Sejarah Kepolisian Di Sumatera Barat

0
302

Kepolisian Sebelum Kemerdekaan

Polisi berasal dari bahasa Belanda Politie yang berarti kemanan kota. Kemudian dalam kamus bahasa Indonesia bahwa Polisi adalah 1.badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); 2.anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Sementara dalam tubuh Polisi ada istilah Bhayangkara yang telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit yang berarti pelindung raja atau Penguasa. Hari Bhayangkara ini diperingati setiap tanggal 1 Juli sebagai hari Kepolisian Nasional.

Dikala penjajahan Belanda , polisi hanya dipergunakan buat mengekang dan menindas segala macam gerakan yang ada dalam masyarakat, yang dianggap dan diduga oleh pemerintah colonial, menentangnya. Sudah barang tentu dapat dimengerti, bahwa dimasa itu,satu satunya alat pemerintah penjajahan yang sangat ditakuti dan dibenci oleh masyarakat, adalah polisi.

Dizaman penjajahan Jepang, alat-alat kepolisian yang terdapat pada pemerintahan Belanda dihapuskan dan di Indonesia hanya terdapat satu macam susunan kepolisian sipil. Cara pekerjaan dan tindakan kepolisian dimasa penjajahan Jepang adalah seperti dalam satu negara polisi (Politie Staat). Cukup diketahui bagaimana takutnya rakyat dimasa itu menghadapi polisi.

Kepolisian Sesudah Kemerdekaan

17 Agustus 1945, dari Jakarta dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia. Rakyat di Sumatera Barat secara resmi belum dapat menerima informasi yang jelas tentang merdeka, sungguhpun masa itu Indonesia telah dalam suasana “Fajar Kemerdekaan” seperti yang telah diumumkan berdirinya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyumbi Chosa Kai) di Jakarta (28 Mei 1945). Suasana pada waktu itu memperlihatkan masih berkuasanya pemerintahan militer Jepang, para tawanan perangnya sudah dilepaskan. Kesatuan-kesatuan Gyu-gun dan Heiho (Lasykar Rakyat dan Tentara Sukarela Jepang) yang terdiri dari putera-putera Indonesia telah dibubarkan dan senjata-senjata dihimpun oleh pihak Jepang. Kantor-kantor pemerintahan sipil dan polisi tetap berjalan sebagaimana biasa tapi unsur pimpinan yang dipegang oleh Jepang sudah tidak menentu.

Dalam Kota Padang dan sekitarnya pada masa itu terdapat beberapa unit kepolisian, seperti: Kepolisian Keresidenan Sumatera Barat (Nishi Kaiganshu Keimubu), Kantor Polisi Kota Padang (Padang Si Keisatususho), Kantor Polisi Padang Luar Kota (Padang Si-gai Keisat susho) dan Pasukan Istimewa Polisi (Tokubetsu Keisat sutai). Kantor Polisi Kota Padang berlokasi di pusat kota (sekarang: bahagian muka Polres Padang, Jl. Moh. Yamin). Kantor Polisi Padang Luar Kota di Jl. Jati (sekarang: kompleks Rumah Sakit POLRI Polda Sumbar) dan Tokubetsu-tai bermarkas di kompleks Seminari Katolik di Belantung (sekarang: kompleks Yos Soedarso, Jl. Sudirman). Semua unit-unit kepolisian tersebut dibawah pimpinan orang-orang Jepang, kecuali Polisi Padang Luar Kota mempunyai pimpinan orang Indonesia (Keishi Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa).

Pada tanggal 21 Agustus 1945, empat orang perwira polisi yang berpangkat Keishi (Komisaris Polisi) di Sumatera Barat dipanggil oleh Keimubucho (Kepala Polisi Sumatera Barat) dan diberi tahu bahwa Perang Asia Timur Raya telah berhenti. Diminta oleh Kepala Polisi Jepang itu supaya semua senjata-senjata polisi dikumpulkan. Permintaan Keimubu-cho itu tidak dapat diterima oleh perwira-perwira polisi tersebut, malah mereka menuntut supaya pihak Jepang segera menyerahkan pimpinan kantor-kantor Polisi kepada orang Indonesia. Empat perwira polisi Indonesia itu adalah: Raden Soelaiman, Ahmadin Dt. Berbangso, Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa dan Soelaiman Effendi.

Pada tanggal 28 Agustus 1945 malam, diadakan lagi perundingan antara pihak Indonesia (Ahmadin, Kaharuddin dan Soelaiman Effendi) dengan pihak Jepang (Keimubu/Kepolisian dan Honbu/Pemerintahan) di jalan Mawar (gedung bekas Konsulat Inggris, di sebelah hotel Muara sekarang). Kesimpulan yang dapat dikemukakan Jepang, bahwa pihak Jepang tidak akan menyerahkan kantor-kantor pemerintahan dan kepolisian kepada pihak Indonesia tanpa ada ketentuan yang diberikan oleh Pimpinan Tertinggi Tentara Sekutu di Singapura. Sebelum pertemuan diakhiri pihak Indonesia memberikan pernyataan pula: “Besok kami akan mengibarkan bendera merah putih, janganlah pihak Jepang menghalanginya”. Menjelang jam 22.00, tiga orang perwira polisi tersebut meninggalkan tempat berunding dan jalan Mawar dikawal oleh Kenpeitai (Polisi Tentara Jepang). Sesampai di persimpangan lima ujung Kampung Jawa, kelihatan Keibu (Inspektur Polisi) Bachtaruddin dari Tokubetsutai bersama beberapa orang pimpinan pemuda di Padang telah menunggu untuk mengetahui hasil perundingan dengan pihak Jepang. Pada malam itu juga Bachtaruddin mendapat tugas dengan bantuan para pemuda-pemuda menge-rahkan massa rakyat untuk hadir meramaikan pengibaran bendera merah putih yang akan dilakukan di Kantor Besar Polisi pada esok pagi 29 Agustus 1945.

Kira-kira jam 07.00 pagi tanggal 29 Agustus 1945 di sepanjang jalan sebelah Utara lapangan Nanpo Hodo (sekarang: lapangan Imam Bonjol), dari samping kantor Pos, di muka kantor Polisi dan di muka kantor Syuchokan (sekarang: Balai Kota Padang) terlihat anggota masyarakat ramai, tua muda, pemuda-pemuda termasuk pelajar-pelajar berkelompok kelompok berkumpul ingin menyaksikan upacara pengibaran/penaikan bendera Merah Putih pada gedung-gedung pemerintah.

Dalam pada itu serdadu-serdadu Jepang bersenjata lengkap meng-adakan penjagaan-penjagaan di keliling keramaian rakyat, namun tidak ada terjadi insiden-insiden. Penggerekan bendera Merah Putih di muka Kantor Polisi Padang dilakukan oleh anggota Polisi sendiri, sedangkan penaikan bendera Merah Putih di gedung Syuchokan dilaksanakan oleh pemuda-pemuda dan yang di kantor Pos Padang bendera Merah Putih dinaikkan oleh pemuda PTT yang sebenarnya adalah juga pegawai pos, telegraf dan telepon di kota Padang. Dapat dicatat, bahwa sebelum terjadi peristiwa penaikan bendera Merah Putih di tengah kota Padang ini, telah lebih dahulu berkibar Merah Putih di markas BPPI (Balai Penerangan Pemuda Indonesia) jl. Pasar Mudik pada tanggal 21 Agustus 1945 dan di Kantor Polisi Padang Luar Kota Jalan Jati pada tanggal 23-8-1945. Seselesainya upacara pengibaran bendera Merah Putih di muka Kantor Polisi Kota Padang, pada pagi 29-8-1945 itu juga peristiwa penting ini diberitakan dengan telepon kepada semua kantor Polisi Wilayah se Sumatera Barat, dijelaskan pula bahwa pimpinan kepolisian sudah berada di tangan orang Indonesia. Diinstruksikan kepada pejabat-pejabat polisi bangsa Indonesia yang tertinggi pangkatnya pada kantor Polisi Wilayah supaya mengambil alih pimpinan. Malam tanggal 29-8-1945, dimulai jam 19.00 diadakan rapat para perwira senior polisi bertempat di Kantor Besar Polisi Kota Padang. Malam itu disepakati susunan dan personalia Polisi RI Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Raden Soelaiman, sebagai Kepala Polisi Sumatera Barat, merangkap Kepala Polisi Kota Padang
2. Ahmadin Dt. Berbangso, sebagai Wakil Kepala Polisi Sumatera Barat;
3. Soelaiman Effendi, sebagai Kepala Administrasi merangkap Kepala Siasat/Politik pada Kantor Besar Polisi Sumatera
Barat;

Pada tanggal 21 Desember 1945 Pemerintah Sumatera Barat mengadakan suatu rapat bersama antara pimpinan kepolisian Sumatera Barat dan Pimpinan Tentra Keamanan Rakyat bertempat di Padang, dimana diputuskan : usaha bersama dalam lapangan keamanan dan pembagian tugas antara polisi dan tentera. Dan dikeluarkan maklumat “ Keamanan kedalam adalah kewajiban dan tanggung jawab Kepolisian Negara, dan jika perlu serta kalau dikehendaki, maka polisi Negara dibantu TKR. Dengan keamanan kedalam dimaksud ialah : urusan pencurian, pembunuhan, penangkapan beras, penahanan dan sebagainya.

Polisi Istimewa

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Di Sumatera Barat, sejak awal tahun 1946 , kedudukan pusat pemerintahan Sumatera Barat pindah ke Bukittinggi. Dalam masa peralihan itu terjadi mutasi dalam beberapa jabatan Kepolisian Sumatera Barat. Komisaris Polisi I Darwin Karim menjadi Kepala Kepolisian Keresidenan Sumatera Barat.

Dengan kepindahan para perwira senior polisi dari Padang ke Bukittinggi, Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa mendapat tugas untuk membina dan mengembangkan organisasi Polisi Istimewa.Sebagai Petugas Konsolidasi Kepolisian antar Wilayah di Sumatera Barat, maka Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa merekrut beberapa pemuda-pemuda tamatan sekolah menengah. Pada bulan April 1946 dimulailah pendaftaran pemuda-pemuda pejuang yang akan dilatih buat dijadikan calon anggota polisi bentukan baru yang diberi nama Polisi Istemewa.

Kemudian untuk mengokohkan barisan kepolisian, diresmikanlah berdirinya Sekolah Polisi Istimewa Sumatera Barat pada tanggal 18 Mei 1946. Latihan-latihan bagi Polisi Istimewa ini dimulai tanggal 13 Mei 1946 sampai 17 Agustus 1946 berlokasi di kompleks polisi, Jl. Birugo Bukittinggi (sekarang kompleks SMA Negeri 2). Para instruktur pada latihan Polisi Istimewa tersebut terdiri dari para perwira Polisi dan TRI dan pejabat pemerintahan sipil.

Saat itu, yang menjadi dasar pokok pembangunan Kepolisian Negara, yang utama ialah : Mengubah jiwa, sifat dan bentuk dari alat pemerintahan jajahan menjadi alat kekuasaan Negara yang demokratis. Yang menjadi tujuan adalah penyempurnaan lahir batin, yang akan dapat memungkinkan setiap pegawai polisi untuk bukan saja menjadi anggota alat Pemerintah, tetapi juga disamping itu menjadi warga dan patriot Indonesia. Polisi yang mengayomi masyarakat.
Akan tetapi antara usaha dan hasil yang dicita-citakan itu, ada terletak jangka waktu yang harus dilalui. Dari itu dapat dimengerti jika pada dewasa sekarang, disana –sini masih ada juga dijumpai pada bebrapa anggota polisi factor-faktor yang belum lagi begitu baik yang masih merupakan sifat yang historis-psychologis.

Dan pada bulan Mei itulah dimulailah melatih calon-calon anggota Polisi Istimewa itu di Bukittingi yang berjumlah 150 orang, selama tiga bulan dibawah pimpinan Komisaris Polisi Kaharudin Dt.Rangkayo Basa, Antara lain guru-gurunya : Komisaris Polisi Djojodirdjo, Bermawi St.Radjo Ameh, Gaffar Djambek dan beberapa Perwira Tentera. Pada bulan Agustus 1946 berakhirlah latihan tersebut dengan menghasilkan : Pembantu Inspektur 6 orang, Komandan Polisi 10 orang dan Agen Polisi 130 orang.

Kader-kader POLRI angkatan pertama dari Padang ini, diantaranya adalah: Johny Anwar, Amir Mahmud, Syamsul Bahri, Syawaluddin, Moh. Anhar.

Konperensi Kepolisian Pertama.

Pada bulan Juni 1946 oleh Kepala Polisi Sumatera diadakan buat pertama kalinya Konperensi Kepala-kepala Polisi Keresidenan bertempat di Bukittinggi. Yang menjadi tujuan dari konperensi tersebut adalah memperkokoh hubungan kepolisian antara satu sama lain serta mengadakan suatu uniformiteit dalam organisasi dan administrasi. Setelah konperensi itu, berdirilah jabatan Kepala Penilik Kepolisian untuk Sumatera Tengah, buat menselaraskan susunan dengan pemerintahan, setelah berdirinya jabatan Gubernur Muda Sumatera Tengah.
Pada permualaan yang menjadi Kepala Penilik Kepolisian adalah Raden Ating Natadikusuma dengan pangkat Komisaris Besar Polisi. Dalam konferensi tersebut disepakati juga membentuk sekolah Pendidikan Polisi Wilayah Sumatera di Bukittinggi yang kepala sekolahnya juga dipercayakan kepada Raden Ating Natadikusuma.
Dengan berpindahnya tempat kedudukan Kepala Pemerintahan Sumatera dari Pematang Siantar ke Bukittinggi, maka Kepolisian Sumatera juga bertempat di Bukittinggi.

Barisan Istemewa Polisi (BIP)

Di Sumatera Barat, selangkah demi selangkah kepolisian melaksanakan usahanya dalam menunaikan tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum menurut keadaan pada masa dan suasana masyarakat diwaktu itu , dengan mengadakan pembentukan bahagian kepolisian yang baru pada bulan September 1946 di Bukitinggi yang diberi nama Barisan Istimewa Polisi (BIP). Anggota-anggota BIP ini anggotanya diambil dari para tamatan latihan Polisi Istimewa Bukittinggi dan pilihan dari anggota-anggota Polisi yang berpengalaman dalam perjuangan di front Padang. Sebagai komandan untuk BIP Sumatera Barat diangkat Inspektur Polisi I Amir Mahmud terhitung mulai September 1946. Pelatih BIP ini antara lain ,adalah : Inspektur Polisi Amir Machmud, Inspektur Polisi L.Effendy Dt.Madjo Basa dan Inspektur Polisi Sjafei Siregar.
Kepolisian Negara di Kota Padang

Menjelang April 1946, perjuangan rakyat di dalam kota Padang dan sekitarnya makin meningkat dalam menentang kehadiran NICA yang membonceng bersama tentara Sekutu, yang tadinya akan bertugas untuk penyelesaian tawanan perang Jepang. Sejak Kota Padang dan sekitarnya menjadi kancah perjuangan atau arena bentrokan antara pejuang Republik Indonesia dengan Sekutu/Belanda, tentu saja POLRI bersikap melindungi para pejuang kemerdekaan, sungguhpun dari segi keamanan tindakan mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam dunia damai. Pengalaman-pengalaman rumit pula adalah menentukan kesepakatan antara POLRI dengan pemuda pejuang/BKR (yang dinamakan pihak Belanda sebagai “extremist”) dalam menentukan wewenang dan tanggung jawab bidang keamanan dalam kota.

Sementara di Kota Padang suasana pertempuran semakin memuncak yang disertai dengan keributan antara Indonesia, Sekutu dan Belanda maka tugas kepolisian semakin berat.

Terhitung mulai 3 Maret 1946, Johny Anwar mendapat tugas memangku jabatan Kepala Polisi RI Kota Padang dengan pangkat Komisaris Polisi II. Kedudukan Kepala Polisi Kota Padang yang penuh tantangan menghadapi perlawanan terhadap kekuasaan Belanda dengan antek-anteknya.
Pertempuran disela-sela perundingan, dan dalam perundingan tanggal 11 Desember 1946 yang diketuai oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin, ditetapkan bahwa Polisi Negara Republik Indonesia (NRI) yang bersenjata di dalam kota Padang akan diperluas kekuasaannya hingga dapat menjalankan kewajibannya menjaga keamanan dengan sebaik-baiknya. Maka jumlah Keplosian di Kota Padang disepakati ditambah menjadi 500 orang personil. Kesepapakan yang tertaung pada 12 Januari 1947, baru dapat dipenuhi sejumlah 100 orang personil yang diberangkatkan dari Bukittinggi pada 14 April 1947 dengan bersenjata lengkap.

Kepala Kepolisian Kota Padang yang dipimpin oleh Johny Anwar, yang dengan giat memperjuangkan Pemerintahan Kota Padang bersama Walikota Padang Aziz Chan almarhum. Aksi Militer I Belanda di sekitar Padang didahului dengan penangkapan terhadap aparat Republik Indonesia (pegawai sipil dan polisi) termasuk Komisaris Polisi II Johny Anwar.
Berkali kali Johny Anwar dan staf ditangkap oleh militer Belanda, tetapi setiap kalinya dapat dibebaskan kembali atas usaha Pemerintah RI, Tetapi pada tanggal 21 Juli 1947 Ketika Belanda melancarkan agresinya yang pertama, maka Johny Anwar bersama seluruh Keplosian RI di Padang di tawan oleh Belanda, bersama Wakil Wali Kota Padang said Rasjad, sedangkan Wali Kota Aziz Chan ditembak mati.

Mobiele Brigade Polisi

Sementara pada bulan Mei 1947 , sampai di Sumatera Barat Pembantun Komisaris Besar Polisi M.Umar Said dengan beberapa orang stafnya, yang diutus oleh Kepolisian Negara untuk mengadakan re-organisasi Kepolisian di Sumatera, sesuai dengan yang telah dilakukan di Jawa.
Sementara di Sumatera Barat, sesuai dengan perkembangan keadaan pada masa itu, disamping berjuang juga menyusun serta menjaga keamanan, seimbang dengan keadaan dan tempat, disamping itu juga untuk mencapai persamaan dalam bentuk dan susunan kepolisian diseluruh Indonesia, maka pada bulan Juli 1947 Barisan Istewa Polisi dilantik menjadi Mobiele Brigade Polisi, yang lebih dikenal dengan nama singkatannya Mobrig.

Polisi Keamanan (PK)

Setelah persetujuan Renvile pada pertengahan Januari 1948 tercapai, maka dibentuklah suatu korps kepolisian yang diberi nama Polisi Keamanan singkatan PK. Anggotanya terdiri dari anggota Tentera dan Polisi Sipil, yaitu Mobrig, Tugas polisi keamanan adalah menjaga garis status quo dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta harta benda dan jiwa penduduk yang berada di dalam daerah yang di-demiliteriseer.
Kepolisian Dalam Agresi II

Tanggal 19 Desember 1948. Aksi politionil ke-2. Buat kedua kalinya Belanda merobek dan menginjak-injak perjanjian yang telah mereka tanda tangani. Pimpinan Bangsa Soekarno-Hatta yang berada di Yogyakarta di tahan dan diasingkan ke pulau Bangka. Sementara di Sumatera Barat Belanda juga melakukan penyerangan dengan menjatuhkan bom di beberapa kota. Bukittingi jatuh, Payakumbuh diduduki musuh, dan hampir seluruh kota-kota di Sumatera Barat, Riau dan Jambi di duduki Belanda. Masa ini disebut dengan Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).
Polisi bertahan yang dikenal dengan front Palupuah, dimana anggotanya adalah pasukan Mobiele Brigade Sumatera Barat mereka berjuang ,menyerbu sehingga Belanda putus asa dan tidak dapat menembus Utara, memperhubungkan Sibolga dengan Bukittinggi.

Kepolisian RIS

Sesudah pemulihan terdapatlah dua macam daerah, yaitu daerah yang dulunya di duduki Belanda, yang menjadi daerah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan daerah-daerah yang diduduki oleh Republik Indonesia. Daerah Republik Indonesia Serikat yang terdapat di Sumatera Tengah adalah : Kota Padang, Kota Tanjung Pinang dan Kota Jambi.
Sejak mulainya Agresi Militer I Belanda dilancarkan, para pegawai sipil dan polisi yang republikein pada meninggalkan kota Padang dan pindah ke wilayah RI di luar kota. Resminya hari tgl. 27 Desember 1949, yaitu hari Penyerahan Kedaulatan Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat) dilangsungkan penyerahan pemerintahan kota Padang dari Residen HTB (“Hoofd Tijdelijk Bestuur”) Van Straten kepada Gubernur Sumatera Tengah Mr. M. Nasroen.

Pada tanggal 17-8-1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan kembalilah Republik Indonesia sebagai suatu negara kesatuan di nusantara. Polisi Kota Padang yang tadinya berstatus polisi RIS dengan personalia orang Belanda dan “kaum cooperator” lagi-lagi mengadakan mutasi pimpinan. Untuk mengganti jabatan-jabatan yang ditinggalkan “orang-orang Belanda” itu, diangkatlah oleh Pemerintah RI warga polisi orang Indonesia yang republikein. Dalam hal ini Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa (Komisaris Polisi I) diberi jabatan Kepala Polisi Kota Padang dan sekitarnya dalam rangka membentuk struktur dan penempatan personalia yang sesuai dengan organisasi Polisi Republik Indonesia.
Polisi Perintis (Stootplog)

Untuk menghadapi tindakan cepat dari segala kemungkinan, dibentuklah pasukan kecil yang dipersenjatai lebih kuat dari polisi biasa pada umumnya. Mereka dilatih lebih luas tentang gerakan sebagai Mobrig dari kepolisian wilayah dan kota. Pembentukan itu adalah berdasarkan pada putusan Kepala jawatan Kepolisian Negara bulan Maret 1952. Singkatan nama pasukan itu adalah “PERINTIS”.

Sumber:
Propinsi Sumatera Tengah. Kementrian Penerangan Republik Indonesia.
Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau; Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950, BPSIM, Jakarta 1981.
Fatimah Enar c.s.; Sumatera Barat 1945-1949, Pemerintah Daerah SumateraBarat, Padang, 1978.
Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa; Sumbangan Korps Angkatan Kepolisian RI dalam Perjuangan Fisik merealisir Proklamasi 17 Agustus 1945 di Sumatera Tengah, catatan dan pengalaman, Padang, 1 Juli 1967.
Adrin Kahar (Haluan Minggu, 25 Juni 1995).

(Pulutan-Saiful Guci 1 Juli 2017)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here