Perubahan Undang-undang Pemilu, Panwas Bakal Fokus ke Masalah Ini

0
100

Payakumbuh, Dekadepos.com

Ketua Panwaslu Kota Payakumbuh, Wilson yang diwakili Anggota Panwaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Suci Wildanis mengatakan bahwa sejumlah perubahan terjadi dengan adanya/keluarnya Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), diantara perubahan tersebut adalah terkait wewenang yang dimiliki oleh Panwaslu sebagai ” Wasit” yang mengawasi jalannya Pemilu.

Jika sebelumnya Panwaslu yang bakal berganti nama dengan Bawaslu tersebut lebih menitik beratkan kepada Pengawasan terhadap jalannya Tahapan Pemilu / Pilkada, namun nantinya/kedepan Panwaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan pencegegahan terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilu, disamping juga melakukan Penindakan terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Dalam Undang-undang Pemilu yang baru ini menurut mantan Anggota Panwas Kecamatan Payakumbuh Barat, Komisioner Panwaslu yang sekarang menjabat juga akan diseleksi ulang, termasuk di KPU sendiri juga akan mengalami perubahan, jika dalam Undang-undang lama jumlah Komisioner KPU berjumlah lima orang, nantinya hanya berjumlah 3 orang/ 3 Komisioner.

” Dalam Undang-undang yang baru ini (Undang-undang Nomor 7) memang terdapat sejumlah perubahan terkait Bawaslu/Panwaslu, jika sebelumnya kita melakukan Pengawasan terhadap jalannya Pemilu, namun kedepannya sesuai Undang-undang yang baru, tugas pokok/utama kita kedepan justru melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran” sebutnya saat menjadi Salah satu Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor tujuh tentang Pemilu yang digelar Kantor Kesbang Kota Payakumbuh Selasa (6/3) di Aula Lantai III Kantor Balaikota Payakumbuh Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Barat.

Suci juga menambahkan, meski Panwaslu mempunyai tugas pokok melakukan pencegahan, bukan berarti laporan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu tidak akan diterima atau diproses sesuai aturan. Namun dalam laporan yang masuk dari masyarakat tersebut, Panwaslu tidak lagi melahirkan Rekomendasi, tapi akan melahirkan keputusan.

” Sebelumnya jika ada dugaan pelanggaran Pemilu berupa pelanggaran Administrasi dan sengketa, Panwaslu hanya melahirkan Rekomendasi untuk diteruskan baik ke Polisi jika ada pidana, atau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun kedepannya Panwaslu akan membuat keputusan jika adanya pelanggaran” tambahnya.

  1. Sosialisasi tersebut merupakan hari kedua yang digelar Kesbang, sehari sebelumnya Sosialisasi digelar bagi pemilih Pemula di Payakumbuh. Untuk hari ini, Selasa Sosialisasi diikuti Pengurus Partai Politik dan Ormas di Payakumbuh. (Est)