Pilkada Usai, Koalisi Badunsanak Minta Usut Bagi-bagi Bahan Baju di SKPD

0
10

Payakumbuh, Dekadepos.com
Ketua DPD Partai Golkar Payakumbuh, Sudirman Rusma, dan Ketua DPC PDIP Payakumbuh, Aribus Madri, serta Sekretaris Partai Demokrat, Adi Suryatama, meminta aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Payakumbuh, untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Payakumbuh, dalam proyek pengadaan 1320 helai bahan dasar kain yang dibagikan-bagikan kepada masyarakat saat minggu tenang untuk mendukung pemenangan petahana Riza Falepi.

Hal itu diungkapkan para petinggi partai gabungan koalisi pengusung pasangan calon Walikota dan Wakil walikota, Suwandel Muhktar-Fitrial Bachri, dalam konfrensi pers yang digelar, Kamis sore (16/2) di kantor DPC PDIP Payakumbuh di Labuah Basilang, Payakumbuh. Menurut Sudirman Rusma, pihaknya mencurigai telah terjadi dugaan kongkalingkong dalam proyek pengadaan 1320 helai bahan dasar kain melalui alokasi anggaran yang dititipkan di P3AP2KB untuk mendukung pemenangan walikota petahana, Riza Falepi, dalam Pilkada 2017.

“ Untuk itu, kami meminta pihak kejaksaan dan kepolisian mengusut kasus ini, karena kami menduga ada dugaan tindak pidana dalam kasus pengadaan kain tersebut ini,” tegas Sudirman Rusma senada dengan Aribus Madri dan Adi Suryatama.

2

Sebagai anggota dewan di DPRD Payakumbuh, ulas Aribus Madri dan Adi Suryatama, sepengetahuannya pengadaan barang dan jasa pada bulan Februari ini belum ada dilaksanakan di SKPD lain. “ Namun kenapa di kantor P3AP2KB yang dipimpin Pak Syahnadel Khairi, sudah ada proyek kain sebanyak 1320 potong dibagi-bagikan kepada masyarakat. Tujuan untuk membagi-bagikan kain ini sangat jelas adalah untuk mendukung pemenangan Walikota petahana Riza Falepi. Padahal di SKPD lain pengadaan barang dan jasa belum ada dilakukan. Dan, ini, menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus pengadaan 1320 lembar kain yang bernilai Rp. 237.600.000,- ini. Buktinya ada pada kami. Yang menjadi pertanyaan, apakah panitia pengadaan barang dan jasa itu sudah ada, atau pengadaan barang dan jasa ini sudah ditandatangani oleh Walikota? Padahal, Plt. Walikota Payakumbuh Priadi Syukur baru satu hari menyerahkan jabatannya kepada Walikota Riza Falepi. Untuk itu, kami minta aparat penegak hukum mengusust kasus ini, ” tuding Aribus Madri dan Adi Suryatama.

3

Sementara itu Kepala P3AP2KB Payakumbuh, Syahnadel Khairi, ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Jum’at (17/2) terkait adanya kecurigaan sejumlah ketua partai politik dalam pengadaan 1320 kain yang dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk mendukung pemenangan Walikota petahana Riza Falepi, tudingan itu dibantah tegas oleh Syahnadel Khairi. “Pengadaan bahan dasar kain itu untuk dibagi-bagikan kepada kader Posyansu dan PLKB 1 dalam rangka persiapan Bulan Bakti Dasa Wisma,” ulas Syahnadel Khairi.

Diakui Syahnadel Khairi, pengadaan kain bahan dasar untuk baju seragam bagi kader Posyandu itu dianggarkan dalam APBD 2017 sebanyak 1320 lembar dengan alokasi anggaran sebanyak Rp 180 tribu/pasang dengan total anggaran Rp 237.600,- “ Tidak benar, jika bahan dasar kain itu untuk kepentingan politik tertentu calon Walikota. Jika ada tudingan menyebut pengadaan bahan baju seragam itu untuk kepentingan politik walikota petahana, tudingan itu saya bantah dan saya tantang untuk membuktikannya,” ujar Syahnadel Khairi.

Ditegaskan oleh kepala Dinas yang pernah berurusan dengan penyiduik Satreskrim Tipikor Polres Payakumbuh, terkait proyek pembangunan restoran Internasional di Ngalau ini, bahwa dia heran kenapa penyerahan baju untuk kader Posyandu itu dipersoalkan dan dikait-kaitkan dengan Pilkada. “ Malah, kantor saya sampai diserbu oleh massa,” ulas Syahnadel Khairi, namun dia tidak mau menjelaskan massa siapa yang telah menyerbu kantornya.

Diakui Syahnadel Khairi, karena ada protres akhirnya, akhirnya bagi-bagi baju seragam itu dihentikan, meski sudah terbagi sebanyak 50 orang untuk ketua-ketua Posyandu,” ulasnya.

Diungkapkan Syahnadel Khairi, terkait adanya kegiatan pemberian baju seragam untuk kader Posyandu itu, dia tegaskan tidak ada pesan-pesan tertentu dari Walikota petahana. “ Namun, kalau saya salah dalam program pemberian baju seragam ini saya siap dilaporkan kepada penegak hukum, “ ujar Syahnadel Khairi menantang. (Esha Tegar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here