tempat tinggal siswa. Tujuannya, untuk memudahkan transportasi bagi siswa serta untuk mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi disetiap jalan menuju SD dan SMP Favorit. Fraksi Partai Demokrat juga memberikan dorongan kepada Pemko Payakumbuh untuk menerbitkan Surat Edaran kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah untuk tidak lagi melakukan punggutan-punggutan yang tidak mendasar terhadap siswa dan kepada wali murid.

2

Disamping itu, Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemko untuk melakukan pengawasan kepada Kepala Sekolah dalam melakukan pembelanjaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan melakukan pembinaan kepada Kepala Sekolah untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya Operasional Sekolah yang belum terakomodir dalam dana BOS untuk dianggarkan melalui program BOSDA sesuai kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, catatan dan saran yang sama juga disampaikan Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Bintang Nasdem dan Fraksi PDIP-Hanura.

Menurut Fraksi Partai Golkar, terkait disetujui Perda Penyelenggaraan Pendidikan tersebut, Pemko Payakumbuh diminta memlengkapi sarana dan prasana pendidikan yang ada di daerah ini dan menanggung biaya pendidikan dasar untuk siswa kurang mampu atau ekonomi lemah. Disamping itu, memberikan honor yang wajar kepada guru tenaga pendidik non PNS menimal memperdomansi Upah Minimum Propinsi (UMP). Kemudian Pemko diminta merumuskan anggaran BOSDA pendidikan dalam APBD Kota Payakumbuh Tahun 2018.Rerukmen Kepala Sekolah agar dilaksanakan sesuai ketentuan, untuk menghindari desas-desus miring ditengah masyarakat.

Sementara itu Fraksi PKS meminta Pemko untuk meningkatkan skill tenaga pendidik/guru secara berkala dan adanya perhatian serius kepada siswa yang kurang mampu atau yang memiliki prestasi khusus. Sedangkan Fraksi PAN dan Fraksi PPP menyarankan kepada pemko agar melaksanakan mata pelajaran muatan lokal. Sementara itu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Bintang Nasdem dan Fraksi PDIP-Hanura menginggatkan kepada Dinas Pendidikan Payakumbuh benar-benar memahami isi Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini, agar nantinya dapat menjadi titik tengah dan menghindari terjadinya kesalahpahaman di dunia pendidikan. Kemudian meminta kepada Pemko untuk memberikan sanksi tegas terhadap prilaku aparatur yang tidak menjalankan tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. (Esha Tegar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here