Puluhan Kendaraan Muatan Barang Terjaring Razia Gabungan BPTD-Satlantas Polres 50 Kota

0
330

Limapuluh Kota, Dekadepos.com

Puluhan Kendaraan bermuatan barang yang melebihi daya angkut (Tonase) dijaring petugas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Propinsi Sumbar Kementerian Perhubungan, yang  melakukan razia di Jembatan Timbang,  Unit Pelaksana Penimbangan Kenderaan Bermotor (UPPKB) Tanjuang Balik, di Jalan lintas Negera Sumbar-Riau, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Rabu 21 Maret hingga Kamis 22 Maret 2018.

Razia/penertiban yang juga bekerjasama dengan Unit Satlantas Polres Limapuluh Kota tersebut dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Lalulintas dan Angkutan Jalan BPTD Wilayah III Propinsi Sumbar,  Efrimon, S.SiT, MM. Dalam razia tersebut 83 unit kenderaan muatan barang yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan langsung ditilang oleh petugas gabungan tersebut.

“Dalam rangka operasi “Odol” se-Indonesia, kita menggelar razia di Jembatan Tilang, Tanjuang Balik dengan bekerjasama Satlantas Polres Lima Puluh Kota. Razia ini, pertama kali dilakukan dan akan terus digelar sepanjang hari di Jembatan Timbang. Dari hasil Razia puluhan kendaraan barang kita tilang.” Sebut  Efrimon Kamis 22 Maret 2018 kepada wartawan.

Kepala Seksi (Kasi) Lalulintas dan Angkutan Jalan BPTD Wilayah III Propinsi Sumbar, Efrimon, S.SiT, M.M

Ia juga menambahkan, untuk saat ini sanksi bagi pelanggaran aturan overloading baru sebatas tilang. Kedepan, setelah selesai tempat pembongkaran barang, maka bisa dilakukan sanksi pembongkaran muatan. Selain itu, tim BPTD Wilayah III Sumbar juga memperhatikan masalah Overdimensi, dimana suatu kondisi dimensi pengangkut kenderaan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik (Modifikasi). “Ketika kita temukan pelanggaran ini maka tindakan yang diambil bagi pelanggaran Overloading yaitu tilang maksimal dalam jangka pendek, dan opsi terakhir bila diperlukan akan dilakukan penurunan muatan atau pemindahan muatan yang menjadi tanggungjawab perusahaan pengemudi angkutan barang. Untuk sanksi Overdimensi, tindakan tilang disertai pemberian tanda batas ukuran sebagai tanda batas ukuran, bila perlu dilakukan tindakan tegas kepada pemilik kenderaan atau perusahaan dan karoseri sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 pasal 227. Kemudian juga terkait buku uji dan surat muatan dokumen perjalanan, dimana sanksinya tilang terhadap angkutan barang yang tidak bisa menunjukkan buku uji dan surat muatan dokumen perjalanan, maka tilang dilakukan oleh kepolisian RI,” sebutnya.

Menurutnya, akibat pelanggaran kelebihan muatan atau overloading, telah merugikan negara dengan nilai kerugian yang cukup tinggi. Untuk, skala Nasional sepanjang tahun 2017 lalu, disebabkan kelebihan tonase kenderaan angkutan barang mencapai kerugian Negara sebesar 46 triliun rupiah. Jalan nasional dan jalan provinsi yang dilewati kenderaan angkutan barang yang melebihi muatan menjadi faktor penyebab terjadinya kerusakan.

Kedepan pengendara angkutan barang dihimbau menaati aturan sesuai dengan tonase kenderaan. Sebab, disamping merugikan negara juga akan membuat kerugian kepada pemilik kenderaan sendiri. (Est)