SEJUMLAH LSM SIAP KAWAL DANA POKIR DPRD LIMAPULUH KOTA

0
259

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com –

Sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang berkiprah melakukan fungsi pengawasan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, mengaku bertekad akan mengawal dana pokir DPRD Limapuluh Kota yang nilainya cukup fantastis.

“ Kami dari LSM Topan RI siap mengawal dana pokir DPRD Limapuluh Kota yang belakangan mulai heboh dibicarakan masyarakat Limapuluh Kota karena nilainya cukup besar mencapai Rp 118 miliar,” ucap Ketua LSM Topan RI untuk Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, Amcandra STS.

Menurutnya, dana pokir bernilai ratusan milliar diperuntukan bagi 35 anggota DPRD Limapuluh Kota itu, sangat rawan terjadinya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan Korwil Reclassseering Indonesia Propinsi Sumatera Barat, Antoni Surya Roza. “ Sebagai Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat, kami siap mengawal dana pokir DPRD Limapuluh Kota yang mulai heboh dibicarakan masyarakat,“ sebut Antoni Surya Roza.

Diakui Antoni Surya Roza, pihaknya memang sudah mendengar ada isu dugaan kongkalingkong dalam pelaksanaan dana pokir di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. “Bahkan, saya juga mendegar adanya keluhan dari kalangan rekanan dan pejabat terkait dana pokir DPRD Limapuluh Kota ini,  karena ada fee yang arus dikeluarkan untuk oknum anggota DPRD yang telah memberikan pokirnya,” sebut Antoni Surya Roza.

Sementara itu Ketua LSM Lidik Krimsus RI untuk Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, Rotman Uchok Silitonga, juga mengaku siap mengawal pelaksanaan dana pokir  DPRD Limapuluh Kota.

Menurut Rotman Uchok Silitonga, akhir-akhir ini sangat disayangkan jika dana Pokir berbeda pemahaman oleh oknum anggota DPRD.

Artinya, para wakil rakyat itu menjadikan Pokir untuk bisa mengerjakan proyek, sekaligus menentukan rekanan. Bahkan, ada rekanan menyetorkan sejumlah uang kepada oknum anggota DPRD tersebut agar bisa mendapatkan proyek yang digunakan melalui dana Pokir.

“ Khusus untuk Kabupaten Limapuluh Kota, isu ada praktek KKN dalam pelaksanaan dana pokir sudah lama merebak dan menjadi gunjingan dikalangan rekanan kontraktor di daerah ini,” ulas Rotman Uchok Silitonga.

Padahal, ulas Rotman Uchok Silitonga, Pokok-pokok pikiran (Pokir) yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota itu sangat membantu sekali dalam pelaksanaan pembangunan. Artinya, kepentingan masyarakat terutama konstituen tidak terakomodir lewat Musrembang, bisa diusulkan oleh anggota DPRD tersebut lewat dana Pokir.

“Tetapi isu yang berkembang di Kabupaten Limapuluh Kota, oknum anggota DPRD mengusulkan proyek kepada pemerintah melalui dana Pokir, juga terlibat menentukan rekanan yang akan mengerjakan proyek tersebut. Seharusnya, oknum anggota DPRD yang mengusulkan proyek lewat dana Pokir itu kepada pemerintah, pelaksanaannya menentukan proyek itu urusan pemerintah. Justru yang terjadi oknum DPRD yang terlibat menentukan kontraktor pelaksana, apalagi ada yang ikut melakukan pengerjaan proyek melalui dana Pokir,” tegas Rotman Uchok Silitonga.

Diakui Rotman Uchok Silitonga, untuk tahun anggaran 2018 ini, LSM Lidik Kirimsus RI betul-betul akan mengawal dana pokir DPRD Limapuluh Kota ini.

“Jika LSM Lidik Krimsus RI mencium adanya dugaan permainan dengan dana pokir ini, kami akan seret oknum anggota DPRD dan oknum OPD yang terlibat KKN dana pokir itu kepada apara penegak hukum,” tegas Rotman Uchok Silitonga.

Kepada rekan-rekan media, Rotman Uchok Silitonga meminta untuk terus pro aktif melakukan pemantauan dan melakukan kontrol sosial terhadap adanya dugaan permainan dengan dana pokir DPRD Limapuluh Kota ini. (est)