Rekomendasi DPRD Bukan ‘Kartu Truf’ untuk Menjatuhkan Walikota

0
9

 

PAYAKUMBUH, dekadepos.com-

Kendatipun rapat paripurna istimewa DPRD Payakumbuh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun 2016 tidak lagi sebagai ‘kartu truf’ yang dapat menjatuhkan Walikota secara politis. Namun, bukan berarti bahwa penyampaian LKPj hanya asal jadi sekedar untuk memenuhi tuntutan Undang-undang.

Hal itu ditegaskan juru bicara DPRD Kota Payakumbuh, Wulan Denura ketika membacakan rekomendasi terhadap LKPj walikota tahun 2016 yang digelar di DPRD setempat, Selasa lalu (16/5).

Menurut Wulan Denura, rekomendasi DPRD atas LKPj walikota tahun 2016 memiliki peran penting bagi peningkatan kinerja eksekutif dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraaan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang.

Tak hanya itu, ungkap Wulan Denura, rekomendasi DPRD merupakan implementasi fungsi kontrol DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan daerah dalam kurun waktu satu tahun. Intinya, sampai sejauhmana pemerintah daerah konsisten terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

Diungkapkan Wulan Denura, LKPj Walikota 2016 ada catatan-catatan trategis terhadap jalannya pemerintahan Kota Payakumbuh yang berisikan saran, masukan dan koreksi yang harus disikapi pemko.

Wulan Denura mengatakan, meskipun apresiasi diberikan DPRD kepada Pemko Payakumbuh atas segala upaya pencapaian kinerja, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berbagai macam piagam dan penghargaan dari provinsi dan pemerintah pusat, namun terdapat catatan trategis yang berisikan saran, koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan antara lain rekomendasi untuk Sekretaiat Daerah agar secepatnya menyelesaikan status kantor Kesbangpol apalah akan masuk OPD Kota Payakumbuh atau menjadi instansi vertikal.

Sementara itu untuk Inspektorat, ulas Wulan Denura, DPRD merekomendasikan agar segera menyelesaikan administrasi dan status kendaraan dinas, sehinggga capaian kinerja penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas dapat dicapai dengan baik.

Dikatakan Wulan Denura, rekomendasi untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perlu dianggarkan untuk pelaksanaan diklat dan agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangannya. Sementara untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta untuk segera menyelesaiakan administrasi kendaraan dinas yang ada.

Sedangkan untuk Camat Payakumbuh Barat, Payakumbuh Utara, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Selatan dan Lamposi Tigo Nagari, DPRD merekomendasikan agar menganggarkan biaya untuk lomba-lomba, menambah becak motor pengangkut sampah, agar mengisi struktur organisasi kelurahan secara professional dan lebih matang dalam perencanaan anggaran.

Untuk kantor Kearsipan dan Pepustakaan, DPRD merekomendasikan agar capaian kinerja untuk kegiatan pengduplikasian arsip daerah dan sosialisasi penataan arsip daerah dapat ditingkatkan. Kemudian Komisi A DPRD mendukung perencanaan pembangunan depo arsip dan mendukung perencanaan pembangunan gedung pustaka yang lebih representatif.

Terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Sosial, DPRD merekomendasikan agar menyelesaikan kendaraan dinas yang ada. Sedangkan untuk Satpol PP direkomendasian agar meningaktkan kinerja, karena masih maraknya penyakti masyarakat di Kota Payakumbuh . Kesbang Pol, DPRD merekomendasikan agar lebih professional. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diminta untuk menyerahkan sebagian urusan pemberdayaan maayarakat ke kecamatan termasuk pendanaannya.

Sedangkan Dinas Sosial, DPRD merekomendasikan agar menyediakan dana pendamping program pemerintah pusat dan mendukung penambahan anggaran sebesar Rp 500 juta untuk kegiatan penanggulan kemiskinan.

Sementara itu untuk Dinas Pertanian, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja Penindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas UMKM, BPMD PTSP dan Dinas Kominfo diminta untuk melakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan PAD.

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dr. Adnan WD, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diminta agar seluruh kendaraan dinas atau operasional karena BPAKnya dipusat dan mati pajak atau sudah layak untuk dilelang disarankan OPD masing-masing proaktif untuk menyelesaikannya.

Disamping itu DPRD juga merekomendasikan kepada pemko agar pengelolaan parkir dilakukan uji petik ulang oleh DPPKA dan peninjauan kembali tariff serta penertiban terhadap system pengelolaan parkir dimana petugas dilapangan bukanlah pihak yang berhubungan langsung dengan Dinas Perhubungan. Terkahir, pemko diminta agar pelaksanaan ganti rugi tanah/tanaman dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. (esha tegar)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here