Sengkarut Bendungan Talawi, Ini Kata Anggota DPRD

0
552
Chandra Setipon, Ketua Komisi DPRD Payakumbuh

Payakumbuh, Dekadepos.com

Tak kunjung tuntasnya permasalahan Tanah menuju proyek normalisasi Batang Lamposi, dan jalan menuju Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bendungan Talawi yang terletak di Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Ompang Tanah Sirah, Kenagarian Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara ditanggapi oleh Anggota DPRD Kota Payakumbuh. Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), , Chandra Setipon, Pemerintah Daerah seharusnya cepat menyelesaikan persoalan itu, sehingga tidak berlarut-larut, sebab aksi Penutupan Jalan yang dilakukan warga, bukanlah yang pertama kalinya, namun sudah yang ketiga kalinya.

Sebelumnya diberitakan, Tak puas dengan sikap Pemko Payakumbuh yang tak mengubris tuntutan mereka, puluhan warga mengaku sebagai pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan proyek normalisasi Batang Lamposi, kembali memblokir jalan menuju Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bendungan Talawi pada Sabtu (16/9), baca juga : http://www.dekadepos.com/lagi-warga-blokir-jalan-rth-bendungan-talawi/

Selain sebagai Anggota DPRD yang juga berasal dari daerah Talawi, Mantan Ketua DPD Pan Payakumbuh itu juga mengaku pernah menyampaikan persoalan itu secara pribadi kepada Walikota, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup, namun hingga kini persoalan tersebut tak kunjung terselesaikan. “ Seharusnya persoalan ini cepat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, ini tergantung Pemda. Kalau saya tidak salah, ini sudah aksi yang ketiga kali dilakukan warga. Secara pribadi saya juga pernah menyampaikan persoalan ini  kepada kepala daerah dan Dinas terkait”. Sebut Ketua Komisi B DPRD Payakumbuh itu, Minggu (17/9).

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh, Muslim mengatakan jika masyarakat tetap ingin meminta ganti rugi, sebaiknya mengajukan ke Pengadilan, jika Pengadilan memerintahkan untuk dibayar, maka akan dibayar. “ Dahulu, itu (Bendungan dan Taman.red) bekas alur sungai dan Berdasarkan undang-undang bekas alur sungai itu milik negara. Dan jalan yang ditutup masyarakat itu, sebelumnya bersedia dibuat jalan menuju ke Bendungan dan Taman. Dahulu sudah pernah di ganri rugi kalau yang tanaman milik masyarakat yang terkena dampak jalan menju kesana”. Sebutnya.

Muslim juga menambahkan, sebelumnya pihaknya juga pernah menyampaikan kepada masyarakat untuk mengajukan ganti rugi ke Pengadilan terkait tanah yang kini ditutup tersebut. (Est)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here