SENGKARUT TANAH KTP IKK KETINGGIAN SARILAMAK MAKIN KUSUT BPN SARANKAN PEMKAB BENTUK TIM

0
128

LIMAPULUH KOTA, dekadepos.com

Ternyata, menyelesaikan sengkarut Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) di kawasan Ketinggian, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, tidak semudah yang dibayangkan.

Buktinya, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Limapuluh Kota, Emi Misra meminta kepada Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan, untuk membentuk tim khusus penyelesaian tanah KTP melibatkan Inspektorat, BPN, Kejaksaan dan Kepolisian dan pihak terkait lainnya serta DPRD untuk mencari solusi sengkarut tanah KTP yang sampai saat ini masih menyisakan masalah itu.

“Menyesaikan tanah KTP, tidak bisa satu atau dua pihak saja, tapi harus menyeluruh. Namun seluruh pemilik tanah yang terkena proyek KTP harus diikutsertakan dalam penyelesaian masalah ini,” sebut Emi Misra kepada Wabup, Ferizal Ridwan, yang sengaja datang ke kantor BPN Limapuluh Kota, Selasa (29/8) terkait adanya protes dari ahli waris keluarga Abu Bakar Siddik (ABS) yang melakukan aksi demontrasi atas tanah miliknya yang terkenak proyek KTP untuk pembangunan Ibukota Kabupaten Limapuluh Kota (IKK) di Ketinggian, Sarilamak, Harau yang urung dijadikan sebagai lokasi IKK.

Ditegaskan Emi Misra penyelesaian kasus tanah KTP tidak bisa hanya saling menyalahkan. Yang pasti, untuk menyelesaikan kasus tanah KTP ini harus dibentuk tim khusus. “Saya yakin, jika tim bekerja maksimal, kasus tanah KTP dan tanah Polres Limapuluh Kota pasti akan bisa diselesaikan, “sebut Emi Misra.

Wabup Ferizal Ridwan mengaku setuju dengan saran BPN untuk membentuk tim penyelesaian kasus tanah KTP dan tanah Polres Limapuluh Kota.

“Kita setuju untuk membentuk tim, harus ada keseriusan pemerintah daerah guna menyelesaikan masalah TKP dan tanah Polres Limapuluh Kota, yang masalahnya sudah berlarut-larut,” ujar Wabup Ferizal Ridwan.

Demo dan Lapor ke Kajari

Seperti diberikan berkali-kali, tidak puas hanya memblokir jalan masuk ke Lapas Kelas II B Anak dan Perempuan di Tarantang, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dan demontrasi saat HUT RI ke 72 lalu, ahli waris Abubakar Siddik ABS, pernah mendatangi kantor ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Rabu (21/4) lalu, guna menyerahkan surat laporan pengaduan ke Kejari setempat.

Empat orang anak almarhum Abubakar Siddik ABS yakni; Eduardo Bakar, Gusdila Bakar, Rini Anggraini dan Yanti Kumala, kepada Kasi Intel Kejari Payakumbuh, Ade Azhari, SH, yang menerima kedatangan mereka menyerahkan surat pengaduan terkait adanya dugaan manipulasi dan pelanggaran hukum pada proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) yang berlokasi di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Harau.

Menurut ahli waris Abubakar Siddik ABS, seperti tertuang dalam surat pengaduannya itu diungkapkan bahwa, sehubungan berlarut-larutnya permasalahan tanah KTP yang sudah terjadi sejak tahun 1996 lalu, mereka meminta Kejari menyikapi kasus itu dengan tuntas.

Diuraikannya, sekitar tahun 1996 lalu Pemkab Limapuluh Kota berencana akan membanggun Ibu Kota Kabupaten (IKK) di Jorong Ketinggian, Sarilamak. Untuk mendukung rencana pembangunan IKK tersebut, Pemkab Limapuluh Kota bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat program proyek KTP.

Awalnya, urai ahli waris Abubakar Siddik ABS, seluruh pemilik tanah yang berada di sekitar lokasi, mendukung program Pemkab untuk membangun IKK di Jorong Ketinggian, Sarilamak. Malah, untuk rencana pembangunan IKK itu, masyarakat bersedia menyumbangkan tanah mereka sebanyak 22,5 persen dengan imbalan atau konpensasi akan diterbitankan srtifikat gratis.

Namun, setelah proyek KTP tersebut berjalan ternyata hasil pemotongan tanah sebanyak 22,5 persen yang sedianya aka dimanfaatkan Pemkab untuk fasilitas umum, sampai sekarang tidak jelas kekeberadaanya. Padahal, sejak awal sudah direncanakan di lokasi tersebut akan dibangun kantor Bupati dan kantor pemerintahan lainnya serta fasilitas umum lainnya. Namun, kenyataannya, kantor Bupati tidak jadi dibangun di lokasi tersebut. Padahal, almarhum Abubakar Siddik ABS, hanya rela dan bersedia menyerahkan tanahnya sebanyak 22,5 persen, hanya untuk rencana pembangunan kantor Bupati tersebut.

Ahli waris Abubakar Siddik ABS menduga, bahwa hasil pemotongan 22,5 tanah KTP itu sudah banyak yang diselewengkan oleh oknum BPN, Bahkan, ada juga dari beerepa orang keluarga kami yang semula tidak memiliki tanah di lokasi tersebut, ternyata dalam daftar sertifikat yang diterbitkan oleh Kakanwil BPN tertanggal 26 Maret 2000 dengan SK Nomor:420.3/06/LC/BPN/2000 telah terdaftar sebagai pemilik tanah.

“Padahal, sebagian besar tanah kami di lokasi KTP tersebut adalah kepenyuaan almarhum orang tua kami Abubakar Siddik, yang sampai kini srtifikat aslinya masih kami pegang atau tidak kami serahkan kepada BPN, sebagai bentuk tidak setujunya kami dengan program KTP tersebut” ulas Rini Anggrani.

Seorang pemilik tanah lainnya, Syaiful Dt. Bosa, yang ikut mendampingi ahli waris Abubakar Siddik ABS mengadu ke Kejaksaan Payakumbuh, kepada wartawan mengatakan bahwa, kami pemilik tanah hanya setuju tanah kami diserahkan kepada pemerintah untuk rencanakan pembangunan kantor Bupati.

“Setelah tanah kami diambil 22,5 persen lewat proyek tanah KTP, ternyata rencana pembangunan kantor Bupati itu tidak jadi dilaksanakan di lokasi tersebut. Untuk itu, kami meminta tanah kami harus dikembalikan oleh Pemkab.” ujar Syaiful Dt Bosa.

Ditambahkan Eduardo Bakar, Gusdila Bakar, Rini Anggraini dan Yanti Kumala, saat kepemilikan tanah di lokasi tersebut sudah banyak yang berpindah tangan dan sertifikatnya tumpang tindih.

“Agar tidak terjadi pertumpahan darah di lokasi tersebut, karena sudah banyak pihak yang mengaku memiliki tanah dengan berbagai alasan dan malah sudah ada yang memiliki sertifikat, maka kami minta Kejaksaan Negeri Payakumbuh segera mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang sejumlah oknum ini.” ujar Rini Agraini. (est)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here