Sengketa Lahan, Ninik Mamak Suku Caniago Ancam Segel Kantor KAN

0
350

Kabupaten Solok, Dekadepos.com

Masalah sengketa lahan masih saja terjadi di wilayah Kabupaten Solok dan menyita perhatian publik, terutama sengketa lahan yang melibatkan antara Pemerintah dengan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Nagari Limau Lunggo, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

Adalah Januasdi Dt Bandaro Kuniang, Ninik Mamak Suku caniago Nagari Limau Lunggo yang mengklaim bahwa tanah ulayatnya telah di serobot oleh pihak pemerintah Nagari Limau Lunggo untuk pembangunan kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan ex bangunan Kantor Wali nagari Limau Lunggo yang lama itu.

” Kami memiliki bukti yang kuat bahwa Tanah tersebut adalah pusako tinggi yang kami terima secara turun temurun dari ninik mamak Kaum Kami dan mengetahui kronologis tentang keberadaan tanah ex Kantor Walinagari yang sekarang sedang di laksanakan Pembangunan kantor KAN tersebut.” Tutur Januasdi.

Berbagai upaya telah di lakukan oleh ninik mamak suku caniago ini untuk mempertahankan tanah pusako tinggi kaumnya tersebut, bahkan Januasdi juga telah menyurati berbagai pihak untuk mengadukan nasib kaumnya tersebut termasuk kepada pihak Nagari Limau Lunggo, Pemkab Solok dan Pemprov Sumbar agar menunda pencairan dana dan memberhentikan dulu pengerjaan pembangunan kantor KAN Limau Lunggo tersebut, yang memang dana pembangunannya bersumber dari bantuan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatra Barat, sampai adanya penyelesaian terkait status tanah ulayat mereka yang telah di “Caplok” untuk proyek pembangunan kantor KAN tersebut.

” Kami telah menyurati Pemerintah Kabupaten Solok dan juga Pemerintah Provinsi Sumatera barat agar proses pembangunan kantor KAN tersebut di hentikan terlebih dahulu sampai adanya penyelesaian tentang tanah ulayat kaum kami ini.” Jelas Januasdi seraya memperlihatkan dokumen-dokumen tentang asal usul tanah tersebut.

Januasdi juga menyayangkan sikap dari Pemerintah Nagari Limau Lunggo yang tidak ada melakukan musyawarah dengan pihaknya yang notabenenya adalah si pemilik lahan dalam hal Pembangunan Kantor KAN tersebut.

” Apabila sampai akhir bulan Oktober 2017, surat kami tidak juga di gubris oleh pihak Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, maka kami akan menyegel dan menghentikan pengerjaan pembangunan kantor KAN tersebut sampai adanya kejelasan tentang status tanah ulayat suku caniago yang telah di serobot untuk pembangunan gedung tersebut.” Tegas Januasdi. (Est).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here