Setnov Tersangka, Siapa Menyusul?

0
29

Jakarta,dekadepos.com – Akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR-RI Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi proyek e-KTP.
“KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014, sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP, karena ada bukti permulaan yang cukup untuk penetapkan tersangka baru,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7/2017) seperti dilansir detik.com.
Diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo, penetapan  SN sebagai tersangka setelah KPK mencermati persidangan kasus ini dengan terdakwa Sugiharto dan Irman.
“Ada bukti permulaan yang cukup untuk penetapan SN sebagai tersangka baru,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.
Sejak awal kasus ini masuk ke persidangan, ulas Ketua KPK Agus Rahardjo, nama Setya Novanto memang disebut jaksa dalam surat dakwaan untuk terdakwa korupsi proyek e-KTP. Setya Novanto disebut bersama-sama dengan enam orang lainnya, termasuk dua terdakwa e-KTP.

Dalam surat dakwaan untuk dua terdakwa Sugiharto dan Irman disebutkan Setya Novanto bersama-sama melakukan korupsi dengan Irman dan Sugiharto, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Peran Novanto dibeberkan jaksa KPK untuk mendorong fraksi-fraksi di DPR agar mendukung proyek itu.

“ Dalam surat dakwaan kasus kartu tanda penduduk elektronik atau e KTP yang menghadirkan terdakwa Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto, eks ketua panitia lelang proyek e-KTP nama Setya Novanto disebut-sebut. Bahkan, dalam dakwaan itu, peran Setya Novanto tergambar begitu sentral dalam proses pembahasan anggaran e-KTP di Dewan Perwakilan Rakyat dan urusan bagi-bagi duit bancakan proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaannya bahkan menyebut Setya ,” beber Ketua KPK Agus Rahardjo.

Keterlibatan Novanto, beber Jaksa Penuntut Umum KPK, saat itu dia  ketika Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada akhir November 2009.

“Terkait dengan proses penganggaran, Gamawan Fauzi selaku Mendagri mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Bappenas perihal usulan pembiayaan pemberian nomor induk kependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional,” ujar jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Maret 2017.

250 Saksi Sudah Diperiksa

Sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memeriksa lebih dari 250 saksi untuk perkara suap pengadaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan sejumlah saksi itu ada yang berhubungan langsung dengan perkara ada yang tidak. “Saksi diperiksa dalam kapasitas melihat, mendengar, mengetahui, ataupun terlibat langsung dalam rentang waktu proyek e-KTP berjalan.
Pasca ditetapkannya Setya Novanto oleh lembaga anti rasuah itu, siapa menyusul? (esha tegar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here