RATUSAN MASSA GERUDUK KANTOR PERTANAHAN PADANG

0
41

Padang, Dekade Pos.com

Sengketa perdata terkait tanah yang meliputi Koto Tangah, Naggalo dan Pauh dengan luas lebih kurang 764 hektar meresahkan ratusan warga yang telah menetap di wilayah tersebut secara turun temurun. Keresahan ini membuat mereka melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pertanahan Kota Padang, Jalan Ujung Gurun.

Aksi ini dilakukan pada hari Selasa (14/3) mulai pukul 10.15 sampai 12.03 Wib oleh massa yang menamakan diri Forum Nagari Tigo Sandiang.
Tuntutan yang disampaikan diantaranya meminta agar Kantor Pertanahan membuka blokir atas 4 ribu lebih sertifikat tanah masyarakat terkait sengketa dengan pihak Lehar Cs ( ahli waris Maboet).
IMG-20170314-WA0005
“Seandainya dalam waktu 2 bulan tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka masyarakat akan memblokir jalan by pass kota Padang dengan estimasi massa sebanyak 1.500 orang.” Ujar Efiandri Rajo Budiman yang bertindak sebagai Korlap aksi.

Sementara itu Indra mahrizal (Sekretaris Fkan) dalam orasinya mengatakan bahwa luas objek perkara berdasarkan putusan Landraad hanya 2,5 ha tetapi kenapa sekarang menjadi LK 765 ha.
” Forum Nagari Tigo Sandiang hadir berjuang karena tidak adanya keadilan. Aksi ini murni aspirasi dari masyarakat tanpa diprovokatori oleh pihak lain.” Tegasnya.

Orator lain, Zainal Abidin Taher menyebutkan bahwa aksi ini mewakili keresahan masyarakat Nanggalo, Pauh dan Koto Tangah karena telah 30 hari tanah mereka diblokir oleh Kantor Pertanahan sehingga merugikan disegi ekonomi.
IMG-20170314-WA0007
Orator terakhir dalam aksi ini Fahmi Dedi Datuak Nan Kayo menyampaikan bahwa Lehar hanya boleh jadi ahli waris Maboet jika ada Ranji yang sah dikeluarkan oleh KAN, jika ada pusakonya dan jika ada pandam pakuburannya. Ternyata syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Lehar.

“Kejadian ini adalah penipuan publik dimana Kantor Pertanahan seharusnya ikut bertanggung jawab. Putusan pengadilan yang telah ditetapkan itu tidak benar karena luas objek perkara dalam putusan bertambah luas. Lehar bukanlah ahli waris Maboet maka dari itu kami minta Kantor Pertanahan membuka blokir sertifikat yang telah ada pada masyarakat.” tutup Fahmi.

Kepala Kantor Pertanahan Padang, Syafri, SH menerima massa serta memberi penegasan bahwa pihaknya berada bersama masyarakat dan telah berupaya untuk memenuhi tuntutan tersebut.

” Sebelumnya pihak kami telah menghadap ke Kementerian di Jakarta untuk menyampaikan persoalan ini untuk dicari solusinya. Aspirasi ini akan disampaikan ke kementerian hari ini juga.” Ujar Syafri.
Sempat terjadi negosiasi beberapa menit di ruang kantor pertanahan antara Kepala Kantor dengan perwakilan pengunjuk rasa.

Negosiasi tersebut menghasilkan Surat Pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang pada intinya menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri terkait di Jakarta serta meminta petunjuk Menteri untuk membuka blokir tanah dimaksud dalam jangka waktu 2 bulan.

Aksi unjuk rasa berjalan aman dengan dibantu pengamanan lebih kurang 500 personil dari kepolisian (Zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here