Sepeda Motor dinilai Belum Layak dan Tidak Tepat Jadi Angkutan Umum

0
38
Foto : Bisnis Bali

Bakal Jadi Angkutan Umum, Ini Kata Warga terkait Sepeda Motor

Payakumbuh, Dekadepos.com

Adanya rencana Revisi Terbatas Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan oleh Komisi V DPR-RI dan Kementrian Perhubungan yang akan mengakamodir Sepeda Motor sebagai Transportasi Angkutan Umum dinilai warga dan pengemudi Angkutan Umum/Kota/pedesaan di Kota Payakumbuh Sumatera Barat sebagai hal yang belum tepat dan tidak layak, sebab sepeda motor dinilai belum layak dari segi keselamatan untuk angkutan umum. Meskipun begitu, warga juga tidak menolak dengan keberadaan sepeda motor/ojek Pangkalan ataupun Ojek Online (Ojol) yang telah beroperasi di Payakumbuh.

Hal tersebut diungkapkan oleh seorang warga bernama Joli (32) menurutnya, untuk menjadikan Sepeda Motor sebagai angkutan umum perlu banyak kajian dan pertimbangan apalagi dari segi keselamatan, sepeda motor dinilai belum layak dan tidak tepat, meski pertambahan jumlah sepeda motor terus terjadi. Namun yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pengemudi angkutan umum dan ojek pangkalan.

“ Untuk saat ini menurut saya sebagai warga dan juga pengguna angkutan umum, belum tepat rasanya menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum, sebab angkutan umum lainnya seperti angkot dan bus masih ada dan masih layak serta lebih tepat.”. sebut Bapak dua anak tersebut Senin pagi 9 April 2018.

Joli, Salah Seorang Warga.

Selain itu, Penolakan yang sama juga diutarakan salah seorang Sopir Angkutan Kota (Angkot) Payakumbuh Jurusan Pasar Payakumbuh-Terminal Koto Nan IV. Menurut pria yang tidak mau menyebutkan namanya itu adanya rencana Pemerintah untuk menjadikan/melegalkan sepeda motor sebagai angkutan umum adalah hal yang sangat tidak tepat. Seharusnya Pemerintah lebih fokus lagi bagaimana caranya agar terminal-terminal yang ada dan terkesan mati suri untuk dihidupkan kembali, penghapusan terminal bayangan serta berupaya bagaimana caranya agar pendapatan/ekonomi pengemudi angkutan umum bisa lebih meningkat.

“ Sangat tidak tepat sekali menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum. Seharusnya pemerintah melakukan hal-hal yang lebih tepat, bagaimana caranya meningkatkan pendapatan para sopir dengan cara menghidupkan kembali terminal, turun naik penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) harus diterminal serta banyak hal lainnya, sehingga ekonomi ataupun pendapatan masyarakat, khususnya sopir angkutan umum bisa meningkat.” Ujarnya.

Ditempat terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Payakumbuh, Amri. BA mengatakan bahwa pihaknya memang menolak adanya rencana Pemerintah untuk menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum, namun jika itu sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat dan disetujui oleh DPR tentu warga hanya bisa menerima.

Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Payakumbuh, Amri. BA.

“ Kalau ditanya apakah menerima atau menolak, tentu kita menolak dengan adanya rencana Pemerintah menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum.” Sebutnya.

Selain itu, Ketua LSM Lembaga Peningkatan Pengembangan Potensi Sumberdaya Mandiri (LP3SDM) Sumabr, Sevindra Juta mengatakan bahwa “Adanya rencana Pemerintah menjadikan Sepeda Motor sebagai angkutan umum perlu adanya Regulasi/aturan yang jelas, sebab selama ini sepeda motor sebagai kendaraan pribadi telah banyak disalahgunakan sebagai angkutan umum yang berbau bisnis, supaya tidak terjadi polemik ditengah masyarakat perlu ketegasan Pemerintah dalam memfungsikan kendaraan roda dua tersebut sebagai kendaraan/angkutan umum. Jika tidak, bisa saja masyarakat yang mempunyai kendaraan roda dua menjelma menjadi angkutan umum seperti yang telah terjadi selama ini.

Sebelumnya seperti diberitakan beritabatavia.com, Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajak seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menolak adanya kesepakatan yang diduga beraroma bisnis antara Komisi V DPR RI dengan Kemenhub yang akan melakukan revisi terbatas terhadap Undang-undang  no 22 tahun 2009 untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum. Pasalnya, meskipun dapat membantu dari sisi efesiensi, namun hasil penelitian yang dilakukan secara konfrenhensif  mengatakan, sepeda motor tidak layak dari aspek keselamatan untuk dijadikan angkutan umum. Atas dasar itulah UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas  dan angkutan jalan mengamanatkan  sepeda motor bukan untuk atransportasi angkutan umum.

Bahkan tak satupun negara yang melegalkan sepeda motor digunakan sebagai angkutan umum. Karena  alasan keselamatan,tegas Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Jumat (6/4).

ITW menilai, jika revisi untuk  mengakomodir sepeda motor sebagai angkutan umum dilakukan, itu adalah bukti nyata bahwa pemerintah kurang peduli terhadap keselamatan warganya. Padahal SDM adalah aset utama bangsa dan negara, yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kualitas SDM. (Est)