Sillaturahmi di Payakumbuh, Supardi : Pemprov Dinilai Lambat Moving Pengalihan Kewenangan SMA

0
12

Payakumbuh, Dekadepos.com

Supardi, Anggota Komisi V DPRD Propinsi Sumbar, menilai bahwa Pemerintah Propinsi lambat bergerak (moving) dalam pengalihan kewenangan pendidikan tingkat SMA dari Kabupaten/Kota kepada Propinsi. Kondisi itu berdampak kepada anggaran terutama terkait guru honor dimasing-masing sekolah. Karena sebut Politisi Gerindra itu, ada daerah kabupaten/Kota yang sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun seperti Kota Padang, dan masih banyak yang belum menerapkan.

“Pemprov dalam hal ini Dinas Pendidikan lambat moving dalam hal pengalihan kewenangan SMA. Ini yang menjadi problem pada rapat Komisi V dengan Instansi terkait kemarin, terutama soal gaji guru honor,” sebut Supardi, saat menghadiri acara Sillaturahmi Keluarga Besar pelajar Islam Indonesia (KB PII) PII di Payakumbuh beberapa waktu lalu.

Harusnya, disampaikan Supardi anggaran untuk honor guru sudah dimasukan dalam pos anggaran pendidikan sebelumnya. Sehingga ketika pengalihan kewenangan terjadi guru honor sudah dicover dalam APBD Propinsi. Mengingat sebut Supardi, peran guru honor sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar dimasing-masing sekolah tingkat SMA di Sumatera Barat. Bila tanpa guru honor nyaris proses kegiatan disekolah lumpuh.

“Guru honor kita sangat banyak, dan menentukan proses belajar mengajar disekolah. Tentu saja kesejahteraan guru honor harus jadi perhatian kita semua. Kami DPRD terus mendorong pengusulan pengangkatan guru honor menjadi PNS, karena kita kekurangan guru,” jelas Supardi.

Dia juga meminta agar pada proses penerimaan siswa Didik baru tahun ini, jangan sampai ada anak-anak Sumbar yang tidak bisa sekolah karena tidak dapat tempat sekolah. Mengingat dibeberapa daerah terutama di kota-kota seperti Bukittinggi, Payakumbuh dan lainnya banyak siswa tamatan SLTP tidak tertampung di SMA Negeri.

“Rombongan belajar yang dibatasi dan minimnya infrastruktur ruangan dan tenaga pendidik otomatis membuat masing-masing sekolah membatasi penerimaan peserta Didik baru. Ledakan jumlah siswa menjadi problem yang harus dicarikan solusinya, jangan sampai ada yang tidak dapat tempat sekolah,” harapnya. (Esha Tegar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here